Selipan Pesan Politik di Balik Keluhan Forum RT/RW kepada DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah pesan politik terselip saat pengurus RT/RW yang tergabung dalam Forum RT/RW mengadu kepada DPRD DKI Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Suasana pertemuan di salah satu ruangan di lantai 9 Gedung DPRD DKI Jakarta tersebut mendadak riuh.

Ada seorang pengurus RT/RW yang meminta pemimpin rapat, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, untuk tidak mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Prasetio merupakan Sekretaris DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DKI Jakarta.

"Kami harap, Bapak dari PDI-P juga tidak mengusung Ahok (sapaan Basuki) sebagai calon gubernur," kata salah seorang pengurus RT/RW tersebut.

Mendengar itu, Prasetio melontarkan candaannya.

"Saya ini PDI Perjuangan, bukan PDI-P, Pak. Kalau PDI-P itu PD (percaya diri)-nya tinggi, tapi IP (indeks prestasi)-nya rendah," kata Prasetio diiringi gelak tawa peserta rapat.

"Sudah, Pak, ini sudah keluar konteks. Yang penting siapapun gubernurnya, Ketua DPRD-nya tetap saya," kata Prasetio lagi.

Keluhan

Forum RT/RW melakukan aksi unjuk rasa di halaman Balai Kota DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta dengan misi menolak kepemimpinan yang arogan.

Alasan mereka berunjuk rasa berawal dari kewajiban melapor masalah melalui aplikasi Qlue. Mereka mengeluhkan aturan itu digunakan sebagai dasar pemberian dana operasional tiap bulannya.

Ketua RW 16 Penjaringan, Siti Maryam, merasa keberatan dengan kewajiban lapor melalui aplikasi Qlue hingga tiga kali sehari. Sebab, lanjut dia, banyak Ketua RT/RW yang memiliki pekerjaan lain. Sehingga tak sempat melapor ke Qlue.

"Bukan hanya itu, gotong royong warga juga akan hilang karena sekarang warga ada sampah sedikit di depan rumahnya langsung lapor Qlue. Padahal warga bisa kerja bakti dan gotong royong," kata Maryam.

Menjawab hal tersebut, Prasetio menjelaskan, sebenarnya ide pelaporan masyarakat melalui aplikasi Qlue adalah ide yang baik. Aplikasi tersebut, kata dia, untuk mengetahui kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta.

Setelah mendengar berbagai keluhan, DPRD DKI Jakarta bersurat kepada Basuki. Surat tersebut telah disampaikan kepada Basuki melalui Sekretaris Dewan (Sekwan) Muhammad Yuliadi. Namun, Basuki belum menjawab surat tersebut.

"Saya mengerti tujuan Qlue ini baik, cuma banyak fitnah memfitnah. Masalahnya warga kelas menengah ke atas punya HP Android dan ketika ada sampah sedikit, langsung cekrek, lapor ke Qlue," kata Prasetio.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menginstruksikan Komisi A DPRD DKI Jakarta untuk memanggil SKPD terkait. Seperti Asisten Sekda bidang Pemerintahan, serta Lurah dan Camat. Sebab, banyak dana operasional RT/RW yang belum dicairkan.

"Jangan surat menyurat lagi, langsung semuanya dipanggil di rapat Komisi A. Kalau perlu masalah ini dibuat pansusnya juga," kata Taufik.

Instruksi pelaporan melalui Qlue oleh Ketua RT/RW diatur dalam SK Gubernur Nomor 903 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW di DKI. Tiap bulannya, Ketua RT mendapat dana operasional sebesar Rp 975.000, sedangkan ketua RW mendapat dana operasional sebesar Rp 1,2 juta.