Kompas.com - 29/09/2016, 21:04 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan, kawasan pinggiran Kali Krukut, Kemang, Jakarta Selatan, harus dinormalisasi tahun ini.

Hal ini dikarenakan lebar trase antara sungai dan bangunan di Kali Krukut sudah berkurang jauh dari 20 meter menjadi 3 meter.

Namun, masih terdapat bangunan permanen yang pemiliknya memegang sertifikat hak milik dan izin mendirikan bangunan di bantaran sungai tersebut.

(Baca juga: Pemprov DKI Segera Gusur Rumah-rumah di Bantaran Kali Krukut Kawasan Kemang)

Lantas, bisakah permukiman di kawasan Kemang tersebut digusur karena masih ada warga yang memegang SHM dan IMB?

Teguh mengatakan bahwa pihaknya akan membeli bangunan yang lengkap dengan IMB dan SHM tersebut.

"Begini, katanya bangunan itu kan punya IMB punya sertifikat. Berbeda dengan bangunan liar lain. Kalau bisa kita bayar, ya kita bayar," ujar Teguh di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (29/9/2016).

Teguh mengatakan, biasanya dalam IMB terdapat informasi mengenai panjang, lebar, dan luas bangunan tersebut.

Informasi itu juga terdapat dalam sertifikat. Dari sana, dapat diketahui sebesar apa luas bangunan yang dimiliki warga.

"Karena setahu saya, ada garis sepadan kali, ada garis sepadan bangunan. Kalau mereka bangun di pinggir kali, apa iya di IMB itu panjang bangunannya memang sampai bibir kali? Pasti ada garis sepadan kali," ujar Teguh.

Ia mengatakan, kelebihan luas bangunan yang diambil oleh wargalah yang akan diambil alih Pemprov DKI.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

40 Tahun Bentara Budaya, Wadah Pelestarian Seni dan Kebudayaan Indonesia

40 Tahun Bentara Budaya, Wadah Pelestarian Seni dan Kebudayaan Indonesia

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek Tanggal 26-30 September

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek Tanggal 26-30 September

Megapolitan
Komisi D Minta Pemprov DKI Memperjelas Rencana Permukiman di Pulau G

Komisi D Minta Pemprov DKI Memperjelas Rencana Permukiman di Pulau G

Megapolitan
Pemkot Tangerang Akan Prioritaskan Penanganan Banjir dalam APBD 2023

Pemkot Tangerang Akan Prioritaskan Penanganan Banjir dalam APBD 2023

Megapolitan
Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok, Polisi: Merasa Bertanggung Jawab

Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok, Polisi: Merasa Bertanggung Jawab

Megapolitan
Tertibkan Lokalisasi Rawa Malang, Satpol PP Jakarta Utara Kerahkan 100 Personel

Tertibkan Lokalisasi Rawa Malang, Satpol PP Jakarta Utara Kerahkan 100 Personel

Megapolitan
Anies: Pemprov DKI Berkomitmen Biayai Aktivitas Seni Budaya di TIM

Anies: Pemprov DKI Berkomitmen Biayai Aktivitas Seni Budaya di TIM

Megapolitan
APBD-P Kota Tangsel Tahun 2022 Ditetapkan Sebesar Rp 3,9 Triliun

APBD-P Kota Tangsel Tahun 2022 Ditetapkan Sebesar Rp 3,9 Triliun

Megapolitan
Polisi Ungkap Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok

Polisi Ungkap Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok

Megapolitan
BERITA FOTO: Anies Letakkan Batu Pertama Pembangunan RS Toto Tentrem

BERITA FOTO: Anies Letakkan Batu Pertama Pembangunan RS Toto Tentrem

Megapolitan
Imbas Adanya Pulau G, Rute Melaut Nelayan Muara Angke Jadi Lebih Jauh

Imbas Adanya Pulau G, Rute Melaut Nelayan Muara Angke Jadi Lebih Jauh

Megapolitan
Anies Pastikan Taman Ismail Marzuki Tak Akan Dikomersialisasikan

Anies Pastikan Taman Ismail Marzuki Tak Akan Dikomersialisasikan

Megapolitan
Martabak Pecenongan 65A, Sang Legendaris Pencetus Varian Baru Berbagai Rasa...

Martabak Pecenongan 65A, Sang Legendaris Pencetus Varian Baru Berbagai Rasa...

Megapolitan
Komisi D Minta Pemprov DKI Jelaskan Perbedaan Konsep Perluasan Daratan dan Reklamasi

Komisi D Minta Pemprov DKI Jelaskan Perbedaan Konsep Perluasan Daratan dan Reklamasi

Megapolitan
DPRD Kota Bekasi Anggarkan Rp 6,9 Miliar untuk Kunker ke Luar Negeri, PSI: Tak Punya Empati di Tengah Penderitaan Rakyat

DPRD Kota Bekasi Anggarkan Rp 6,9 Miliar untuk Kunker ke Luar Negeri, PSI: Tak Punya Empati di Tengah Penderitaan Rakyat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.