Ahli: Pilkada Rawan Kecurangan jika Gugatan "Judicial Review" UU Pilkada Dikabulkan

Kompas.com - 07/10/2016, 13:12 WIB
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang uji materi terhadap aturan cuti kampanye bagi pejabat  petahana dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang diajukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (6/10/2016).

Ahok menginginkan para petahana saat masa kampanye pilkada, yang berlangsung empat bulan, tidak harus cuti selama empat bulan juga. Cuti hanya dilakukan jika sang petahana memang hendak berkampanye. Ahok berargumen, jika masa jabatannya harus dipotong cuti selama empat bulan, masa tugasnya akan tidak genap lima tahun.

Agenda sidang kemarin mendengarkan keterangan saksi ahli dari pemerintah dan DPR RI. Pihak Presiden menghadirkan mantan Dirjen Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan, sebagai ahli. Sedangkan Pembina LSM Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Habiburokhman, selaku pihak terkait, menghadirkan empat saksi ahli.

Para ahli tersebut ialah Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Syaiful Bakhri, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibnu Sinah, Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat, Masykurudin Hafidz, dan Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mustafa Fakhri.

Sementara saksi ahli dari DPR tidak hadir dalam persidangan.

Ahli dari Presiden, Djohermansyah awalnya menceritakan bahwa ia sudah berpengalaman 40 tahun di bidang otonomi dan pemerintahan daerah, baik sebagai praktisi maupun akademisi. Sejak tahun 2005, sebanyak 67,5 persen kepala daerah terjerat kasus hukum menjelang pilkada.

Ia mencontohkan sejumlah modus penyalahgunaan wewenang dalam Pilkada. Menurut dia, modusnya mulai dari penyelewengan dana bantuan sosial, penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyalahgunaan perizinan, hingga politisasi pegawai negeri sipil.

Oleh karena itu, kata Djohermansyah, pemerintah bersama DPR mencari cara agar calon yang berstatus petahana tidak menyalahgunakan wewenangnya. Solusinya, dengan membuat aturan yang mewajibkan cuti pada masa kampanye.

"Cuti saat masa kampanye diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang luar biasa oleh petahana," kata Djohermansyah.

Djohermansyah juga meminta Ahok untuk mengingat sumpahnya untuk menjalakan undang-undang saat dilantik sebagai Gubernur DKI. Ahok, kata Djohermansyah, sebagai penggugat juga mempunyai pengalaman cukup panjang di pemerintah daerah. Seharusnya, menurut Djohermansyah, Ahok sangat tahu banyaknya kecurangan yang membayangi Pilkada di Indonesia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keluhkan Kluster Perumahan Langgar Aturan, Warga Pesanggrahan Mengadu ke Anggota Dewan

Keluhkan Kluster Perumahan Langgar Aturan, Warga Pesanggrahan Mengadu ke Anggota Dewan

Megapolitan
Datangi Polda Metro Jaya, Uya Kuya Diperiksa terkait Dugaan Kasus Penipuan oleh Medina Zein

Datangi Polda Metro Jaya, Uya Kuya Diperiksa terkait Dugaan Kasus Penipuan oleh Medina Zein

Megapolitan
'Car Free Day' 29 Mei 2022 Masih Digelar dengan Skema Terbatas

"Car Free Day" 29 Mei 2022 Masih Digelar dengan Skema Terbatas

Megapolitan
Beli Minyak Goreng Harus Tunjukkan KTP, Warga Bekasi: Agak Menyusahkan

Beli Minyak Goreng Harus Tunjukkan KTP, Warga Bekasi: Agak Menyusahkan

Megapolitan
Evaluasi 'Car Free Day' Jakarta, Berjalan Lancar meski Masih Banyak Pengunjung Belum Scan QR Code PeduliLindungi

Evaluasi "Car Free Day" Jakarta, Berjalan Lancar meski Masih Banyak Pengunjung Belum Scan QR Code PeduliLindungi

Megapolitan
Pedagang Bingung, Subsidi Minyak Goreng Curah Belum Efektif Turunkan Harga, tapi Mau Dicabut

Pedagang Bingung, Subsidi Minyak Goreng Curah Belum Efektif Turunkan Harga, tapi Mau Dicabut

Megapolitan
Polsek Kalideres Tangkap Pasangan Suami Istri yang Palsukan Uang Rupiah

Polsek Kalideres Tangkap Pasangan Suami Istri yang Palsukan Uang Rupiah

Megapolitan
Berkas Kasus Pengeroyokan Putra Siregar dan Rico Valentino Dilimpahkan ke Kejaksaan

Berkas Kasus Pengeroyokan Putra Siregar dan Rico Valentino Dilimpahkan ke Kejaksaan

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 1, Menanti Kapan Monas Dibuka Kembali untuk Publik

Jakarta PPKM Level 1, Menanti Kapan Monas Dibuka Kembali untuk Publik

Megapolitan
Copet Beraksi di Terminal Pulogadung meski Ada Petugas Dishub, Polisi: Kami Akan Awasi dan Patroli

Copet Beraksi di Terminal Pulogadung meski Ada Petugas Dishub, Polisi: Kami Akan Awasi dan Patroli

Megapolitan
Marak Parkir Liar di Samping RSCM, Dishub Jakpus Akan Lakukan Penertiban

Marak Parkir Liar di Samping RSCM, Dishub Jakpus Akan Lakukan Penertiban

Megapolitan
Video Viral, Copet Beraksi di Terminal Pulogadung meski Ada Petugas Dishub Atur Lalu Lintas

Video Viral, Copet Beraksi di Terminal Pulogadung meski Ada Petugas Dishub Atur Lalu Lintas

Megapolitan
Kampung Ambon Digerebek Lagi, Paket Sabu Ditemukan di Rumah Tinggal hingga Tanah Kosong

Kampung Ambon Digerebek Lagi, Paket Sabu Ditemukan di Rumah Tinggal hingga Tanah Kosong

Megapolitan
Ditemukan Kasus Suspek Hepatitis Akut di Tangerang, Dinkes: Kondisi Pasien Membaik

Ditemukan Kasus Suspek Hepatitis Akut di Tangerang, Dinkes: Kondisi Pasien Membaik

Megapolitan
Mekanisme Jual Minyak Goreng Curah Subsidi Pakai Syarat KTP, Pedagang Sebut Sulit Diterapkan

Mekanisme Jual Minyak Goreng Curah Subsidi Pakai Syarat KTP, Pedagang Sebut Sulit Diterapkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.