Ahli: Pilkada Rawan Kecurangan jika Gugatan "Judicial Review" UU Pilkada Dikabulkan

Kompas.com - 07/10/2016, 13:12 WIB
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang uji materi terhadap aturan cuti kampanye bagi pejabat  petahana dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang diajukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (6/10/2016).

Ahok menginginkan para petahana saat masa kampanye pilkada, yang berlangsung empat bulan, tidak harus cuti selama empat bulan juga. Cuti hanya dilakukan jika sang petahana memang hendak berkampanye. Ahok berargumen, jika masa jabatannya harus dipotong cuti selama empat bulan, masa tugasnya akan tidak genap lima tahun.

Agenda sidang kemarin mendengarkan keterangan saksi ahli dari pemerintah dan DPR RI. Pihak Presiden menghadirkan mantan Dirjen Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan, sebagai ahli. Sedangkan Pembina LSM Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Habiburokhman, selaku pihak terkait, menghadirkan empat saksi ahli.

Para ahli tersebut ialah Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Syaiful Bakhri, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibnu Sinah, Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat, Masykurudin Hafidz, dan Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mustafa Fakhri.

Sementara saksi ahli dari DPR tidak hadir dalam persidangan.

Ahli dari Presiden, Djohermansyah awalnya menceritakan bahwa ia sudah berpengalaman 40 tahun di bidang otonomi dan pemerintahan daerah, baik sebagai praktisi maupun akademisi. Sejak tahun 2005, sebanyak 67,5 persen kepala daerah terjerat kasus hukum menjelang pilkada.

Ia mencontohkan sejumlah modus penyalahgunaan wewenang dalam Pilkada. Menurut dia, modusnya mulai dari penyelewengan dana bantuan sosial, penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyalahgunaan perizinan, hingga politisasi pegawai negeri sipil.

Oleh karena itu, kata Djohermansyah, pemerintah bersama DPR mencari cara agar calon yang berstatus petahana tidak menyalahgunakan wewenangnya. Solusinya, dengan membuat aturan yang mewajibkan cuti pada masa kampanye.

"Cuti saat masa kampanye diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang luar biasa oleh petahana," kata Djohermansyah.

Djohermansyah juga meminta Ahok untuk mengingat sumpahnya untuk menjalakan undang-undang saat dilantik sebagai Gubernur DKI. Ahok, kata Djohermansyah, sebagai penggugat juga mempunyai pengalaman cukup panjang di pemerintah daerah. Seharusnya, menurut Djohermansyah, Ahok sangat tahu banyaknya kecurangan yang membayangi Pilkada di Indonesia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadwal PPDB 2022 di Depok untuk SMK dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Depok untuk SMK dan Cara Daftarnya

Megapolitan
7 Rekomendasi Coffee Shop di Tangerang dan Tangsel

7 Rekomendasi Coffee Shop di Tangerang dan Tangsel

Megapolitan
DLHK Kota Depok Minta Bak Sampah di Kawasan Situ Rawa Besar Dibongkar

DLHK Kota Depok Minta Bak Sampah di Kawasan Situ Rawa Besar Dibongkar

Megapolitan
Soal Tumpukan Sampah di Situ Rawa Besar, DLHK Kota Depok: Ada yang Tak Bolehkan Diangkut

Soal Tumpukan Sampah di Situ Rawa Besar, DLHK Kota Depok: Ada yang Tak Bolehkan Diangkut

Megapolitan
Kawanan Pencuri Gasak Mobil Pikap di Larangan

Kawanan Pencuri Gasak Mobil Pikap di Larangan

Megapolitan
Atap Tribun Formula E Jakarta Ambruk, Polisi Akan Temui Kontraktor

Atap Tribun Formula E Jakarta Ambruk, Polisi Akan Temui Kontraktor

Megapolitan
Pembangunan Sirkuit Formula E Jakarta Habiskan Rp 190 Miliar

Pembangunan Sirkuit Formula E Jakarta Habiskan Rp 190 Miliar

Megapolitan
Tujuh Perusahaan Jadi Sponsor Lokal Formula E Jakarta, Nilainya Capai Rp 100 Miliar

Tujuh Perusahaan Jadi Sponsor Lokal Formula E Jakarta, Nilainya Capai Rp 100 Miliar

Megapolitan
Pengguna Commuter Line yang Transit di Manggarai Tidak Perlu Menyeberangi Rel

Pengguna Commuter Line yang Transit di Manggarai Tidak Perlu Menyeberangi Rel

Megapolitan
Petugas Terapkan Sistem Buka Tutup di Area Masuk Peron 6 dan 7 Stasiun Manggarai

Petugas Terapkan Sistem Buka Tutup di Area Masuk Peron 6 dan 7 Stasiun Manggarai

Megapolitan
Atap Tribun Formula E Ambruk Terkena Badai

Atap Tribun Formula E Ambruk Terkena Badai

Megapolitan
Selidiki Kasus Tabrak Lari Wartawan, Polisi Periksa CCTV di Sekitar Fly Over Kuningan

Selidiki Kasus Tabrak Lari Wartawan, Polisi Periksa CCTV di Sekitar Fly Over Kuningan

Megapolitan
Dua Kelompok Remaja Tawuran di Kebayoran Baru, Berjanji Bertemu lewat Media Sosial

Dua Kelompok Remaja Tawuran di Kebayoran Baru, Berjanji Bertemu lewat Media Sosial

Megapolitan
Hari Pertama Perubahan Rute KRL, Begini Komentar Penumpang di Stasiun Manggarai

Hari Pertama Perubahan Rute KRL, Begini Komentar Penumpang di Stasiun Manggarai

Megapolitan
Polisi Tangkap 4 Remaja Tawuran di Kebayoran Baru, Senjata Tajam dan Stik Golf Disita

Polisi Tangkap 4 Remaja Tawuran di Kebayoran Baru, Senjata Tajam dan Stik Golf Disita

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.