Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fase Awal LRT 6 Km

Kompas.com - 11/10/2016, 19:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS — PT Jakarta Propertindo, badan usaha yang ditunjuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun kereta ringan, segera memulai pekerjaan fisik. Ruas 6 kilometer antara Rawamangun, Jakarta Timur, dan Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, menjadi prioritas awal.

Direktur Pelaksana Proyek Pembangunan Light Rail Transit (LRT) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Allan Tandiono, Senin (10/10/2016), menyatakan, persiapan prakonstruksi mencapai sekitar 50 persen. Pihaknya kini menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagai dasar bagi PT Jakpro menunjuk kontraktor pelaksana.

Allan menambahkan, tanpa revisi PP No 79/2015, Jakpro tidak bisa menunjuk kontraktor. Sebab, peraturan itu hanya memberikan kewenangan buat badan usaha milik negara (BUMN), bukan BUMD. Revisi diharapkan segera rampung sehingga Jakpro bisa cepat menunjuk kontraktor.

"Ruas yang diprioritaskan untuk mendukung Asian Games 2018 panjangnya 9 kilometer. Jalur umumnya telah siap bangun, antara lain melalui Rawamangun, Pulomas, Kelapa Gading, Kelapa Nias, dan Pegangsaan Dua," kata Allan seusai penyerahan hasil kajian PT Pembangunan Jaya kepada Pemprov DKI di kompleks Balai Kota Jakarta, Senin siang.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyatakan, sebelum Pemprov DKI menunjuk PT Jakpro, PT Pembangunan Jaya telah lebih dulu mengkaji pembangunan kereta ringan. Hasil kajian itu diserahkan kepada Pemprov DKI untuk dijadikan bahan oleh PT Jakpro. "Ada penyesuaian yang harus ditempuh terkait kondisi saat ini," ujarnya.

Pemprov DKI berharap pembangunan kereta ringan tahap awal selesai tepat waktu sehingga mendukung pelaksanaan Asian Games 2018. Rute 6 kilometer itu direncanakan melalui enam stasiun dan menghubungkan arena balap sepeda di Rawamangun, arena pacuan kuda di Pulomas, dan depo di Pegangsaan Dua.

Prakualifikasi ERP

Selain masalah pengadaan bus-bus baru untuk angkutan umum, Jakarta juga berbenah di sisi pengaturan lalu lintas. Sistem jalan berbayar elektronik (ERP) yang tengah disiapkan Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta saat ini memasuki tahap prakualifikasi.

Seperti diketahui, saat ini Dishubtrans tengah menerapkan sistem ganjil-genap sebagai cara pengaturan kemacetan lalu lintas di jalan-jalan utama Jakarta. Sebelumnya sistem 3 in 1 diterapkan, yang juga untuk mengatasi kemacetan. Namun, 3 in 1 tak menyelesaikan masalah karena justru menimbulkan masalah sosial. Dishubtrans DKI memilih segera menyiapkan ERP di jalan-jalan utama, sama seperti sistem yang diterapkan di kota-kota besar dunia.

"Sudah ada 177 perusahaan yang melakukan pendaftaran dan memasukkan dokumen sebagai bagian dari tahapan prakualifikasi. Namun, itu belum mencerminkan kemampuan. Kami akan mengetahui pasti perusahaan-perusahaan yang kompeten di akhir Oktober," ujar Kepala Unit Pengelola ERP Zulkifli.

Untuk tahap I ini, lanjut Zulkifli, selain memasukkan dokumen, Dishubtrans juga mensyaratkan perusahaan peserta untuk melakukan uji coba di lapangan. Perusahaan peserta mesti bisa menunjukkan kemampuan atas teknologi yang dipakai dalam sistem ERP, di antaranya seperti bagaimana bisa mendeteksi kendaraan yang lewat dalam beberapa lajur tanpa harus mengurangi kecepatan. Selain itu, bagaimana menentukan tarif perjalanan di jalan-jalan dengan sistem ERP.

"Seluruh tahapan ini kami estimasi cukup memakan waktu sehingga penerapan awal ERP bisa jadi di pertengahan 2018 atau awal 2019," ujar Zulkifli.

TJ Card untuk warga

PT Transportasi Jakarta membuka pendaftaran kartu layanan gratis transjakarta (TJ Card). Kartu tersebut diperuntukkan bagi warga dengan KTP Kepulauan Seribu, penerima raskin Jabodetabek, veteran, disabilitas, dan lansia KTP DKI. Pendaftaran dibuka hingga 17 Oktober di halte transjakarta Glodok, Kalideres, Pasar Pulogadung, Matraman, Kampung Melayu, Ragunan, PGC 2, Duri Kepa, Slipi, dan Tanjung Priok.

"Tidak ada batasan jumlah pendaftar TJ Card," ujar Kepala Humas PT Transportasi Jakarta Prasetya Budi, kemarin, di Jakarta. Warga yang mendaftar harus membawa KTP dan bersedia difoto. Sebelumnya, lima kategori warga itu telah digratiskan naik transjakarta sejak Agustus 2016. Namun, sistem yang dijalankan masih manual. Mereka datang ke loket, lalu petugas akan membuka pintu masuk. TJ Card sebagai upaya untuk meningkatkan layanan kepada warga Ibu Kota. (MKN/HLN/C05)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Oktober 2016, di halaman 29 dengan judul "Fase Awal LRT 6 Km".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com