Kawan, Janganlah Pilkada DKI Menghilangkan Kewarasan dan Kegembiraanmu

Kawans, apa sih yang kita bela dengan menjadi haters dan lovers? Apakah mereka yang kalian bela dengan penuh makian kebencian dengan mengorbankan persahabatan bahkan persaudaraan juga memikirkan dirimu?

Kita ini hanya dijadikan konsumen demokrasi oleh mereka yang membutuhkan suara.

Kita bisa memilih untuk tidak sekadar dijadikan atau menjadi konsumen demokrasi dengan menjaga kewarasan kita sebagai warganegara yang punya hak untuk sejahtera.

Beberapa waktu lalu seorang kawan menulis di dinding laman Facebooknya, mengabarkan bahwa ia baru saja meng-unfriend-tiga orang temannya karena tidak tahan oleh aneka caci maki pada salah seorang calon gubernur DKI Jakarta pada dinding laman Facebook tiga temannya itu.

Belum lama juga, kabar serupa diumumkan kawan lain. Ia baru saja “bersih-bersih” pertemanan karena merasa tidak nyaman oleh beragam status yang penuh kebencian.

Sementara, dalam waktu hampir bersamaan,  seorang kawan lain mengunggah status yang menggugah.

Dia menulis, “Rasanya lebih baik tak ada pilkada atau pemilu ketimbang rusak Indonesiaku.”

Masa kampanye belum dimulai, tiga calon yang bakal bertanding pun belum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, tapi rasanya kewarasan kita sebagai Indonesia yang bhineka sudah dihantam sana sini.

Luka Pilpres 2014 belum lagi pulih, kini bayang-bayang luka yang sama seperti menghantui di depan.

Apa sih yang kalian perjuangkan?

Saya masih sering menemukan di linimasa Facebook saya postingan yang mencaci Jokowi dengan sentimen agama. Wadaaw, belum sembuh juga luka itu.

Saya tidak sedang membela Jokowi. Saya hanya ingin membela akal sehat kita. Seharusnya, kita sudah kenyang dijadikan obyek demokrasi dalam bentuk perebutan dukungan suara.

Karena itu, yang seharusnya kita bela adalah kewarasan kita, hak-hak kita untuk disejahterakan sebagai warga negara. Itu yang harus disuarakan dan selayaknya memenuhi dinding-dinding laman media sosial kita.

Jika yang dibela semata-mata para politisi itu, tidakah Anda lihat “kelucuan” mereka yang centang perentang terungkap di publik. Kita lalu seperti terjebak oleh arus “kelucuan”  mereka-mereka itu.

KOMPAS.COM/ANDREAS LUKAS ALTOBELI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersenyum saat dipakaikan jas berwarna merah oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di KPU DKI Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Calon petahana Basuki Tjahaja Purna disebut-sebut sebagai calon terkuat menurut beberapa survei. Karir politiknya dimulai dari wilayah kecil bernama Belitung. Ia pernah menjadi bupati lalu kalah saat maju dalam pemilihan gubernur Bangka Belitung.

Ia pernah bergabung dengan Partai Indonesia Baru pimpinan almarhun Syahrir sebelum akhirnya bergabung dengan Golkar dan masuk gedung parlemen sebagai wakil rakyat.

Dalam pilkada DKI Jakarta 2012, ia dipasangkan dengan Jokowi dan memilih hengkang dari Senayan dan juga Partai Golkar untuk bergabung dengan Gerindra sebagai salah satu partai pengusungnya.

Kita tahu, di tengah jalan ia kembali hengkang dari Gerindra karena berbeda haluan politik. Ia gubernur tanpa dukungan partai.

Tak punya dungan partai politik, Ahok pernah menetapkan hati akan maju dari jalur independen. Bersama "Teman Ahok", kelompok relawan pendukungnya, ia menggalang 1 juta KTP dukungan dari warga Jakarta.

Sukses. Satu juta KTP tergalang.

Di tengah jalan, menjelang pencalonan, ia terpikat untuk membatalkan niatnya maju dari jalur independen dan memilih jalur lempang partai politik. Ia mendapat dukungan dari Hanura, Nasdem, Golkar, dan PDI-P.

Teman Ahok yang sudah "capek-capek" mengumpulkan KTP pun harus melegawakan hatinya atas pilihan Ahok.

KOMPAS.COM/ ANDREAS LUKAS ALTOBELI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot diabadikan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (20/9/2016). Partai PDI P mengusung Ahok dan Djarot untuk Pilkada DKI 2017 mendatang. Paling kiri adalah Prasetyo Edi Marsudi yang ditunjuk sebagai ketua pemenangan Ahok-Djarot.

Kisah para politisi PDI-P yang kini mendukung Ahok pun tak kalah "lucu"nya.

Politisi PDI-P yang merupakan Ketua DPRD DKI Jakarta Presetyo Edi Marsudi adalah salah satu seteru Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam sejumlah rapat DPRD yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis‎ Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).

Kisah RTRKSP berujung dugaan suap. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi, ‎mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja, dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro.

Dalam persidangan Ariesman dan Trinanda nama Prasetio disebut sebagai diduga bertindak sebagai perantara suap dari perusahaan pengembang properti kepada sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta.

Suap tersebut diduga terkait percepatan pembahasan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).

Baca: Rekaman Ungkap Dugaan Prasetio Edi Marsudi Jadi Perantara Suap Pengembang. 

Keduanya juga pernah berseteru soal langkah Ahok yang kala itu pernah memilih jalur independen untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta karena tidak memiliki dukungan partai politik.

Prasetyo menyebut langkah Ahok sebagai deparpolisasi.

Yang paling anyar, sebelum PDI-P memutuskan mendukung Ahok, sejumlah kader PDI-P termasuk Prasetyo pernah menyanyikan lagu “Ahok pasti tumbang”. Lihatlah videonya di bawah ini.

Saat itu sejumlah politisi PDI-P tengah mesra-mesranya dengan koalisi kekeluargaan. Selain PDI-P enam partai lain yang mendeklarasikan koalisi kekeluargaan adalah Gerindra, PKS, PPP, Demokrat, PKB dan PAN.

Koalisi yang umurnya cuma sebentar ini pernah bersepakat untuk mencari kandidat di luar Ahok.

Bahkan, karena begitu bersemangatnya menentang Ahok, politisi PDI-P Masinton Pasaribu sempat berujar kalau “kambing dibedakin” pun akan menang lawan petahana.

PDI-P hengkang dari koalisi karena Ketua Umum PDI-P Megawati  Soekarnoputri memutuskan untuk mendukung pasangan Ahok-Djarot di Pilkada DKI Jakarta. Seteru Ahok, Prasetyo, ditunjuk untuk menjadi ketua tim pemenangan pasangan ini.

Prasetyo pun kini “berpelukan mesra” dengan Ahok. Semua politisi PDI-P yang dulu menentang Ahok kini dituntut balik badan untuk menyuarakan dukungan.

Anies dan mafia

Tidak kah juga Anda merasa “lucu” melihat Anies Baswedan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dikenal sebagai sosok yang santun.

Ia bukan politisi, bukan anggota partai politik. Ia akademisi,  pernah menjadi rektor Universitas Paramadina sebelum akhirnya diangkat menjadi menteri oleh Jokowi.

Anies punya jasa besar di masa kampanye Jokowi di Pilpres 2014. Ia adalah jurubicara kubu Jokowi yang kala itu berhadap-hadapan dengan Prabowo.

Kenapa harus pilih Jokowi? Kata Anies kala itu, karena memilih Jokowi tidak memiliki beban moral. Prabowo dianggap sebagai bagian dari masa lalu yang memiliki sejumlah beban moral.

“Monolog” Anies kenapa harus pilih Jokowi ketimbang Prabowo dapat dilihat pada video di bawah ini.

Di luar sosok prabowo yang dianggapnya sarat dengan beban moral masa lalu, kata Anies kala itu, para pendukungnya pun disebutnya sebagai bagian dari mafia.

Sejumlah politisi di partai pendukung Prabowo ada yang tersangkut kasus korupsi migas, haji, impor daging, Alquran, dan lumpur Lapindo.

Pada Pilpres 2014, Prabowo yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra diusung oleh Golkar, PAN, PKS, PPP, PBB, dan Demokrat.

Kini Anies memilih berdamai dengan kata-katanya dulu. Ia menerima pinangan kelompok yang dulu disebutnya sebagai bagian dari mafia.  

Anies maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sandiaga Uno. Partai pengusungnya adalah Gerindra dan PKS.

Saat diundang dalam acara Mata Najwa dan ditanya soal pilihan politiknya yang berubah haluan, ia mengatakan bahwa pilpres sudah selesai.  Sudah tidak relevan lagi bicara soal pilpres.

Dengan langkah tegap Anies masuk dalam lingkaran yang dulu disebutnya sebagai  bagian dari masa lalu dan penuh mafia.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, usai menjalani cek kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Laut Mintoharjo, Jakarta, Sabtu (24/9/2016). Hari ini ketiga pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur menjalani pemeriksaan kesehatan, sebagai salah satu syarat mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017.

Agus Yudhoyono adalah calon yang mengejutkan yang diajukan koalisi Cikeas yang terdiri dari Partai Demokrat dan PKB. Agus maju bersama Sylviana Murni, birokrat senior di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Yang ini juga tak kalah “lucu”nya.

Lazimnya, tentara yang memilih jalur politik untuk menjadi kepala daerah adalah mereka yang sudah memiliki bintang di pundaknya.

Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo juga memutuskan pensiun saat berpangkat mayor, tapi, tidak untuk maju dalam pilkada. Ia pensiun tahun 2006 untuk membesarkan usaha garmen miliknya dan menjadi bupati enam tahun kemudian. 

Dalam konteks ini, yang paling menarik bukan sosok Agusnya, tapi sikap ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tahun 2009, saat memberikan pengarahan kepada para perwira lulusan akademi TNI dan Polri yang bakal dilantik, SBY, mantan tentara Angkatan Darat yang berhasil memuncaki kursi kepresidenan, mengingatkan agar para prajurit TNI sebaiknya tidak bercita-cita menjadi kepala daerah mulai dari tingkat bupati, walikota, atau gubernur.

Seyogianya, kata SBY, cita-cita yang tertanam dalam sanubari para prajurit adalah menjadi jenderal, laksamana, atau marsekal.

"Yang tidak benar kalau kalian memasuki akademi TNI Polisi lantas cita-citanya ingin menjadi bupati, waikota, gubernur, pengusaha, dan lain-lain. Tidak tepat," kata SBY seperti dikutip Antaranews.com 22 Desember 2009.

Seperti Ahok, Anies, dan juga banyak politisi lainnya, SBY juga berubah haluan.

Politik memang menuntut kelenturan untuk tidak menyebutnya ketidakkonsistenan.

Lalu, kita bertikai

Pertanyaannya, sementara mereka sedemikian lenturnya dengan pilihan-pilihan politik yang kerap berubah dengan segala bungkus narasi justifikasinya, haruskah kita bertikai dan kehilangan kewarasan kita sebagai Indonesia yang bhineka dengan saling membenci dan memaki?

Perdebatan kita di ruang publik sudah bergeser dari substansi perhelatan pilkada. Bukannya berdebat tentang calon mana yang akan paling menyejahterakan masyarakat Jakarta, kita malah sibuk dengan urusan mata belo bahkan muncul kata-kata keras tentang membunuh. 

Diskusi publik yang sungguh tidak damai.

Kita selalu sibuk pada orangnya dan lupa tentang programnya. Kita selalu terjebak pada sentimen hati dan lupa akan kewarasan nurani. 

Kegembiraan hilang, berubah menjadi pertengkaran.

Padahal, hidup kita sudah susah dengan kemacetan yang tak kunjung terselesaikan, banjir dan genangan yang selalu mengancam saat hujan lebat datang, trotoar sempit jorok yang menghilangkan hak para pejalan kaki, dan aneka persoalan kota lainnya yang mengurangi kualitas hidup kita sebagai warga Jakarta.

Kenapa kita tidak pernah memperdebatkan itu?

Kita punya hak untuk sejahtera. Itulah yang harus kita tuntut dari mereka yang maju dalam pilkada nanti.

Mari menjadi kembali waras dan merayakan pesta demokrasi ini dengan gembira tanpa harus saling memaki dan membenci, apalagi mengorbankan pertemanan, persaudaraan, dan Indonesia kita yang bhineka.