Membandingkan Rencana Cagub-Cawagub Mengelola Birokrasi di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017 memiliki cara mereka masing-masing untuk memimpin pemerintahan apabila nanti terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur.

Cara tersebut mereka tuangkan dalam program kerja yang tercantum dalam visi dan misi. Bagaimana cara mereka memimpin birokrasi?

Berikut program tiga pasangan bakal cagub-cawagub seperti dikutip dari situs Sistem Informasi Tahapan Pilkada (Sitap) di website KPU DKI Jakarta.

Ahok-Djarot

Pasangan bakal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat membeberkannya dalam program kerja “Reformasi Birkorasi: Menjadikan birokasi Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta sebagai institusi pelayan masyarakat yang semakin profesional dan dipercaya”.

1. Menyederhanakan proses pengurusan perizinan dan dokumen kependudukan dengan:

1. mengurangi persyaratan yang tidak krusial namun memberatkan,
2. menggabungkan proses pengurusan beberapa izin dengan penerbitan secara simultan, dan
3. meminimalisasi kesulitan warga dalam pengurusan izin dengan menjadikan birokrasi lebih proaktif melalui program jemput bola, seperti a) izin keliling, b) AJIB (antar jemput izin bermotor), dan c) izin online,
4. menggunakan aplikasi berbasis IT agar seluruh 500-an perizinan dan semua pengurusan dokumen kependudukan dapat dilakukan secara online,
5. pembuatan akta kelahiran dan kematian dapat dilakukan Iangsung di rumah sakit.

2. Menciptakan database perizinan terpadu dengan peta spasial yang terbuka bagi seluruh warga untuk menghindari sengketa izin dan penerbitan izin yang tumpang tindih.

3. Meningkatkan kinerja birokrasi dengan mendorong implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang membuka sistem rekrutmen bagi pegawai non-PNS.

4. Menyempurnakan penggunaan Indikator Kinerja (KPI) dalam rangka menilai dan mengevaluaai kinerja birokrasi secara tarukur sebagai dasar dalam melakukan lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan demosi, dan penentuan besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

5. Rotasi, mutasi, dan demosi pegawai dilakukan dengan transparan melalui Ielang terbuka, dan berbagai pertimbangannya tercatat dalam sistem kepegawaian (SIMPEG).

6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi dengan rasionalisasi jumlah pegawai melalui seleksi penerimaan yang lebih ketat, objektif dan terbuka, dan penegakan disiplin yang lebih terukur.

7. Mempercepat waktu dan kualitas respon birokrasi dalam sistem pengaduan masyarakat sebagai alat utama untuk pencegahan KKN dan mendorong perbaikan kinerja birokrasi dengan menjadikan respon terhadap pengaduan sebagai salah satu KPI.

8. Mewajibkan setiap pejabat Pemda untuk membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahun.

9. Melanjutkan dan memperkuat kerja sama dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, PPATK, BPK, dan BPKP daIam rangka pemberantasan KKN.

10. Meningkatkan transparansi anggaran melalui sistem IT yang mudah diakses publik, termasuk membuka detail kegiatan yang direncanakan, komponen yang akan dibeli, dan harga satuan barang dengan tujuan agar masyarakat dapat proaktif mengawasi penganggaran.

11. Melanjutkan keterlibatan auditor profesional dalam proses penyisiran anggaran untuk meminimalisasi penyalahgunaan dan pemborosan anggaran.

12. Menyempurnakan sistem perencanaan terpadu (mulai dari e-musrenbang sampai dengan e-budgeting) sehingga proses perencanaan semakin terkendali dan tepat sasaran.

13. Meningkatkan pendapatan daerah dengan cara memudahkan pembayaran pajak secara online dan pemberian sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh.

14. Menerapkan biaya pemanfaatan aset milik Pemda dengan harga yang layak dan kompetitif di pasaran dan memperbaiki sistem pencatatan aset agar seluruh aset terinventarisasi dan terkelola dengan baik.

 

Agus-Sylviana

Pasangan bakal cagub Agus Harimurti Yudhoyono dan cawagub Sylviana Murni meyorot birokrasi di DKI sebagai salah satu masalah utama Jakarta. Dalam visi-misinya, Agus-Sylviana menulis, “Kebijakan perkotaan yang baik hanya mungkin dilakukan apabila ada administrasi publik yang baik dan siap melayani.

Dalam soal tata pemerintahan dan birokrasi, salah satu masalah yang sangat menonjol di Jakarta kini adalah lemahnya kinerja pemerintah daerah dalam pengumpulan, alokasi dan pemanfaatan APBD. Hal ini tercermin dari penyerapan anggaran yang sangat lemah dan tergantungnya pemerintah daerah dari dana-dana non-budgeter.

Hal lain yang juga masih memprihatinkan dalam birokrasi adalah sistem perijinan yang tidak efisien, berbelit, mahal, dan tidak adil.

Pada bab 3 visi dan misi keduanya, Agus dan Sylviana menyinggung masalah birokrasi sebagai sasaran nomor 5 dan 7 sebagai berikut.

5. Meningkatnya keterampilan, profesionalitas, dan pelayanan publik yang baik dan bersih oleh aparatur sipil dan birokrasi yang didahului dengan peningkatan kesejahteraan dan disiplin aparat sipil dan birokrasi untuk menunjang good and clean government.

7. Meningkatnya sinergitas dan pola hubungan kerja yang harmonis antar unsur pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Agus-Sylviana menyinggung hal yang terkait birokrasi dalam “program aksi untuk mewujudkan Jakarta yang Adil”, yakni poin:

f. Transparansi pengumpulan, alokasi dan penggunaan APBD.

g. Peningkatan efektivitas penyerapan APBD bagi usaha produktif. Tak hanya itu, mereka juga menyinggungnya dalam “program aksi untuk Mewujudkan Jakarta yang sejahtera”, yakni pada poin

g. Peningkatan kualitas layanan birokrasi.

Pada Bab 5 visi-misi yang berjudul “Imperatif dan Kunci Sukses”, Agus dan Sylviana menyinggung dua poin dalam subjudul Imperatif, yakni nomor 2 dan 3 sebagai berikut.

2. Jajaran Pemerintahan DKI Jakarta harus sungguh-sungguh menjalankan tata pemerintahan yang responsif, transparan, dan bertanggung jawab (accountable) serta bekerja keras untuk mencapai semua sasaran pembangunan.

3. Tugas utama Pemerintah Provinsi Jakarta adalah melanjutkan pembangunan Jakarta di segala bidang seraya terus mengatasi semua permasalahan yang mendasar dan aktual dengan tetap mengarah pada terwujudnya Jakarta sebagai kota yang maju, hijau (green), dan sejahtera di Abad 21.

Kemudian, di subjudul Kunci Sukses, Agus dan Sylviana menulis, “Kepemimpinan dan manajemen jajaran pemerintahan yang cakap, professional, dan bertanggung jawab.”

Anies-Sandiaga

Dalam Sitap KPU DKI Jakarta, ada dua file visi dan misi pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. File pertama berjumlah 23 halaman, sementara file kedua hanya berjumlah 3 halaman.

Di file pertama, Anies-Sandiaga menjelaskan program untuk memimpin birokrasi dalam “Pilar 1: Pembangunan Manusia” dengan menyelenggarakan good governance sebagai berikut.

1. Mengelola anggaran dengan lebih transparan, efektif dan efisien agar mencapai penyerapan yang berkualitas.

a) Menggeser fokus dari mencari sumber pendapatan daerah ke pengelolaan belanja anggaran yang berkualitas dan berkeadilan.

b) Membuat daftar prioritas penyerapan anggaran berdasarkan masalah dan dampak yang diinginkan.

c) Membuat sistem evaluasi penyerapan dan realisasi anggaran berdasarkan masalah dan dampak yang diinginkan.

d) Memantau perbandingan antara belanja rutin vs belanja modal dimana belanja modal harus lebih tinggi daripada belanja rutin.

2. Membangun birokrasi Pemda yang lebih efektif dan berorientasi pelayanan.

a) Membangun budaya birokrasi yang efektif bagi staf pemerintah daerah dengan membangun keteladanan pemimpin, bukan sekedar manager.

b) Membangun sistem rekrutmen berdasarkan sistem merit.

c) Mendorong perumusan kebijakan berbasis temuan dan fakta lapangan (evidence-based).

d) Penyusunan metode pengukuran objektif dalam mengukur integritas pelayanan masyarakat di kantor kelurahan (semacam Indeks/Rating Integritas Pelayanan Kelurahan).

Selain itu, Anies dan Sandiaga ingin menghadirkan kepemimpinan yang menggerakkan, yaitu dengan:

1. Kepemimpinan yang dapat diakses warga secara mudah.

2. Menginspirasi performa birokrasi dengan keteladanan dan pemberdayaan.

3. Membangun ruang keterlibatan mengenai kebijakan publik.

Sementara itu, pada file visi-misi kedua mereka yang lebih ringkas, tata kelola birokrasi yang efektif, meritokrasi, dan berintegritas menjadi salah satu program prioritas Anies dan Sandiaga.

Tata kelola birkorasi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Membangun sistem data dan layanan di seluruh sektor tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, mudah diakses, dan dapat diverifikasi oleh warga.

2. Menata sistem pembinaan dan pengembangan karir pegawai dengan menekankan pada peningkatan kapasitas dan profesionalitas pelayanan publik.

3. Membuka ruang kolaborasi penyusunan kebijakan publik dengan lembaga akademik dan organisasi masyarakat sipil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.