Sylviana Murni Mulai Kritik Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sylviana Murni, mulai mengkritik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Sylvi menyoroti sejumlah masalah, mulai dari kebijakan Ahok, -demikian dia biasa disapa, menggunakan peraturan gubernur (pergub), pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), hingga Jakarta Smart City.

Terkait kebijakan Ahok yang lebih sering menggunakan pergub, Sylvi menilai hal itu sebagai cerminan adanya masalah tak terselesaikan.

Masalah itu terjadi antara Ahok sebagai eksekutif dan anggota DPRD DK Jakarta sebagai legislatif.

Menurut dia, hubungan keduanya tak harmonis.

Namun, ia menyayangkan sikap Ahok yang akhirnya memutuskan untuk memilih pergub saat hubungan tersebut tak harmonis.

Sebab, tingkatan pergub masih di bawah peraturan daerah (perda).

"Bukan kalau tidak sesuai, oh jalan aja dengan pergub. Masa begitu? Ini adalah keharmonisan antara legislatif dan eksekutif," tambah Sylvi.

Bakal cawagub dari Agus Yudhoyono ini menambahkan, bila legislatif bermasalah, maka kondisi itu harus dibuka.

Ia menyatakan. keterbukaan bukan hal yang harus ditakutkan. Sebab, semua sudah "open data" dan tersistematis lewat informasi teknologi.

"Why (kenapa), takut? Anggota dewan juga malu kalau mau macem-macem karena semua sudah on the track (sesuai aturan). Sekarang APBD kita (Pemprov DKI) terbuka sampai rekening terkecil," kata Sylvi.

Pemaparan Sylvi ini diungkapkan di DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2016) kemarin.

Selain penggunaan pergub, Sylvi juga menyoroti pembangunan RPTRA.

Menurut dia, RPTRA saat ini hanya program yang berganti nama.

Sebelum ada RPTRA, Pemprov DKI Jakarta memiliki program pembangunan Taman Interaktif.

Taman itu masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta.

Pembangunan taman itu dengan cara membeli lahan di permukiman padat. Lahan yang dibeli mulai dari 200 meter persegi.

"Apa tujuannya? Persis sama RPTRA sekarang," kata Sylvi.

Namun, RPTRA sekarang diakui ada perluasan dan beberapa inovasi.

Ke depan, Sylvi mengaku, bila ia terpilih menjadi wakil gubernur, maka program itu akan lebih ditingkatkan kembali.

Pembangunan ruang publik, kata dia, tetap harus direalisasikan mengingat perlu ada ruang untuk sosialisasi dan interaksi.

Selain itu, Sylvi mengungkapkan bahwa Jakarta Smart City bukanlah program pertama kota cerdas berbasis teknologi di Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Sylvi, program kota cerdas sudah ada sebelum Jakarta Smart City.

Sylvi menceritakan, pada tahun 2008 ia pernah diminta Fauzi Bowo yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk pergi ke Seoul, Korea Selatan.

Di sana, ia diminta mewakili Pemprov DKI Jakarta untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan delapan negara.

Perjanjian itu terkait World e-Governments Organization of Cities and Local Governments (WeGO).

"Yang akhirnya (jadi) Jakarta Smart City. Jadi bukan baru sekarang Jakarta Smart City. We are dream team. Ini panjang kerjanya," kata Sylvi.

Sylvi menuturkan, WeGO juga berkaitan dengan open source data. Dulu, katanya, juga ada ruang crisis center.