KPU DKI: Akumulasi Dana Sumbangan Kampanye pada Pilkada Tak Dibatasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPU DKI Jakarta Bidang Pencalonan dan Kampanye, Dahliah Umar, mengatakan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI dapat menerima sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, baik dari perseorangan maupun badan hukum swasta.

Sumbangan tersebut diatur dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam Pasal 74 ayat 5 disebutkan, sumbangan dari perseorangan maksimal Rp 75 juta, sementara sumbangan dari badan hukum maksimal Rp 750 juta.

"Diatur di undang-undang itu batasan yang disumbangkan oleh perseorangan atau badan swasta, tetapi akumulasinya memang tidak dibatasi," kata Dahliah di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2016).

Meski akumulai penerimaan sumbangan dana kampanye tidak dibatasi, KPU DKI akan membatasi jumlah pengeluaran dana kampanye. Batasan jumlah pengeluaran dana kampanye diatur dalam Pasal 74 ayat 9.

Pasal tersebut berbunyi, "Pembatasan dana kampanye pasangan calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, cakupan/luas wilayah, dan standar biaya daerah."

Pengeluaran dana kampanye akan dibatasi dengan mengatur jumlah dan nilai kegiatan rapat terbatas, rapat tatap muka, serta batasan alat peraga dan bahan kampanye.

"Jadi, secara otomatis, sumbangan berapa pun yang diterima oleh calon, yang dia dapatkan, pada akhirnya akan dibatasi pengeluarannya," kata dia.

Dahliah menambahkan, data penyumbang, baik perseorangan maupun badan swasta, harus dilaporkan kepada KPU DKI. Penyumbang juga harus menyerahkan formulir pernyataan bahwa dana tersebut bukan dari hasil tindak pidana dan penyumbang tidak dinyatakan pailit.

Hal yang sama berlaku untuk sumbangan berbentuk barang dan jasa.

"Kalau tidak ada (data), itu dianggap identitas tidak jelas yang tidak boleh digunakan pasangan calon dan harus dikembalikan kepada kas negara," kata Dahliah.