Kompas.com - 19/10/2016, 05:53 WIB
Penulis Nursita Sari
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur sumbangan dana maksimal yang boleh diberikan perseorangan atau badan hukum swasta. Undang-undang tersebut juga mengatur KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatasi pengeluaran dana kampanye yang digunakan pasangan calon kepala daerah.

Namun, UU Pilkada tidak mengatur batas akumulasi sumbangan dana kampanye dari perseorangan dan badan hukum swasta. UU Pilkada juga tidak mengatur soal sisa dana kampanye apabila dana tersebut melebihi batasan pengeluaran yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Tidak adanya aturan soal sisa dana kampanye, membuat KPU DKI Jakarta belum mengetahui bagaimana sisa dana tersebut harus dialokasikan.

"Itu ada kekosongan, tidak diatur. Dan sepanjang pengetahuan saya, sudah berkoordinasi dengan KPU RI, sisa itu belum tahu akan dikemanain. Apakah dikembalikan kepada kas negara atau dapat dikelola oleh pasangan calon setelah terpilih," ujar Komisioner KPU DKI Bidang Sosialisasi Betty Epsilon Idroos, Selasa (19/10/2016).

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menilai, tidak diaturnya sisa dana kampanye berpotensi menimbulkan pelanggaran.

"Jika ini tidak diatur, maka akan ada potensi penggalangan dana yang besar tetapi tidak digunakan untuk kampanye. Artinya, terdapat potensi pengumpulan dana tetapi bukan untuk kampanye. Ini berbahaya, karena dana kampanye ya (seharusnya) untuk kampanye," kata Masykurudin melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa malam.

Akuntabilitas dana kampanye

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, tidak adanya aturan tentang sisa dana kampanye akan berkaitan dengan akuntabilitas pasangan calon (paslon).

Titi menyebut, akuntabilitas paslon tidak bisa dijamin apabila banyak dana kampanye yang bersisa. Oleh karena itu, Titi mengimbau paslon mengukur akuntabilitas dana kampanye mereka sejak dini.

"Calon harus mengukur akuntabilitas dana kampanyenya. Jadi, lebih kepada ketaatan calon aja agar menerima sumbangan dana itu disesuaikan dengan kebutuhan kampanyenya, bukan malah menumpuk dana," ucap Titi saat dihubungi Kompas.com, Selasa malam.

Halaman:
Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Kecamatan, Kelurahan dan Kode Pos di Kabupaten Tangerang

Daftar Kecamatan, Kelurahan dan Kode Pos di Kabupaten Tangerang

Megapolitan
Pengamat Harap Revitalisasi Trotoar di Jakarta Dilanjutkan Penerus Anies

Pengamat Harap Revitalisasi Trotoar di Jakarta Dilanjutkan Penerus Anies

Megapolitan
Cara Beli Tiket Kapal Pelabuhan Muara Angke-Kepulauan Seribu

Cara Beli Tiket Kapal Pelabuhan Muara Angke-Kepulauan Seribu

Megapolitan
 Buntut Insiden Penusukan, Warga Pasang Spanduk Tolak Rentenir di Sukmajaya Depok

Buntut Insiden Penusukan, Warga Pasang Spanduk Tolak Rentenir di Sukmajaya Depok

Megapolitan
Soroti Penanganan Banjir, DPRD: Tangsel Tak Memiliki Master Plan Drainase yang Terintegrasi

Soroti Penanganan Banjir, DPRD: Tangsel Tak Memiliki Master Plan Drainase yang Terintegrasi

Megapolitan
Bukan Senpi, Pelaku Penembakan Linmas Dipastikan Pakai Air Soft Gun

Bukan Senpi, Pelaku Penembakan Linmas Dipastikan Pakai Air Soft Gun

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Tewas di Dalam Bengkel di Tebet, Korban Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Tewas di Dalam Bengkel di Tebet, Korban Diduga Sakit

Megapolitan
Marak Kasus Pemerkosaan di Jakut, Pemkot Didesak Bentuk Sparta

Marak Kasus Pemerkosaan di Jakut, Pemkot Didesak Bentuk Sparta

Megapolitan
Empat Tersangka Anggota Khilafatul Muslimin Segera Disidang, Ditempatkan di Sel Khusus

Empat Tersangka Anggota Khilafatul Muslimin Segera Disidang, Ditempatkan di Sel Khusus

Megapolitan
Cerita Warga Kapuk Lihat Kebakaran Melahap Rumah: Seperti Empang Penuh Api

Cerita Warga Kapuk Lihat Kebakaran Melahap Rumah: Seperti Empang Penuh Api

Megapolitan
Langsung Kerja Lagi Usai Deklarasi Nasdem, Anies: Saya Masih Fokus Urus Jakarta

Langsung Kerja Lagi Usai Deklarasi Nasdem, Anies: Saya Masih Fokus Urus Jakarta

Megapolitan
Baim Wong dan Paula Dilaporkan Pakai Pasal 220 KUHP, Ancamannya 1 Tahun 4 Bulan Penjara

Baim Wong dan Paula Dilaporkan Pakai Pasal 220 KUHP, Ancamannya 1 Tahun 4 Bulan Penjara

Megapolitan
Spanduk Tolak Rentenir Terpasang di Kawasan Sukmajaya Depok, Ketua RT: Karena Sudah Meresahkan Warga

Spanduk Tolak Rentenir Terpasang di Kawasan Sukmajaya Depok, Ketua RT: Karena Sudah Meresahkan Warga

Megapolitan
20 Rumah Semi Permanen Hangus Terbakar di Kapuk, Cengkareng

20 Rumah Semi Permanen Hangus Terbakar di Kapuk, Cengkareng

Megapolitan
Kesulitan Identifikasi Penembak Linmas di Tambora, Polisi: Pelaku Gunakan Plat Bodong

Kesulitan Identifikasi Penembak Linmas di Tambora, Polisi: Pelaku Gunakan Plat Bodong

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.