Ahok Tidak Mau Disalahkan jika APBD yang Ditandatangani Plt Gubernur Digugat

Kompas.com - 20/10/2016, 14:29 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang uji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (19/10/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang uji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (19/10/2016).
Penulis Jessi Carina
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan keabsahan APBD DKI Jakarta yang ditandatangani oleh seorang pelaksana tugas (plt) gubernur. Menurut Ahok, plt tidak memiliki wewenang menandatangani APBD meskipun ada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang memperbolehkannya.

"Siapa yang tanggung jawab keabsahan dari APBD yang ditandatangani seorang plt yang dapat kekuatan dari Permendagri?" ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (20/10/2016).

(Baca: Ahok Bilang Pengesahan APBD DKI 2017 Lebih Penting dari Cuti Kampanye 4 Bulan)

Ahok saat ini sedang mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ahok ingin calon petahana tidak diwajibkan cuti kampanye agar tetap bisa bertugas khususnya pengesahan APBD.

Ahok tidak mempermasalahkan jika putusan MK terkait uji materi tersebut baru berlaku 2017. Namun, dia tetap mempermasalahkan nasib APBD DKI yang ditandatangani plt ketika dia cuti kampanye nanti karena rawan digugat.

"Orang bisa gugat APBD dong. APBD tidak sah, terus siapa yang tanggung jawab?" ujar Ahok.

(Baca: Pengesahan APBD DKI 2017 Tergantung Kewenangan Pejabat Pengganti Ahok)

Ahok mengatakan, sebaiknya dibuat saja peraturan yang mewajibkan calon petahana berhenti dari jabatan jika mau maju pada pilkada. Dengan begitu, akan langsung ada serah terima dengan pejabat sementara yang memiliki wewenang untuk menandatangani APBD.

"Pasti kami akan kirim surat ke Kemendagri bahwa ini bertentangan dengan aturan yang kami paham. Kalau sampai ada gugatan apapun, berarti yang salah ada di Permendagri bukan saya lho," ujar Ahok.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerbitkan Peraturan Mendagri Nomor 74 Tahun 2016 guna mengatur ketentuan pelaksana tugas kepala daerah yang menggantikan posisi sementara petahana ketika mengikuti Pilkada serentak 2017. Dalam Permendagri itu, plt memiliki wewenang untuk menandatangani APBD 2017.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI Desak Polisi Segera Tangkap Ayah Tiri yang Perkosa Remaja di Tangsel

KPAI Desak Polisi Segera Tangkap Ayah Tiri yang Perkosa Remaja di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 4 Juli: Bertambah 215, Kini Ada 12.039 Kasus Covid-19 di Jakarta

UPDATE 4 Juli: Bertambah 215, Kini Ada 12.039 Kasus Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Rasio Kasus Covid-19 di Kelurahan Kenari Jakpus Masih Tinggi, Ini Penyebabnya

Rasio Kasus Covid-19 di Kelurahan Kenari Jakpus Masih Tinggi, Ini Penyebabnya

Megapolitan
Bacok Orang hingga Tewas Saat Tawuran di Tambora, Pria Ini Ditangkap di Cilacap

Bacok Orang hingga Tewas Saat Tawuran di Tambora, Pria Ini Ditangkap di Cilacap

Megapolitan
Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang di Kelurahan Zona Merah Depok

Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang di Kelurahan Zona Merah Depok

Megapolitan
CFD Kota Bekasi Kembali Digelar Besok, PKL Dilarang Berjualan

CFD Kota Bekasi Kembali Digelar Besok, PKL Dilarang Berjualan

Megapolitan
Ojek Online Boleh Angkut Penumpang di Depok mulai 7 Juli jika...

Ojek Online Boleh Angkut Penumpang di Depok mulai 7 Juli jika...

Megapolitan
Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Wagub DKI Minta Warga Terbiasa Jalankan Protokol Kesehatan

Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Wagub DKI Minta Warga Terbiasa Jalankan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Banyak Pedagang Pasar yang Tak Mau Dites Swab

Wagub DKI Sebut Banyak Pedagang Pasar yang Tak Mau Dites Swab

Megapolitan
Cemburu, Suami Bacok Istri di Hadapan Anak di Bekasi

Cemburu, Suami Bacok Istri di Hadapan Anak di Bekasi

Megapolitan
Petugas Sekuriti Diduga Cabuli 4 Anak di Tangerang, KPAI: Edukasikan Anak soal Cari Pertolongan

Petugas Sekuriti Diduga Cabuli 4 Anak di Tangerang, KPAI: Edukasikan Anak soal Cari Pertolongan

Megapolitan
 Wagub DKI: Kami Gencar Lakukan Tes Covid-19 dan Lampaui Standar WHO

Wagub DKI: Kami Gencar Lakukan Tes Covid-19 dan Lampaui Standar WHO

Megapolitan
Kampus UI Jadi Lokasi Pelaksanaan UTBK 2020, Ini Protokol Kesehatannya

Kampus UI Jadi Lokasi Pelaksanaan UTBK 2020, Ini Protokol Kesehatannya

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Pengunjung Mal Saat PSBB Transisi Hanya 20-30 Persen

Wagub DKI Sebut Pengunjung Mal Saat PSBB Transisi Hanya 20-30 Persen

Megapolitan
Federasi Serikat Guru: PPDB Zonasi Bina RW Akan Jadi Masalah Baru

Federasi Serikat Guru: PPDB Zonasi Bina RW Akan Jadi Masalah Baru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X