"Selagi RT/RW Masih Terima Uang DKI, Tidak Bisa Ikut Berpolitik"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Camat Johar Baru, Yassin Pasaribu, menjelaskan terdapat sejumlah pengurus RT dan RW di Kecamatan Johar Baru yang tidak menyukai kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Hal itu, kata Yassin, kemungkinan terjadi karena sejumlah kebijakan Pemprov DKI yang dinilai pengurus RT/RW merugikan.

Terlepas dari ketidaksukaan RT/RW terhadap Ahok, Yassin meminta pengurus RT/RW tetap netral dan tidak memengaruhi warga untuk menolak atau memilih salah satu pasangan calon pada Pilkada DKI 2017.

Menurut Yassin, selama pengurus RT/RW masih menikmati uang operasional yang berasal dari anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD), maka harus bebas dari kepentingan politik.

"Kami sudah sampaikan, selagi RT/RW masih terima uang (APBD) DKI, tidak bisa ikut berpolitik (mempengaruhi pilihan masyarakat). Kalau dia (RT/RW) mau terjun ke politik, ya sudah dia mengundurkan diri," ujar Yassin, kepada Kompas.com di Kantor Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (25/10/2016).

(Baca: Mengapa Kecamatan Johar Baru Masuk ke Dalam Daerah Rawan Konflik saat Pilkada DKI 2017?)

Ahok, kata Yassin, juga sering meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di DKI untuk netral saat pilkada berlangsung. Terkait adanya forum RT/RW yang sempat mendeklarasikan diri menolak Ahok maju pada Pilkada DKI, Yassin menilai setengahnya merupakan pengurus RT/RW yang ikut-ikutan karena takut dikucilkan oleh RT/RW lainnya.

"Saya lihat tidak semuanya (menolak Ahok), hanya ikut-ikutan. Kalau ada 10 RT atau RW, paling cuma lima (yang menolak)," ujar Yassin.

(Baca: Demo Forum RT/RW Hanya Dihadiri Puluhan Orang, Awalnya Sesumbar Akan Diikuti 4.000 Orang)

Pada Pilkada DKI 2017, terdapat tiga pasangan calon yang akan bersaing, yakni Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, serta Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.