Kompas.com - 27/10/2016, 21:17 WIB
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengimbau buruh untuk tidak mogok kerja.

Ahok baru saja meneken peraturan gubernur (pergub) mengenai upah minimum provinsi (UMP) 2017 sebesar Rp 3.355.750.

Besaran UMP yang diteken Ahok ini lebih rendah dari yang diusulkan perwakilan buruh, yakni Rp 3.831.690.

"Ya enggak bisa (mogok massal) dong. Mereka (buruh) mesti ikut aturan," kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/10/2016).

(Baca juga: Ahok Teken UMP DKI 2017 Rp 3,3 Juta)

Ahok mengatakan, ia menetapkan nilai UMP DKI 2017 berdasarkan Peraturan Pemeritah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dalam menentukan nilai UMP berdasarkan PP itu, ia menggunakan rumus nilai kebutuhan hidup layak (KHL) tahun ini, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, Ahok telah menyurati Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terkait penetapan UMP DKI 2017.

Ia meminta agar besaran UMP ditentukan dengan menggunakan rumus yang biasa digunakan perwakilan para buruh, yakni berdasarkan nilai KHL. Namun, usulan itu ditolak.

"Iya, kami minta pakai survei KHL. Tapi ditolak sama Kemenakertrans," kata Ahok.

(Baca juga: UMP DKI Belum Ditetapkan, Buruh Demo di Balai Kota Lagi )

Dewan Pengupahan DKI Jakarta merekomendasikan tiga opsi besaran UMP 2017.

Dewan Pengupahan DKI terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan buruh.

Unsur buruh merekomendasikan nilai UMP 2017 sebesar Rp 3.831.690. Kemudian unsur pengusaha merekomendasikan UMP DKI 2017 sebesar Rp 3.355.750.

Sama halnya dengan pengusaha, pemerintah juga merekomendasikan UMP sebesar Rp 3.355.750.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelanggar Operasi Zebra Tak Ditilang, Malah Dapat Sembako hingga Hand Sanitizer

Pelanggar Operasi Zebra Tak Ditilang, Malah Dapat Sembako hingga Hand Sanitizer

Megapolitan
Berantas Pungli di Samsat, Kakorlantas Polri Imbau Warga Jangan Suap Petugas: Nanti Imannya Rusak

Berantas Pungli di Samsat, Kakorlantas Polri Imbau Warga Jangan Suap Petugas: Nanti Imannya Rusak

Megapolitan
Sempat Jadi Lawan Politik, Anies Senang Kini Diusung Nasdem jadi Capres

Sempat Jadi Lawan Politik, Anies Senang Kini Diusung Nasdem jadi Capres

Megapolitan
Polisi Pastikan Baim Wong dan Paula Segera Diproses Hukum untuk Berikan Efek Jera

Polisi Pastikan Baim Wong dan Paula Segera Diproses Hukum untuk Berikan Efek Jera

Megapolitan
Anggap Konten 'Prank' Baim Wong dan Paula Tak Ada Empati, Komnas Perempuan: Ada Ribuan Kasus KDRT yang Kami Terima

Anggap Konten "Prank" Baim Wong dan Paula Tak Ada Empati, Komnas Perempuan: Ada Ribuan Kasus KDRT yang Kami Terima

Megapolitan
Tegur Baim Wong, Kompolnas: Laporan ke Polisi Bukan untuk Lucu-lucuan

Tegur Baim Wong, Kompolnas: Laporan ke Polisi Bukan untuk Lucu-lucuan

Megapolitan
Ingatkan Pelajar Tertib Lalu Lintas Saat Operasi Zebra, Polisi: Angka Kecelakaan Masih Tinggi

Ingatkan Pelajar Tertib Lalu Lintas Saat Operasi Zebra, Polisi: Angka Kecelakaan Masih Tinggi

Megapolitan
Baim Wong-Paula 'Nge-prank' Polisi, Pengamat: Wibawa Polri Tak Boleh Diinjak-injak dan Dipermainkan

Baim Wong-Paula "Nge-prank" Polisi, Pengamat: Wibawa Polri Tak Boleh Diinjak-injak dan Dipermainkan

Megapolitan
Polisi Olah TKP Kasus KDRT di Rumah Lesti Kejora dan Rizky Billar

Polisi Olah TKP Kasus KDRT di Rumah Lesti Kejora dan Rizky Billar

Megapolitan
Rizky Billar Akan Diperiksa Polisi Terkait Dugaan KDRT pada 6 Oktober 2022

Rizky Billar Akan Diperiksa Polisi Terkait Dugaan KDRT pada 6 Oktober 2022

Megapolitan
Dukung Sekolah Berkonsep 'Net Zero Carbon', KPAI: 27,4 Persen Penduduk Duduk di Bangku Pendidikan

Dukung Sekolah Berkonsep "Net Zero Carbon", KPAI: 27,4 Persen Penduduk Duduk di Bangku Pendidikan

Megapolitan
Bikin 'Prank' Laporan KDRT ke Polisi, Baim Wong: Kirain Enggak Kenapa-kenapa

Bikin "Prank" Laporan KDRT ke Polisi, Baim Wong: Kirain Enggak Kenapa-kenapa

Megapolitan
Remaja Tenggelam di Situ Pakeling Depok, Diduga Tak Kuat Berenang

Remaja Tenggelam di Situ Pakeling Depok, Diduga Tak Kuat Berenang

Megapolitan
Aktivis Perempuan Berharap Guyonan Baim dan Paula soal KDRT Tidak Jadi Kenyataan

Aktivis Perempuan Berharap Guyonan Baim dan Paula soal KDRT Tidak Jadi Kenyataan

Megapolitan
Bakal Direlokasi karena Bikin Macet, 75 Persen PKL di Depan Pasar Ciracas Menolak Pindah ke Lokasi Binaan

Bakal Direlokasi karena Bikin Macet, 75 Persen PKL di Depan Pasar Ciracas Menolak Pindah ke Lokasi Binaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.