Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-JK Dinilai Berpihak pada Pilkada DKI 2017

Kompas.com - 31/10/2016, 07:09 WIB
Nursita Sari

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) melakukan survei opini publik menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017.

Survei ini salah satunya menguji penilaian responden tentang netralitas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Pilkada DKI 2017.

Pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio memaparkan, dari 694 respoden, 52 persen responden menilai Presiden Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan cagub-cawagub, 27,8 persen menilai Jokowi tidak berpihak kepada siapa pun, dan 20,2 persen responden tidak menjawab.

"Tidak diketahui ke mana arah ketidaknetralan Presiden Jokowi. Ini tentu menjadi PR buat Pak Johan Budi sebagai juru bicara, publik menyebut Pak Jokowi memihak," ujar Hendri, saat memaparkan hasil survei tersebut, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (30/10/2016).

(Baca: Pilkada DKI, Tiga Pasang Calon Tandatangani Prasasti Damai)

Sama halnya dengan Jokowi, responden juga menilai Wakil Presiden Jusuf Kalla memihak kepada salah satu pasangan cagub-cawagub pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Hal tersebut dilihat hasil survei yang menunjukkan bahwa 41,4 persen responden menyatakan JK berpihak, 33,1 persen menjawab JK netral, dan 25,5 persen responden tidak menjawab.

Namun Hendri tak memaparkan alasan responden menilai Jokowi-JK berpihak pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pada kesempatan sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan, Presiden Joko Widodo bersikap netral dalam menyikapi pemilihan kepala daerah.

 

Hal itu disampaikan Johan untuk membantah isu yang menyebut Istana mengintervensi sejumlah partai politik untuk tidak mengusung salah satu calon dalam Pilkada DKI Jakarta.

"Presiden selalu sampaikan, Presiden netral berdiri di semua pasangan calon. Siapa pun, termasuk Anies Baswedan, itu adalah hak Anies sendiri untuk mengikuti pilkada mana pun dan dari partai mana pun," ujar Johan di kantornya di Jakarta, Selasa (27/9/2016).

(Baca: Istana Pastikan Presiden Jokowi Netral dalam Pilkada DKI)

Survei KedaiKOPI dilakukan pada 19-24 Oktober 2016 dengan melibatkan 694 responden yang tersebar di 5 kota dan 1 kabupaten di DKI Jakarta.

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka. Metode yang digunakan multistage random sampling dengan margin of error tersebut sebesar 4 persen.

KedaiKOPI mengklaim menggunakan dana internal untuk melakukan survei tersebut.

Kompas TV Johan Budi: Presiden Netral di Pilkada Jakarta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com