JAKARTA, KOMPAS.com - PT Mass Rapid Transit membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 2,56 triliun. Tambahan dana itu rencananya akan diperoleh dari pinjaman dan akan digunakan untuk pembiayaan konstruksi fase 1.
"Estimasi penambahan pembiayaan atas kontrak mencapai Rp 4,25 triliun. Sementara itu, masih ada sisa dana di kas Rp 1,68 triliun. Kami coba ajukan tambahan pinjaman dari selisihnya yaitu berkisar Rp 2,56 triliun," ujar Direktur Utama PT MRT William P Sabandar di Wisma Nusantara, Jalan M.H Thamrin, Selasa (15/11/2016).
William mengatakan, tambahan pinjaman itu diajukan karena tiga hal. Pertama terkait adanya perubahan konstruksi karena penerapan koefisien gempa, kedua karena proses pembebasan lahan yang belum selesai, ketiga karena ada perubahan besar kontrak dengan pihak swasta.
Rencana tambahan pinjaman tersebut sudah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
William mengatakan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya juga sudah mengirim surat ke Kementerian Perhubungan untuk mengajukan penambahan dana ini kepada Japan Internasional Cooperation Agency (JICA).
"Harapan kami 2018 (dana pinjaman dipenuhi), supaya konstruksi tidak terhambat," ujar William.
Sementara itu, Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan Pemprov DKI akan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan juga Badan Perencanan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait permintaan tambahan pinjaman ini.
Menurut dia, jumlah tambahan pinjaman itu sudah sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Angka Rp 2.5 triliun tidaklah besar dibandingkan nilai total proyek yang Rp 14 triliun. Saya kira itu tuntutan kebutuhan lapangan yang harus kami penuhi," ujar Sumarsono.
(Baca: Pemprov DKI Targetkan Pembebasan Lahan MRT Selesai Akhir 2016)
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
