Kompas.com - 17/11/2016, 16:20 WIB
Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat mendengar pengaduan warga di Rumah Lembang, Jakarta, Senin (15/11/2016). Bareskrim Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, Rabu 16 November 2016. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGCalon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat mendengar pengaduan warga di Rumah Lembang, Jakarta, Senin (15/11/2016). Bareskrim Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, Rabu 16 November 2016.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Lebih dari 20.000 orang telah menandatangani petisi di change.org yang mendukung perlindungan hukum bagi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait tuduhan penistaan agama. Petisi tersebut ditargetkan akan ditandatangani oleh 25.000 orang.

"Terlebih lagi, Pak Ahok telah beberapa kali menyampaikan permohonan maafnya secara tulus sehingga dengan demikian, kedua ketentuan hukum tentang penistaan agama ini pun juga memberikan perlindungan hukum bagi Pak Ahok," tulis sang pembuat petisi, Nyoman Samuel Kurniawan, dari Denpasar, Bali.

Nyoman menilai, penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok terlalu dipaksakan. Ia memberikan sejumlah argumennya, antara lain masyarakat Kepulauan Seribu baik-baik saja saat Ahok melontarkan pernyataannya yang kemudian disebut telah menistakan agama.

Nyoman juga berpendapat bahwa penetapan status tersangka Ahok tidak tepat. Sebab, Perpres Nomor 1 Tahun 1965 mengatur penerapan Pasal 156 a KUHP yang menjerat Ahok menyebutkan perlunya ada tahap peringatan sebelum pemidanaan.

Nyoman mengatakan, Pasal 156 a KUHP baru bisa efektif setelah ada pembahasan oleh forum Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan (Bakor Pakem) yang terdiri dari Kementerian Agama, kejaksaan, kepolisian, Badan Intelijen Negara, serta tokoh masyarakat yang menetapkan suatu aliran dinyatakan sesat.

Bila belum masuk ke forum Bakor Pakem dan prosedur tersebut juga belum dijalankan, itu belum bisa masuk ke pasal penodaan agama.

"Dengan demikian, seandainya ucapan Pak Ahok saat itu dianggap telah menista agama (sekalipun), tetapi ucapan tersebut tidak dapat serta-merta mengakibatkan Pak Ahok dikenakan status tersangka. Karena, kedua ketentuan hukum tentang penistaan agama mensyaratkan bahwa harus ada tahapan peringatan terlebuh dahulu!" tulis Nyoman.

Nyoman mengajak netizen untuk mendandatangani petisi guna meyakinkan bahwa kebenaran dan keadilan harus ditegakkan.

Adapun alamat dari petisi itu ialah https://www.change.org/p/kami-dukung-perlindungan-hukum-bagi-pak-ahok-atas-tuduhan-penistaan-agama.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Awalnya Diiming-imingi Pekerjaan

Kronologi Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Awalnya Diiming-imingi Pekerjaan

Megapolitan
[Update 19 April]: Bertambah 973, Covid-19 di Jakarta Tembus 400.048 Kasus

[Update 19 April]: Bertambah 973, Covid-19 di Jakarta Tembus 400.048 Kasus

Megapolitan
Penjaga Sedang Shalat Tarawih, Motor Milik Penghuni Rumah Kos di Setiabudi Digasak Maling

Penjaga Sedang Shalat Tarawih, Motor Milik Penghuni Rumah Kos di Setiabudi Digasak Maling

Megapolitan
Rizieq Shihab Tanya ke Saksi: Massa Megamendung Sambut Saya dengan Benci atau Cinta?

Rizieq Shihab Tanya ke Saksi: Massa Megamendung Sambut Saya dengan Benci atau Cinta?

Megapolitan
Tinjau Korban Kebakaran di Taman Sari, Anies Sebut 130 Rumah Ludes Terbakar

Tinjau Korban Kebakaran di Taman Sari, Anies Sebut 130 Rumah Ludes Terbakar

Megapolitan
Sandiaga Uno: Mudik Enggak Boleh, Wisata Diperbolehkan dengan Protokol Kesehatan

Sandiaga Uno: Mudik Enggak Boleh, Wisata Diperbolehkan dengan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Salip Truk di Daan Mogot, Pengendara Motor Tabrak Trotoar lalu Jatuh dan Tewas Tertabrak

Salip Truk di Daan Mogot, Pengendara Motor Tabrak Trotoar lalu Jatuh dan Tewas Tertabrak

Megapolitan
Soal SIKM, Pemprov DKI Tunggu Aturan Lebih Lanjut dari Kemenhub

Soal SIKM, Pemprov DKI Tunggu Aturan Lebih Lanjut dari Kemenhub

Megapolitan
Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Sehari Disuruh Layani 5 Pria

Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Sehari Disuruh Layani 5 Pria

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Adzan Subuh di Tangerang Raya, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Adzan Subuh di Tangerang Raya, 20 April 2021

Megapolitan
Seorang Ibu Diusir Suami dan Dilarang Bertemu Anaknya, Sudah Lapor Polisi hingga Surati Jokowi

Seorang Ibu Diusir Suami dan Dilarang Bertemu Anaknya, Sudah Lapor Polisi hingga Surati Jokowi

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Depok, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Depok, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bekasi, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bekasi, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Jakarta, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Jakarta, 20 April 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X