Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/11/2016, 21:10 WIB
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tak sepakat dengan rencana pembatasan mobil mewah yang disampaikan oleh calon wakil gubernur nomor tiga, Sandiaga Uno.

Menurut Ahok, rencana itu tidak efektif dalam mengantisipasi kemacetan di Ibu Kota.

"Jadi orang yang kaya-kaya mau pakai mobil Rp 300 triliun pun silakan, tetapi bayar pajak BPKB dan STNK mengikuti harga mobil. Saya senang kalau orang beli mobil kaya, mewah, silakan saja, tetapi kalau mau lewat jalan ya dikenai bayaran," kata Ahok, di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/11/2016).

(Baca juga: Ahok: Kalau Tarik Tunai KJP Namanya Merusak Mental Orang )

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta harus dapat menciptakan program penanggulangan kemacetan, seperti sistem jalan berbayar (ERP).

Nantinya, uang yang terkumpul dari ERP akan dipakai membangun infrastruktur transportasi publik. Selain itu, dananya juga dapat dialihkan untuk subsidi ke PT Transjakarta.

"Jadi kalau bagi kami, subsidi bagi warga menengah ke bawah adalah membangun kereta api MRT kepada mereka," kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menceritakan saat pemerintah pusat menjalankan program low cost green car atau LCGC.

Ketika itu, menurut dia, banyak pakar memprediksi kemacetan akan semakin meningkat dengan penjualan mobil murah tersebut.

"Jadi sekarang mau ngikutin teori siapa? Saya percaya teori kalau mobil murah banyak dijual, maka tentu akan tambah macet dan nambah subsidi BBM," kata Ahok.

Sebelumnya, Sandiaga menyampaikan bahwa rencana pembatasan mobil mewah merupakan pesan bagi orang-orang mampu untuk berpartisipasi menangani kemacatan di Jakarta.

(Baca juga: Penjelasan Sandiaga soal Rencana Membatasi Mobil Mewah di Jakarta)

Jika pesan tersebut tersampaikan, akan banyak pemilik mobil mewah yang beralih menggunakan transportasi umum.

Ide membatasi mobil-mobil mewah ini disebut Sandiaga sebagai satu dari sekian program kerja yang telah disusun bersama Anies Baswedan, calon gubernur pasangan Sandi.

Ide pembatasan mobil mewah tersebut juga sedang dikaji oleh tim pakar yang dibentuk tim internal Anies-Sandi.

Kompas TV Ahok Tambahkan Dana KJP Jadi Rp 2 Triliun
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca tentang
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Sampah Menumpuk Lagi, Pedagang Larang Warga Luar Buang Sampah TPS Pasar Kemiri Muka

Cegah Sampah Menumpuk Lagi, Pedagang Larang Warga Luar Buang Sampah TPS Pasar Kemiri Muka

Megapolitan
Heru Budi Didesak Tingkatkan Pengawasan Aset Pemda agar Kasus Ruko Caplok Saluran Air Tak Terulang

Heru Budi Didesak Tingkatkan Pengawasan Aset Pemda agar Kasus Ruko Caplok Saluran Air Tak Terulang

Megapolitan
'Conblock' di Depan Kantor RT Riang Dibongkar, Kini Diganti Beton Khusus Penutup Saluran Air

"Conblock" di Depan Kantor RT Riang Dibongkar, Kini Diganti Beton Khusus Penutup Saluran Air

Megapolitan
Buntut Polemik Ruko di Pluit, Komisi D DPRD DKI Ingatkan RT-RW Harus Jaga Aset Pemda

Buntut Polemik Ruko di Pluit, Komisi D DPRD DKI Ingatkan RT-RW Harus Jaga Aset Pemda

Megapolitan
Tawuran Jadi Tameng Amankan Transaksi Narkoba, Polisi Perlu Kerja Sama dengan Warga untuk Mencegahnya

Tawuran Jadi Tameng Amankan Transaksi Narkoba, Polisi Perlu Kerja Sama dengan Warga untuk Mencegahnya

Megapolitan
Komisi D DPRD DKI: Ketua RT Riang Tak Perlu Dilindungi, Masalah Sudah Selesai

Komisi D DPRD DKI: Ketua RT Riang Tak Perlu Dilindungi, Masalah Sudah Selesai

Megapolitan
PT Hanwha Life Insurance Digugat Karyawan atas Dugaan Wanprestasi Rp 5,5 Miliar

PT Hanwha Life Insurance Digugat Karyawan atas Dugaan Wanprestasi Rp 5,5 Miliar

Megapolitan
Polemik Ruko di Pluit Disebut Sudah Selesai, Komisi D DPRD DKI: Semoga Tak Ada Provokator Lagi

Polemik Ruko di Pluit Disebut Sudah Selesai, Komisi D DPRD DKI: Semoga Tak Ada Provokator Lagi

Megapolitan
Satpol PP Tutup Tempat Prostitusi Berkedok Panti Pijat di Kembangan

Satpol PP Tutup Tempat Prostitusi Berkedok Panti Pijat di Kembangan

Megapolitan
Lekker Terakhir Suwarto, Tak Ingin Teruskan Usaha Kepada Anaknya

Lekker Terakhir Suwarto, Tak Ingin Teruskan Usaha Kepada Anaknya

Megapolitan
Sudah 9 Hari Dikasih Kelonggaran, Baru Satu Ruko di Pluit Kembalikan Fungsi Saluran Air

Sudah 9 Hari Dikasih Kelonggaran, Baru Satu Ruko di Pluit Kembalikan Fungsi Saluran Air

Megapolitan
Sampah Menggunung di TPS Kemiri Muka, Pedagang: 15 Gerobak dari Luar Pasar Buang Sampah ke Sini

Sampah Menggunung di TPS Kemiri Muka, Pedagang: 15 Gerobak dari Luar Pasar Buang Sampah ke Sini

Megapolitan
Tak Jadi Tawuran, Remaja di Makasar Jaktim Sembunyikan 3 Celurit di Dapur Rumah Temannya

Tak Jadi Tawuran, Remaja di Makasar Jaktim Sembunyikan 3 Celurit di Dapur Rumah Temannya

Megapolitan
Polisi Sebut Transaksi Narkoba Sering Terjadi Saat Tawuran Pecah, Sosiolog: Jaringan Mereka Sudah Rapi dan Solid

Polisi Sebut Transaksi Narkoba Sering Terjadi Saat Tawuran Pecah, Sosiolog: Jaringan Mereka Sudah Rapi dan Solid

Megapolitan
KRL Bogor-Manggarai Berhenti 30 Menit, KCI: Ada Pergantian Jalur

KRL Bogor-Manggarai Berhenti 30 Menit, KCI: Ada Pergantian Jalur

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com