Pengacara Sanusi Hadirkan Dua Saksi Meringankan di Persidangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua orang dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa kasus pencucian uang, Mohamad Sanusi, untuk menjadi saksi meringankan di pengadilan. Awalnya, kuasa hukum ingin membawa 4 orang saksi, tetapi hanya 2 saksi yang bersedia.

"Saksi yang kami hadirkan hanya dua orang," kata kuasa hukum Sanusi, Maqdir Ismail, di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (28/11/2016).

Dua orang saksi tersebut adalah Paulus dan Edwin. Maqdir mengatakan dua orang tersebut akan menyampaikan kegiatan Sanusi sebagai salah satu direktur PT Citicon Mitra Tanahabang.

"Paulus bekerja di bagian legal, Edwin bekerja di marketing," kata Maqdir.

Mohamad Sanusi menjadi terdakwa kasus pencucian uang sebesar Rp 45 miliar. Jaksa penuntut umum menyimpulkan ada pencucian uang dengan melihat banyaknya aset mantan anggota DPRD DKI itu yang tidak sesuai dengan pendapatan Sanusi per bulan.

Dalam dakwaan, aset-aset yang diduga bersumber dari hasil pencucian uang adalah tanah dan bangunan di Jalan Musholla, Kramat Jati, yang dijadikan kanto "Mohamad Sanusi Center", dua unit apartemen Thamrin Executive Residence, tanah dan bangunan di Perumahan Vimala Hills Villa and Resort Cluster Alpen, satu unit apartemen di Jalan MT Haryono, dua unit apartemen Callia, satu unit apartemen di Residence 8 Senopati, tanah dan bangunan di Perumahan Permata Regency, tanah dan bangunan di Jalan Saidi 1 Cipete Utara, mobil Audi A5 2.0 TFSI AT tahun 2013, mobil Jaguar tipe XJL 3.0 V6 A/T tahun 2013.

Beberapa dari aset tersebut diketahui dibayar oleh Direktur Utama PT Wirabayu Pratama, Danu Wira. PT Wirabayu Pratama merupakan perusahaan rekanan Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta. Sanusi merupakan mantan ketua Komisi D di DPRD DKI. Mitra kerja Komisi D antara lain adalah Dinas Tata Air.

Fakta-fakta itulah yang membuat jaksa menduga bahwa sejumlah aset Sanusi didapatkan dari perusahaan rekanan Dinas Tata Air yang diberikan dalam bentuk harta untuk menyamarkan asal usul aset.

Sanusi juga menjadi terdakwa kasus suap raperda reklamasi. Dalam kasus itu, dia didakwa telah menerima suap Rp 2 miliar untuk melancarkan raperda reklamasi.