Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Ingin Dana Hibah Bamus Betawi Diaudit

Kompas.com - 29/11/2016, 07:50 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ingin dana hibah yang selama ini diberikan ke Badan Musyawarah Betawi diaudit. Tujuannya agar diketahui untuk apa saja dana tersebut digunakan.

Menurut Ahok, selama ini dana hibah untuk Bamus Betawi tidak pernah diaudit. Hal itu menjadi salah satu alasannya mencoret pemberian dana hibah untuk Bamus Betawi.

"Saya mau tanya pernah enggak ada audit ormas pakai uang untuk apa selama ini hibah bertahun-tahun. Saya tidak mau jadi pejabat hibah ke ormas-ormas demi mendapatkan suara," kata Ahok di Kantor PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

(Baca: Bamus Betawi, Politik Praktis, dan Polemik Dana Hibah...)

Selama ini, Bamus Betawi diketahui menerima dana hibah sebesar Rp 5 miliar setiap tahun. Ahok menilai selama ini kegiatan yang tampak dilakukan Bamus Betawi hanyalah mengadakan Lebaran Betawi.

Bagi Ahok, penyelenggaraan Lebaran Betawi sebenarnya bisa dilakukan oleh dinas terkait.

"Kalau alasannya ingin hubungan baik, kami rasa dalam penganggaran tidak ada hubungan baik. Kalau hubungan baik saya tidak ada berantem dengan DPRD soal UPS. Saya tidak kompromi ketika uang dipakai tidak tepat," ucap Ahok.

(Baca: Sumarsono Anggarkan Hibah untuk Bamus Betawi, Ahok Dulu Hentikan Itu)

Saat masih aktif sebagai gubernur, Ahok mencoret alokasi anggaran untuk Bamus Betawi dalam APBD 2017. Namun saat ia cuti kampanye, anggaran untuk Bamus Betawi ternyata dimasukkan kembali oleh Pelaksana Tugas Gubernur Sumarsono.

Ahok menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Sumarsono. Ia menganggap mencoret anggaran hibah tersebut sudah tepat.

Ahok menilai jika bertujuan untuk pengembangan budaya, seharusnya dana hibah diberikan ke sanggar-sanggar yang ingin mengikuti lomba di luar negeri.

Khusus untuk pengembangan budaya Betawi, Ahok menyatakan lebih setuju jika dana digelontorkan untuk mengembangkan perkampungan budaya Betawi di Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Ahok menegaskan dirinya tidak akan memberikan dana hibah ke ormas jika tujuannya hanya untuk menggalang dukungan pada pilkada.

"Jangan menganggap saya seolah-olah anti Betawi, anti budaya. Itu yang enggak betul. Saya sama sekali enggak ada uang untuk ormas Bamus Betawi kalau dia tidak jelas melaporkan apa," ujar Ahok.

Kompas TV Elektabilitas Agus-Sylvi Ungguli Ahok-Djarot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com