Beda Ahok dan Sumarsono dalam Menghadapi DPRD DKI

"Jangan berpikiran, jangan-jangan ada titipan. Oh tidak ada. Zaman sudah berubah, enggak ada yang berani seperti itu," kata Sumarsono.

Sikap Sumarsono yang membela DPRD DKI bukan kali ini saja ditunjukkan. Sebelumnya, Sumarsono sempat menghentikan sementara 14 proyek lelang.

Hal ini disebabkan DPRD DKI memprotes lelang yang sudah dilakukan sebelum KUA-PPAS 2017 dibahas bersama.

Ahok dan DPRD DKI

Sikap Sumarsono terhadap DPRD DKI berbeda jauh dengan Ahok. Selama ini, hubungan antara Ahok dan DPRD DKI selalu tarik ulur.

(Baca juga: Ahok-Sumarsono Berdebat soal APBD, Ini Kata Mendagri)

Bahkan, sebelum cuti untuk mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017, Ahok sempat mencurigai DPRD akan macam-macam selama pembahasan anggaran.

Dia tidak tahu apakah pelaksana tugas yang menggantikannya nanti akan jujur dan berani melawan DPRD DKI jika ada indikasi anggaran siluman lagi. 

Ahok khawatir APBD DKI 2017 tidak disusun dengan benar jika dia cuti kampanye.

"Terus begitu saya masuk lagi, yang disusun kacau-balau. Padahal, tidak terpilih pun, saya masih menjabat sampai Oktober 2017 lho," ujar dia.

Sebenarnya, ada juga kejadian buruk tentang Ahok, DPRD DKI, dan pembahasan anggaran.

DPRD DKI pernah marah kepada Ahok. Ketika itu, Ahok mengirimkan draf APBD DKI 2015 yang bukan hasil pembahasan dengan DPRD DKI kepada Kementerian Dalam Negeri.

Saat hubungan Ahok dan DPRD DKI Jakarta ini menegang, Ahok melontarkan pernyataannya untuk DPRD DKI Jakarta. "Pemahaman nenek lu," kata Ahok ketika itu.

Pernyataan "Pemahaman nenek lu" ini dilontarkan Ahok saat mengetahui bahwa DPRD mengusulkan anggaran sebesar Rp 8,8 triliun untuk dapat masuk ke APBD 2015.

Ahok pun menulis "Anggaran pemahaman nenek lu" di usulan tersebut. Akhirnya, APBD pada 2015 disahkan dengan menggunakan peraturan gubernur.

Hal ini karena tidak ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

(Baca juga: Ahok: APBD Rp 70 Triliun, jika Tak Tercapai yang Dimarahi Siapa? Saya)

Tahun itu, DPRD DKI juga menggunakan hak angket untuk membuktikan pelanggaran hukum yang dilakukan Ahok dengan mengirim draf APBD DKI bukan hasil pembahasan.

Untungnya, kejadian semacam itu tidak terulang pada pembahasan APBD DKI 2016.

APBD DKI 2016 berhasil disahkan dengan menggunakan peraturan daerah. Ahok dan pimpinan DPRD tampak sangat senang ketika pengesahan itu.

"Saya kembali mengajak DPRD untuk meningkatkan nilai-nilai semangat kemitraan antara DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akhirnya, sekali lagi, eksekutif menyampaikan terima kasih kepada segenap anggota Dewan," kata Ahok ketika itu.