"Ngototnya" Ahok Beli Lahan Eks Kedubes Inggris yang Disebut Milik Pemerintah Pusat

Kompas.com - 09/12/2016, 06:31 WIB
Kedutaan Besar Inggris di Jakarta Robert J SteinerKedutaan Besar Inggris di Jakarta
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIcha Rastika

Sebab, sertifikat lahan itu diterbitkan sejak 1960, sehingga perlu dilakukan pengecekan ulang.

"Jadi jenis sertifikatnya lama, berbeda dengan surat sertifikat sekarang, termasuk logonya yang masih bola dunia dan belum seperti sekarang logo garuda," kata dia.

Selang beberapa bulan setelah tercapainya kesepakatan, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengungkapkan fakta baru terkait lahan eks Kedubes Inggris berdasarkan temuan Badan Pertanahan Nasional.

Ia menyebut lahan tersebut ternyata dimiliki oleh pemerintah pusat.

"Jadi, menurut BPN, mereka (Kedubes Inggris) harus bayar sewa karena itu dulu tanahnya pemberian pemerintah," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/12/2016).

(Baca juga: Lahan Eks Kedubes Inggris yang Dibeli Pemprov DKI Ternyata Punya Pemerintah Pusat)

Menurut Saefullah, pihak Pemprov DKI sempat berdialog dengan pihak Kedubes Inggris.

Dalam dialog yang juga diikuti pihak Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri itu, kata dia, pihak Kedubes mempertanyakan tidak pernahnya ada penagihan uang sewa.

"Mereka justru tanya harus bayar sewa ke siapa nih karena tidak ada tagihannya," ujar Saefullah.

Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meminta legal opinion dari kejaksaan terkait status lahan ini.

Menurut Saefullah, legal opinion diperlukan untuk memutuskan perlu atau tidaknya Pemprov DKI membayar lahan itu.

(Baca juga: DKI Minta "Legal Opinion" Kejaksaan soal Lahan Eks Kedubes Inggris)

Saefullah menyatakan, Pemprov DKI ingin agar proses pembayaran tidak dilanjutkan. Namun, ia menyebut keputusan itu nantinya tergantung legal opinion dari kejaksaan.

"Kami lihat nanti legal opinion-nya seperti apa. Apakah direkomendasikan bayar atau tidak. Kalau direkomendasikan bayar, ya nanti di (APBD) Perubahan (2017) kami masukan," kata Saefullah.

Sampai berita ini diturunkan, Kompas.com masih berupaya mengonfirmasi fakta terbaru mengenai lahan eks Kedubes Inggris ini ke berbagai pihak, mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan kepada Ahok.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lebih dari 10.000 Warga Jakarta Terdampak Banjir, 2.393 Harus Mengungsi

Lebih dari 10.000 Warga Jakarta Terdampak Banjir, 2.393 Harus Mengungsi

Megapolitan
Senin Pagi, Tiga Rute Transjakarta Belum Beroperasi Gara-gara Banjir

Senin Pagi, Tiga Rute Transjakarta Belum Beroperasi Gara-gara Banjir

Megapolitan
Senin Pagi, Banjir di Sejumlah Titik di Bekasi Mulai Surut

Senin Pagi, Banjir di Sejumlah Titik di Bekasi Mulai Surut

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Marah Lihat Trotoar yang Direvitalisasi Dibongkar karena Tak Ada Bak Kontrol

Ketua DPRD DKI Marah Lihat Trotoar yang Direvitalisasi Dibongkar karena Tak Ada Bak Kontrol

Megapolitan
BPBD DKI: 35 RW di Jakarta Masih Terendam Banjir

BPBD DKI: 35 RW di Jakarta Masih Terendam Banjir

Megapolitan
Kritik Anies, Ketua DPRD DKI Nilai SOP Penanganan Banjir Tidak Jelas

Kritik Anies, Ketua DPRD DKI Nilai SOP Penanganan Banjir Tidak Jelas

Megapolitan
Di Kota Tangerang, Ada 88 Kasus Cikungunya

Di Kota Tangerang, Ada 88 Kasus Cikungunya

Megapolitan
Anjungan Dukcapil Mandiri di Teras Kota Diresmikan, Warga Tangsel Bisa Cetak E-KTP Sendiri

Anjungan Dukcapil Mandiri di Teras Kota Diresmikan, Warga Tangsel Bisa Cetak E-KTP Sendiri

Megapolitan
Hari Ini, Nikita Mirzani Jalani Sidang Perdana Pembacaan Dakwaan Jaksa

Hari Ini, Nikita Mirzani Jalani Sidang Perdana Pembacaan Dakwaan Jaksa

Megapolitan
Berjaga di Pos Keamanan Saat Banjir, Seorang Pria Tewas Tersetrum

Berjaga di Pos Keamanan Saat Banjir, Seorang Pria Tewas Tersetrum

Megapolitan
PSI DKI: Anies 2,5 Tahun Jadi Gubernur, Program Antisipasi Banjir Jalan di Tempat

PSI DKI: Anies 2,5 Tahun Jadi Gubernur, Program Antisipasi Banjir Jalan di Tempat

Megapolitan
15,3 Hektar Lahan TPU di Bekasi Masih Kosong

15,3 Hektar Lahan TPU di Bekasi Masih Kosong

Megapolitan
Pengungkapan Rentetan Kasus Koboi Kemang Diganjar MURI

Pengungkapan Rentetan Kasus Koboi Kemang Diganjar MURI

Megapolitan
BERITA FOTO: Dampak Banjir di Jakarta Minggu Kemarin

BERITA FOTO: Dampak Banjir di Jakarta Minggu Kemarin

Berita Foto
Minta Anies Tak 'Tenggelamkan' Kelapa Gading, Warga Tuntut Dana Banjir Dikembalikan

Minta Anies Tak "Tenggelamkan" Kelapa Gading, Warga Tuntut Dana Banjir Dikembalikan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X