"Ngototnya" Ahok Beli Lahan Eks Kedubes Inggris yang Disebut Milik Pemerintah Pusat

Kompas.com - 09/12/2016, 06:31 WIB
Kedutaan Besar Inggris di Jakarta Robert J SteinerKedutaan Besar Inggris di Jakarta
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIcha Rastika

Menurut Djafar, banyak hambatan dalam pembelian lahan bekas Kedubes Inggris ini, salah satunya terkait sertifikat lahan tersebut.

Sebab, sertifikat lahan itu diterbitkan sejak 1960, sehingga perlu dilakukan pengecekan ulang.

"Jadi jenis sertifikatnya lama, berbeda dengan surat sertifikat sekarang, termasuk logonya yang masih bola dunia dan belum seperti sekarang logo garuda," kata dia.

Selang beberapa bulan setelah tercapainya kesepakatan, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengungkapkan fakta baru terkait lahan eks Kedubes Inggris berdasarkan temuan Badan Pertanahan Nasional.

Ia menyebut lahan tersebut ternyata dimiliki oleh pemerintah pusat.

"Jadi, menurut BPN, mereka (Kedubes Inggris) harus bayar sewa karena itu dulu tanahnya pemberian pemerintah," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/12/2016).

(Baca juga: Lahan Eks Kedubes Inggris yang Dibeli Pemprov DKI Ternyata Punya Pemerintah Pusat)

Menurut Saefullah, pihak Pemprov DKI sempat berdialog dengan pihak Kedubes Inggris.

Dalam dialog yang juga diikuti pihak Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri itu, kata dia, pihak Kedubes mempertanyakan tidak pernahnya ada penagihan uang sewa.

"Mereka justru tanya harus bayar sewa ke siapa nih karena tidak ada tagihannya," ujar Saefullah.

Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meminta legal opinion dari kejaksaan terkait status lahan ini.

Menurut Saefullah, legal opinion diperlukan untuk memutuskan perlu atau tidaknya Pemprov DKI membayar lahan itu.

(Baca juga: DKI Minta "Legal Opinion" Kejaksaan soal Lahan Eks Kedubes Inggris)

Saefullah menyatakan, Pemprov DKI ingin agar proses pembayaran tidak dilanjutkan. Namun, ia menyebut keputusan itu nantinya tergantung legal opinion dari kejaksaan.

"Kami lihat nanti legal opinion-nya seperti apa. Apakah direkomendasikan bayar atau tidak. Kalau direkomendasikan bayar, ya nanti di (APBD) Perubahan (2017) kami masukan," kata Saefullah.

Sampai berita ini diturunkan, Kompas.com masih berupaya mengonfirmasi fakta terbaru mengenai lahan eks Kedubes Inggris ini ke berbagai pihak, mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan kepada Ahok.

Halaman:


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Klaim Kualitas Udara Membaik Pasca-perluasan Ganjil Genap

Pemprov DKI Klaim Kualitas Udara Membaik Pasca-perluasan Ganjil Genap

Megapolitan
Hari Kedua Pemutihan Sanksi Pajak, Samsat Jakpus Masih Sepi Antrean

Hari Kedua Pemutihan Sanksi Pajak, Samsat Jakpus Masih Sepi Antrean

Megapolitan
Cegah Pemalsuan KIR, Pemprov DKI Digitalisasi Sistem Pengujian Kendaraan

Cegah Pemalsuan KIR, Pemprov DKI Digitalisasi Sistem Pengujian Kendaraan

Megapolitan
Tanpa Tunggu Aduan, Polisi Segel Industri Peleburan Aluminium di Cilincing yang Resahkan Warga

Tanpa Tunggu Aduan, Polisi Segel Industri Peleburan Aluminium di Cilincing yang Resahkan Warga

Megapolitan
Waduk Pondok Ranggon Dikeruk

Waduk Pondok Ranggon Dikeruk

Megapolitan
Sambil Menangis, Sopir Minta Maaf kepada Polisi yang Naik ke Kap Mobilnya

Sambil Menangis, Sopir Minta Maaf kepada Polisi yang Naik ke Kap Mobilnya

Megapolitan
Antisipasi Musim Hujan, Tiga Waduk di Jakarta Timur Diperdalam

Antisipasi Musim Hujan, Tiga Waduk di Jakarta Timur Diperdalam

Megapolitan
Tolak Pengesahan Revisi UU KPK, Sekelompok Mahasiswa Bawa Tikus ke Gedung KPK

Tolak Pengesahan Revisi UU KPK, Sekelompok Mahasiswa Bawa Tikus ke Gedung KPK

Megapolitan
Polusi Udara di Cilincing, Siswa SMK Dilibatkan untuk Pasang Filter di Sekolah

Polusi Udara di Cilincing, Siswa SMK Dilibatkan untuk Pasang Filter di Sekolah

Megapolitan
Begini Penjelasan Pemerintah soal Ketiadaan Meja dan Kursi di SDN Jatimulya 09 Bekasi

Begini Penjelasan Pemerintah soal Ketiadaan Meja dan Kursi di SDN Jatimulya 09 Bekasi

Megapolitan
Ikuti Instruksi Anies, Sudisdik Wilayah II Jakut Kebut Pemasangan Filter di SDN Cilincing 07 Pagi

Ikuti Instruksi Anies, Sudisdik Wilayah II Jakut Kebut Pemasangan Filter di SDN Cilincing 07 Pagi

Megapolitan
Pemprov DKI Potong Tunggakan Pajak, Samsat Jakbar Bakal Buka Ruang Tambahan

Pemprov DKI Potong Tunggakan Pajak, Samsat Jakbar Bakal Buka Ruang Tambahan

Megapolitan
Ini Komisi yang Ingin Ditempati Putra Bamsoet hingga Kakak Nia Ramadhani di DPRD DKI

Ini Komisi yang Ingin Ditempati Putra Bamsoet hingga Kakak Nia Ramadhani di DPRD DKI

Megapolitan
Industri Peleburan Alumunium Disegel, Pihak SD di Cilincing Merasa Udara Lebih Baik

Industri Peleburan Alumunium Disegel, Pihak SD di Cilincing Merasa Udara Lebih Baik

Megapolitan
Pendiri Kaskus Andrew Darwis Bantah Terlibat Pinjaman Uang

Pendiri Kaskus Andrew Darwis Bantah Terlibat Pinjaman Uang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X