Kompas.com - 15/12/2016, 12:37 WIB
Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA, Buni Yani (kanan) didampingi kuasa hukumnya Aldwin Rahadian (kiri) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2016). Buni mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, November 2016 lalu. Andri Donnal Putera/Kompas.comTersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA, Buni Yani (kanan) didampingi kuasa hukumnya Aldwin Rahadian (kiri) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2016). Buni mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, November 2016 lalu.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu saksi sidang praperadilan Buni Yani, Munarman, mengaku heran kenapa Buni dijadikan tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).

Menurut dia, sebelum Buni mengunggah ulang penggalan video pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, sudah banyak video serupa yang beredar di media sosial.

"Saya menemukan keanehan, kenapa Buni Yani dipersoalkan?" kata Munarman di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat bersaksi pada Kamis (15/12/2016).

Menurut dia, video pidato Basuki di Kepulauan Seribu sudah beredar luas dan heboh di kalangan masyarakat sebelum Buni mengunggah penggalan video tersebut yang berdurasi 30 detik dari total 1 jam 40 menit.

Perbedaan video lain dengan video yang diunggah oleh Buni hanya soal durasi dan waktu mengunggahnya ke media sosial.

"Padahal isi videonya sama saja. Itu banyak sekali saya lihat, berbagai versi," ujar Munarman.

Kepada kuasa hukum Polda Metro Jaya, Munarman juga mengaku belum pernah melihat langsung dan mengetahui akun Facebook Buni yang dinilai mengandung unsur tindak pidana.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Buni dijerat Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Ancaman hukuman untuk Buni adalah kurungan maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar.

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tren Kasus Positif Covid-19 pada Anak-anak Meningkat, Balita Ikut jadi Korban

Tren Kasus Positif Covid-19 pada Anak-anak Meningkat, Balita Ikut jadi Korban

Megapolitan
UPDATE: Tambah 394 Kasus Covid-19 di Depok, 6 Pasien Meninggal

UPDATE: Tambah 394 Kasus Covid-19 di Depok, 6 Pasien Meninggal

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Jumat: Wilayah Jabodetabek Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Jumat: Wilayah Jabodetabek Hujan

Megapolitan
Jebol Indomaret Bantargebang, Pelaku Rusak CCTV Sebelum Bobol ATM

Jebol Indomaret Bantargebang, Pelaku Rusak CCTV Sebelum Bobol ATM

Megapolitan
Daftar 23 Rumah Sakit di Depok yang Gelar Vaksinasi Covid-19 Pralansia

Daftar 23 Rumah Sakit di Depok yang Gelar Vaksinasi Covid-19 Pralansia

Megapolitan
Indomaret di Bantargebang Dibobol Maling, Uang Ratusan Juta Rupiah di ATM Raib

Indomaret di Bantargebang Dibobol Maling, Uang Ratusan Juta Rupiah di ATM Raib

Megapolitan
Anies Keluarkan Kepgub, Perkantoran di Zona Merah Wajib WFH 75 Persen

Anies Keluarkan Kepgub, Perkantoran di Zona Merah Wajib WFH 75 Persen

Megapolitan
Anies Terbitkan Seruan Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok

Anies Terbitkan Seruan Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok

Megapolitan
Kapasitas Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Disebut Capai 158.000 Orang Per Hari

Kapasitas Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Disebut Capai 158.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Rizieq Akan Divonis Kamis Pekan Depan, Kuasa Hukum Berharap Kliennya Dibebaskan Murni

Rizieq Akan Divonis Kamis Pekan Depan, Kuasa Hukum Berharap Kliennya Dibebaskan Murni

Megapolitan
UPDATE 17 Juni: Bertambah 22 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 11.821

UPDATE 17 Juni: Bertambah 22 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 11.821

Megapolitan
Kejari Periksa 5 Pengurus KONI Tangsel, Telusuri Aliran Dana Hibah yang Dikorupsi

Kejari Periksa 5 Pengurus KONI Tangsel, Telusuri Aliran Dana Hibah yang Dikorupsi

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Stok Plasma Konvalesen PMI Kota Tangerang Habis

Kasus Covid-19 Melonjak, Stok Plasma Konvalesen PMI Kota Tangerang Habis

Megapolitan
24 Juni, Rizieq Shihab Akan Divonis Terkait Kasus Tes Usap RS Ummi

24 Juni, Rizieq Shihab Akan Divonis Terkait Kasus Tes Usap RS Ummi

Megapolitan
Anies Targetkan 7,5 Juta Warga Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Akhir Agustus 2021

Anies Targetkan 7,5 Juta Warga Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Akhir Agustus 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X