Penghadang Djarot: Bapak Hakim, Saya Cuma Tukang Bubur...

Kompas.com - 20/12/2016, 12:40 WIB
Terdakwa kasus penghadangan kampanye calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Naman Sanip (52), di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (20/12/2016). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERATerdakwa kasus penghadangan kampanye calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Naman Sanip (52), di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (20/12/2016).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus penghadangan kampanye calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Naman Sanip (52), menyampaikan beberapa kalimat kepada majelis hakim saat sidang lanjutan dengan agenda pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (20/12/2016).

Naman menegaskan bahwa dia tidak bersalah dan sama sekali tidak berniat menghadang, bahkan membubarkan kampanye Djarot di Kembangan Utara, beberapa waktu yang lalu.

"Bapak hakim, sama sekali tidak ada niatan saya menghalang-halangi kampanye. Saya cuma tukang bubur yang mau menyampaikan aspirasi," kata Naman di hadapan majelis hakim.

Kuasa hukum Naman, Abdul Haris, memohon agar majelis hakim dapat memutus Naman tidak bersalah dan membebaskan Naman dari semua dakwaan.


Hal yang digunakan sebagai pertimbangan adalah fakta persidangan selama ini yang menampilkan Naman sebagai orang yang tidak menginisiasi penolakan terhadap kampanye Djarot.

Menurut Abdul, kliennya bukan komandan atau pimpinan massa tersebut, melainkan hanya seorang ustaz yang terdorong untuk menyampaikan aspirasi dalam rangka menanggapi ucapan pasangan Djarot, Basuki Tjahaja Purnama, yang diduga menodai agama.

"Dialog dilakukan dengan baik, terdakwa hanya menyampaikan aspirasi. Tidak ada perbuatan terdakwa lain yang merugikan saksi (Djarot) saat itu," ucap Abdul.

Sidang lanjutan mengadili Naman dengan agenda pleidoi telah selesai pada pukul 11.45 WIB. Hakim Ketua Masrizal menjadwalkan pembacaan putusan bagi Naman pada sidang esok hari, Rabu (21/12/2016).

Naman dikenakan Pasal 187 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Hukuman maksimal penghadangan kampanye sesuai dengan yang diatur dalam pasal tersebut adalah enam bulan penjara dan/atau denda Rp 6 juta. Namun, jaksa penuntut umum menuntut Naman dengan hukuman tiga bulan penjara dan masa percobaan selama enam bulan.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Sebut Tidak Ada Tanda Pencurian Kabel PLN pada Kasus Bocah Tewas Tersetrum

Polisi Sebut Tidak Ada Tanda Pencurian Kabel PLN pada Kasus Bocah Tewas Tersetrum

Megapolitan
Tol Kunciran-Serpong Diresmikan, Warga: Senang, Mau ke Mana-mana Jadi Cepat

Tol Kunciran-Serpong Diresmikan, Warga: Senang, Mau ke Mana-mana Jadi Cepat

Megapolitan
Tangan Jahil Beraksi Tiap Malam, Coret-coret Makam di TPU Menteng Pulo 2

Tangan Jahil Beraksi Tiap Malam, Coret-coret Makam di TPU Menteng Pulo 2

Megapolitan
Proyek Saluran Air Rusak Rumah Warga Cakung, Pemkot Minta Kontraktor Perbaiki

Proyek Saluran Air Rusak Rumah Warga Cakung, Pemkot Minta Kontraktor Perbaiki

Megapolitan
Cinta Mega Ingin Dewan Satukan Persepsi Sebelum Ungkap Anggaran, Pengamat: Paradigma Usang

Cinta Mega Ingin Dewan Satukan Persepsi Sebelum Ungkap Anggaran, Pengamat: Paradigma Usang

Megapolitan
Lantai 5 Mal Lokasari Plaza di Taman Sari Jakbar Terbakar

Lantai 5 Mal Lokasari Plaza di Taman Sari Jakbar Terbakar

Megapolitan
Warga Keluhkan Proyek Saluran Air di Cakung, Pemkot Salahkan Kontraktor

Warga Keluhkan Proyek Saluran Air di Cakung, Pemkot Salahkan Kontraktor

Megapolitan
Tanpa PSI, Komisi C DPRD DKI Gelar Konpers Bela Anggaran Komputer Rp 128,9 Miliar

Tanpa PSI, Komisi C DPRD DKI Gelar Konpers Bela Anggaran Komputer Rp 128,9 Miliar

Megapolitan
Seorang Pelajar Tewas dalam Laka Lantas Mobil Vs Sepeda Motor

Seorang Pelajar Tewas dalam Laka Lantas Mobil Vs Sepeda Motor

Megapolitan
Cara Mengganti E-KTP Setelah Pindah Domisili

Cara Mengganti E-KTP Setelah Pindah Domisili

Megapolitan
Wali Kota Tangsel Berharap Tol Kunciran-Serpong Bisa Atasi Macet

Wali Kota Tangsel Berharap Tol Kunciran-Serpong Bisa Atasi Macet

Megapolitan
Masuk Musim Hujan, Pemkot Jakpus Pangkas 9.302 Pohon di 8 Kecamatan

Masuk Musim Hujan, Pemkot Jakpus Pangkas 9.302 Pohon di 8 Kecamatan

Megapolitan
Komisi D DPRD DKI: Rusunami DP 0 Bukan Jawaban Kebutuhan Masyarakat

Komisi D DPRD DKI: Rusunami DP 0 Bukan Jawaban Kebutuhan Masyarakat

Megapolitan
Dua Pria Bawa Samurai Rampok Minimarket di Batu Ceper

Dua Pria Bawa Samurai Rampok Minimarket di Batu Ceper

Megapolitan
Viral, Pemalakan Sopir Mobil Bongkar Muat Sembako dengan Karcis Parkir Berlogo Ormas

Viral, Pemalakan Sopir Mobil Bongkar Muat Sembako dengan Karcis Parkir Berlogo Ormas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X