Kompas.com - 23/12/2016, 13:08 WIB
Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebelum acara konsolidasi Nursita SariCalon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebelum acara konsolidasi "Apel Siaga Relawan Ahok-Djarot" di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (21/12/2016) malam.
Penulis Jessi Carina
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, membantah telah menerima surat atau permintaan dari Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono untuk memberi masukan soal perombakan PNS DKI.

Dia mengaku belum diminta untuk memberi masukan soal itu. "Mana ada bersurat ke saya begitu loh, mana boleh bersurat ke saya. Orang dia sudah kayak gubernur kok," ujar Basuki atau Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jumat (23/12/2016).

(Baca juga: Sumarsono: Kalau Ahok Tak Beri Masukan, Berarti Dia Setuju Perombakan Pejabat)

Ahok pun menyindir Sumarsono dengan menyebutnya memiliki kekuasaan sama seperti seorang gubernur.

Padahal, seharusnya seorang pelaksana tugas tidak memiliki kewenangan yang sama dengan gubernur.

"Saya kira beliau itu sudah enggak dipanggil plt gubernur, tetapi dipanggil gubernur. Kuasanya enggak beda dengan gubernur kok," ujar Ahok.

"Saya enggak ngerti secara bahasa, kenapa dikasih kata 'plt' kalau kekuasaannya persis gubernur? Gubernur saja sekalian," kata Ahok.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Sumarsono mengatakan bahwa ia masih menunggu masukan dari Ahok dan Wakil Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, terkait perombakan pejabat yang rencananya dilaksanakan pada 3 Januari 2017 mendatang.

Sumarsono mengatakan, komunikasi ini merupakan bagian dari etika administrasi pemerintahan.

(Baca juga: Soal Perombakan PNS DKI, Sumarsono Sebut Cuma Terima Laporan dan Melantik)

Sumarsono meminta saran Ahok-Djarot untuk memberi tahu pejabat mana saja yang pantas dipertahankan, dirotasi, dipromosikan, maupun dijadikan staf.

Adapun perombakan pejabat ini dilakukan usai pengesahan Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah oleh DPRD DKI Jakarta pada Selasa (13/12/2016) lalu.

Perombakan pejabat ini dilakukan dengan talent pool kemudian tes assesment sehingga nantinya jabatan itu dapat diisi oleh pejabat terbaik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Warga Koja Keracunan Nasi Kotak, PSI: Kami Bertanggung Jawab dan Tidak Lari

Soal Warga Koja Keracunan Nasi Kotak, PSI: Kami Bertanggung Jawab dan Tidak Lari

Megapolitan
Galeri Nasional Buka untuk Umum Mulai Kamis

Galeri Nasional Buka untuk Umum Mulai Kamis

Megapolitan
Kejari Kabupaten Bekasi Tahan 3 Pejabat Terkait Kasus Korupsi

Kejari Kabupaten Bekasi Tahan 3 Pejabat Terkait Kasus Korupsi

Megapolitan
Wajib Tes PCR, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Menurun

Wajib Tes PCR, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Menurun

Megapolitan
Pemprov DKI Pastikan Tak Akan Ada Laboratorium yang Bandel Pasang Tarif PCR di Atas Rp 275.000

Pemprov DKI Pastikan Tak Akan Ada Laboratorium yang Bandel Pasang Tarif PCR di Atas Rp 275.000

Megapolitan
Jakarta Urutan 28 soal Indeks Kebebasan Pers, Ini Respons Wagub DKI

Jakarta Urutan 28 soal Indeks Kebebasan Pers, Ini Respons Wagub DKI

Megapolitan
UPDATE 27 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 95 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 27 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 95 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Wagub DKI: Jakarta Segera Merespons Penurunan Biaya Tes PCR Jadi Rp 275.000

Wagub DKI: Jakarta Segera Merespons Penurunan Biaya Tes PCR Jadi Rp 275.000

Megapolitan
Lantik Akhmad Marjuki Jadi Wakil Bupati Bekasi, Ridwan Kamil Minta Jaga Integritas

Lantik Akhmad Marjuki Jadi Wakil Bupati Bekasi, Ridwan Kamil Minta Jaga Integritas

Megapolitan
Warga Perumahan di Tangerang Protes Pemetaan Google Street View: Petugas Pakai Surat Endorse

Warga Perumahan di Tangerang Protes Pemetaan Google Street View: Petugas Pakai Surat Endorse

Megapolitan
Pemkot Tangsel Antisipasi Banjir di 30 Titik Rawan Terendam

Pemkot Tangsel Antisipasi Banjir di 30 Titik Rawan Terendam

Megapolitan
Operasi Pangan Murah, 80 Warga Kelapa Gading Beli Sembako Setengah Harga

Operasi Pangan Murah, 80 Warga Kelapa Gading Beli Sembako Setengah Harga

Megapolitan
UI dan PBNU Teken Kerja Sama, Said Aqil: Saya Khawatir Radikalisme Tumbuh Subur di Kampus

UI dan PBNU Teken Kerja Sama, Said Aqil: Saya Khawatir Radikalisme Tumbuh Subur di Kampus

Megapolitan
Cerita Korban Kecelakaan Bus Transjakarta: Tertimpa Penumpang Lainnya yang Berhamburan di Lantai

Cerita Korban Kecelakaan Bus Transjakarta: Tertimpa Penumpang Lainnya yang Berhamburan di Lantai

Megapolitan
Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta Cari Ponselnya yang Terlempar, Ketemu di Polda Metro

Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta Cari Ponselnya yang Terlempar, Ketemu di Polda Metro

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.