Taufik: Saran Saya, Ahok Urus Perkaranya Saja Deh...

Kompas.com - 26/12/2016, 13:39 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik, saat ditemui di ruang kerjanya di lantai 9 Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/8/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik, saat ditemui di ruang kerjanya di lantai 9 Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/8/2016).
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik membantah Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah dibongkar di bawah kepemimpinan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

Taufik meminta Basuki atau Ahok, untuk fokus mengurus kasus hukumnya saat ini.

"Yang bongkar itu siapa? Pertama saran saya Ahok urus perkaranya aja deh. Kedua, enggak ada yang bongkar loh. Angka ini dari Ahok, kok," ujar Taufik ketika dihubungi, Senin (26/12/2016).

Ahok sebelumnya mengeluh soal APBD DKI. Sebelum Ahok cuti, proses penganggaran baru pengajuan KUA-PPAS dari eksekutif kepada DPRD DKI.

KUA-PPAS DKI 2017 yang diajukan eksekutif di bawah kepemimpinan Ahok adalah Rp 68,6 triliun. Sementara KUA-PPAS yang disepakati antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta di bawah Sumarsono, naik menjadi Rp 70,28 triliun. Akhirnya APBD DKI 2017 disahkan dengan nilai Rp 70,19 triliun.

Taufik mengatakan, tidak ada anggaran atau nomenklatur yang dibongkar. Adanya adalah penambahan anggaran.

Taufik mengatakan, bertambahnya nilai KUA-PPAS DKI 2017 disebabkan beberapa hal.

"Penambahan pertama dari yang namanya retribusi rumah susun. Itu kalau enggak dimasukin bagaimana penambahannya? Duitnya diembat dong? Padahal itu kan income," ujar Taufik.

Taufik mengatakan, penambahan anggaran juga karena ada peningkaran dana perimbangan dari pemerintah pusat. Selain itu, pajak daerah juga meningkat. Ada juga penambahan belanja terkait dengan penyesuaian Upah Minimum Provinsi.

Taufik mengatakan dulu para PHL digaji sebesar Rp 3,1 juta sesuai dengan UMP tahun 2016. Besar UMP pada tahun 2017 naik menjadi Rp 3,3 juta. Taufik mengatakan gaji PHL di tahun 2017 harus disesuaikan dengan UMP yang ada.

"Orang yang enggak mau (KUA-PPAS) berubah itu orang yang engga memikirkan pekerja. Padahal ada penyesuasian UMP loh," ujar Taufik.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[BERITA FOTO] Bumi Tak Pilih Kasih di Kuburan Cina

[BERITA FOTO] Bumi Tak Pilih Kasih di Kuburan Cina

Megapolitan
Apa Alasan Pemprov DKI Jakarta Pilih PT Bahana sebagai Kontraktor Revitalisasi Monas?

Apa Alasan Pemprov DKI Jakarta Pilih PT Bahana sebagai Kontraktor Revitalisasi Monas?

Megapolitan
Polisi Tangkap Pelaku yang Setubuhi Remaja dengan Iming-iming Main Sinetron

Polisi Tangkap Pelaku yang Setubuhi Remaja dengan Iming-iming Main Sinetron

Megapolitan
Sekda DKI Sebut Pohon Dipindahkan agar Monas Langsung Terlihat dari Pintu Masuk

Sekda DKI Sebut Pohon Dipindahkan agar Monas Langsung Terlihat dari Pintu Masuk

Megapolitan
Kadis SDA Sebut Video Genangan di Monas Sampai 30 Sentimeter Hoaks

Kadis SDA Sebut Video Genangan di Monas Sampai 30 Sentimeter Hoaks

Megapolitan
Underpass Kemayoran Banjir 2,5 Meter, Pemprov DKI Sebut Itu Wewenang Kemensetneg

Underpass Kemayoran Banjir 2,5 Meter, Pemprov DKI Sebut Itu Wewenang Kemensetneg

Megapolitan
Sutiyoso Pernah Tolak Program Menteri yang Ingin Bangun Situ di Monas

Sutiyoso Pernah Tolak Program Menteri yang Ingin Bangun Situ di Monas

Megapolitan
Mengenal Sejarah di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa

Mengenal Sejarah di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa

Megapolitan
Tidak Hanya Hari Ini, Banjir di Monas Sudah Terjadi Berkali-kali

Tidak Hanya Hari Ini, Banjir di Monas Sudah Terjadi Berkali-kali

Megapolitan
Sekda DKI: Pembangunan Monas Belum Pernah Selesai, Presiden Pertama Pun Belum Meresmikan

Sekda DKI: Pembangunan Monas Belum Pernah Selesai, Presiden Pertama Pun Belum Meresmikan

Megapolitan
100 Personel Gabungan Jaga Wihara Dharma Bakti Saat Imlek

100 Personel Gabungan Jaga Wihara Dharma Bakti Saat Imlek

Megapolitan
Kasus Pengaturan Skor Persikasi Vs Perses Sumedang Segera Disidangkan

Kasus Pengaturan Skor Persikasi Vs Perses Sumedang Segera Disidangkan

Megapolitan
Sebelum Dipindahkan, Pohon yang Ditebang di Monas Disehatkan di Kebun Bibit

Sebelum Dipindahkan, Pohon yang Ditebang di Monas Disehatkan di Kebun Bibit

Megapolitan
Polisi Duga Pelaku Masturbasi Depan Bocah di Cikarang Timur Eksibisionis

Polisi Duga Pelaku Masturbasi Depan Bocah di Cikarang Timur Eksibisionis

Megapolitan
Seluruh Gardu Listrik PLN Jakarta yang Padam akibat Banjir Sudah Menyala

Seluruh Gardu Listrik PLN Jakarta yang Padam akibat Banjir Sudah Menyala

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X