Kompas.com - 26/12/2016, 13:39 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik, saat ditemui di ruang kerjanya di lantai 9 Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/8/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik, saat ditemui di ruang kerjanya di lantai 9 Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/8/2016).
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik membantah Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah dibongkar di bawah kepemimpinan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

Taufik meminta Basuki atau Ahok, untuk fokus mengurus kasus hukumnya saat ini.

"Yang bongkar itu siapa? Pertama saran saya Ahok urus perkaranya aja deh. Kedua, enggak ada yang bongkar loh. Angka ini dari Ahok, kok," ujar Taufik ketika dihubungi, Senin (26/12/2016).

Ahok sebelumnya mengeluh soal APBD DKI. Sebelum Ahok cuti, proses penganggaran baru pengajuan KUA-PPAS dari eksekutif kepada DPRD DKI.

KUA-PPAS DKI 2017 yang diajukan eksekutif di bawah kepemimpinan Ahok adalah Rp 68,6 triliun. Sementara KUA-PPAS yang disepakati antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta di bawah Sumarsono, naik menjadi Rp 70,28 triliun. Akhirnya APBD DKI 2017 disahkan dengan nilai Rp 70,19 triliun.

Taufik mengatakan, tidak ada anggaran atau nomenklatur yang dibongkar. Adanya adalah penambahan anggaran.

Taufik mengatakan, bertambahnya nilai KUA-PPAS DKI 2017 disebabkan beberapa hal.

"Penambahan pertama dari yang namanya retribusi rumah susun. Itu kalau enggak dimasukin bagaimana penambahannya? Duitnya diembat dong? Padahal itu kan income," ujar Taufik.

Taufik mengatakan, penambahan anggaran juga karena ada peningkaran dana perimbangan dari pemerintah pusat. Selain itu, pajak daerah juga meningkat. Ada juga penambahan belanja terkait dengan penyesuaian Upah Minimum Provinsi.

Taufik mengatakan dulu para PHL digaji sebesar Rp 3,1 juta sesuai dengan UMP tahun 2016. Besar UMP pada tahun 2017 naik menjadi Rp 3,3 juta. Taufik mengatakan gaji PHL di tahun 2017 harus disesuaikan dengan UMP yang ada.

"Orang yang enggak mau (KUA-PPAS) berubah itu orang yang engga memikirkan pekerja. Padahal ada penyesuasian UMP loh," ujar Taufik.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies: Terima Kasih Warga Jabodetabek yang Memilih Tidak Mudik

Anies: Terima Kasih Warga Jabodetabek yang Memilih Tidak Mudik

Megapolitan
Arus Lalu Lintas Malam Lebaran di Jalan MH Thamrin Ramai Lancar, Aparat Bersiaga di Bundaran HI

Arus Lalu Lintas Malam Lebaran di Jalan MH Thamrin Ramai Lancar, Aparat Bersiaga di Bundaran HI

Megapolitan
Kawasan Tebet Ramai Didatangi Pembeli Pakaian pada Malam Lebaran

Kawasan Tebet Ramai Didatangi Pembeli Pakaian pada Malam Lebaran

Megapolitan
Larangan Ziarah Kubur Bikin Omzet Penjual Bunga Merosot padahal Sudah Terlanjur Utang

Larangan Ziarah Kubur Bikin Omzet Penjual Bunga Merosot padahal Sudah Terlanjur Utang

Megapolitan
Pantau Protokol Kesehatan Saat Shalat Id, Pemkot Bekasi Kerahkan 13.000 Aparatur

Pantau Protokol Kesehatan Saat Shalat Id, Pemkot Bekasi Kerahkan 13.000 Aparatur

Megapolitan
Hari Ketujuh Larangan Mudik, Pemprov DKI Terima 5.280 Permohonan SIKM

Hari Ketujuh Larangan Mudik, Pemprov DKI Terima 5.280 Permohonan SIKM

Megapolitan
Masjid Keramat Luar Batang Akan Gelar Shalat Id, Kapasitas Hanya 50 Persen

Masjid Keramat Luar Batang Akan Gelar Shalat Id, Kapasitas Hanya 50 Persen

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Minta Warga Laksanakan Shalat Id di Rumah

Wali Kota Jakbar Minta Warga Laksanakan Shalat Id di Rumah

Megapolitan
Jelang Lebaran, Satpol PP Kota Tangerang Tertibkan PKL di Pasar Anyar

Jelang Lebaran, Satpol PP Kota Tangerang Tertibkan PKL di Pasar Anyar

Megapolitan
Jalan Tebet Utara Dalam Ditutup Sementara

Jalan Tebet Utara Dalam Ditutup Sementara

Megapolitan
Kunjungi Panti Sosial, Anies Imbau Warga Peduli dengan Sesama yang Tak Punya Keluarga

Kunjungi Panti Sosial, Anies Imbau Warga Peduli dengan Sesama yang Tak Punya Keluarga

Megapolitan
700 Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Konvoi Takbir Keliling di Kota Depok

700 Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Konvoi Takbir Keliling di Kota Depok

Megapolitan
Cegah Takbiran Keliling, 760 Personel Gabungan Berpatroli di Kota Tangerang

Cegah Takbiran Keliling, 760 Personel Gabungan Berpatroli di Kota Tangerang

Megapolitan
Kawasan Kota Tua Ditutup pada 12-16 Mei

Kawasan Kota Tua Ditutup pada 12-16 Mei

Megapolitan
Masjid Raya Al-Azhom Tangerang Tak Selenggarakan Shalat Idul Fitri, Besok

Masjid Raya Al-Azhom Tangerang Tak Selenggarakan Shalat Idul Fitri, Besok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X