Kompas.com - 28/12/2016, 15:00 WIB
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (pakai kemeja putih) bersama Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) T. Iskandar (pakai batik) dan Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan (pakai batik hijau) saat meninjau rumah pompa Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (23/12/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaPelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (pakai kemeja putih) bersama Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) T. Iskandar (pakai batik) dan Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan (pakai batik hijau) saat meninjau rumah pompa Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (23/12/2016).
EditorEgidius Patnistik

Awal Januari 2017, jika tidak ada aral, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono akan melantik dan atau mengukuhkan pejabat baru hasil perombakan. Ada 1.060 jabatan dihapus sebagai efek perampingan organisasi perangkat daerah dari 53 satuan kerja menjadi 42 satuan kerja. Namun, selain APBD, pelaksana tugas dianggap tak berwenang mengubah organisasi.

Dalam sejumlah kesempatan wawancara di Balai Kota Jakarta, Sumarsono menyatakan, dirinya tidak mengubah kebijakan yang telah dirancang Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama, termasuk Kebijakan Umum APBD-Plafon Prioritas Anggaran Sementara 2017. Apa yang dilakukannya sebatas menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran anggaran.

"Cuma mempertajam di tingkat yang tidak signifikan. Penyesuaian anggaran juga dibahas bersama Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta koordinasi dengan DPRD DKI Jakarta karena memang ada peningkatan anggaran," paparnya.

Demikian halnya pada perombakan organisasi perangkat daerah (OPD). Menurut Sumarsono, dirinya ingin perampingan struktur, seleksi, dan penetapan pejabat sejalan dengan kebijakan Basuki.

"Tim baperjab (badan pertimbangan jabatan) berkonsultasi ke Pak Ahok (Basuki). Apa yang disampaikan Pak Ahok itu yang saya lantik. Boleh dong sekadar konsultasi karena yang memutuskan tetap saya," ujarnya, Rabu (21/12).

Sesuai rancangan peraturan daerah yang disetujui DPRD awal Desember 2016, Pemerintah Provinsi DKI akan melebur 11 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan mempertahankan 42 SKPD, terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas (24 dinas), badan (9 badan), kota administrasi (5 kota), dan kabupaten administrasi (1 kabupaten).

Perda tentang perangkat daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah No 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Secara normatif, selain memenuhi amanat UU dan PP itu, perampingan diharapkan membuat kinerja birokrasi lebih efektif, efisien, dan fungsional. Pelayanan publik lebih baik. Namun, kewenangan mengubah dan menetapkannya menuai perdebatan.

Polemik

Sebelum akhirnya mengajukan cuti untuk menjalani masa kampanye Pilkada 2017 pada 28 Oktober, Basuki sempat mempertanyakan ketentuan Pasal 70 Ayat 3 UU No 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Sesuai pasal itu, petahana wajib cuti selama masa kampanye. Menurut Basuki, ketentuan itu merugikan hak konstitusinya karena masa jabatan berkurang.

Selayaknya kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat melaksanakan masa tugasnya secara penuh. Jika Pilkada 2017 berjalan satu putaran, Basuki harus mengambil cuti sekitar empat bulan hingga awal Februari 2017.

Pembahasan dan penetapan APBD menjadi salah satu hal yang dikhawatirkan Basuki ketika dirinya harus cuti. Proses penetapan APBD DKI 2015 di akhir 2014 dan APBD 2016 di akhir 2015 bisa jadi contoh rentannya anggaran publik disimpangkan untuk kepentingan kelompok atau golongan. Pembahasan jadi celah "kompromi" oknum eksekutif dengan oknum wakil rakyat.

Sumarsono menjamin tidak ada "titipan" di APBD 2017. Yang ada adalah aspirasi masyarakat yang disampaikan ke pemerintah daerah melalui anggota Dewan dan dibahas dalam penyusunan APBD. "Usulan-usulannya masuk akal dan bisa dicek apakah memang dibutuhkan atau tidak," ujarnya.

Soal kewenangan menetapkan APBD dan perangkat daerah, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 74/2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pasal 9 peraturan ini menyebutkan pelaksana tugas gubernur mempunyai tugas dan wewenang, antara lain, menandatangani perda tentang APBD dan OPD setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Selain itu, pelaksana tugas juga berwenang mengisi dan mengganti pejabat.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertunjukan Barongsai Saat Perayaan Imlek di Vihara Amurva Bhumi Ditiadakan

Pertunjukan Barongsai Saat Perayaan Imlek di Vihara Amurva Bhumi Ditiadakan

Megapolitan
Kasus Omicron Terdeteksi di Jakarta Selatan, Wali Kota Minta Warga Patuhi Protokol Kesehatan

Kasus Omicron Terdeteksi di Jakarta Selatan, Wali Kota Minta Warga Patuhi Protokol Kesehatan

Megapolitan
Bertambah, Temuan Kasus Covid-19 Kini Ada di 90 Sekolah Jakarta

Bertambah, Temuan Kasus Covid-19 Kini Ada di 90 Sekolah Jakarta

Megapolitan
Kasus Covid-19 di PN Depok Bertambah, 21 Pegawai Terkonfirmasi Positif

Kasus Covid-19 di PN Depok Bertambah, 21 Pegawai Terkonfirmasi Positif

Megapolitan
Alasan Ibu Laporkan Anak yang Jual Kulkasnya: Saya Tak Kuat Lagi, Saya Diusir, Pantas Enggak?

Alasan Ibu Laporkan Anak yang Jual Kulkasnya: Saya Tak Kuat Lagi, Saya Diusir, Pantas Enggak?

Megapolitan
Kebakaran Hanguskan 26 Rumah di Tambora, Diduga akibat Korsleting

Kebakaran Hanguskan 26 Rumah di Tambora, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
UPDATE 25 Januari: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 2.190, 9 Pasien Meninggal

UPDATE 25 Januari: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 2.190, 9 Pasien Meninggal

Megapolitan
Dukcapil Akan Layani Perbaikan Dokumen Kependudukan bagi Warga Terdampak Banjir di Tegal Alur

Dukcapil Akan Layani Perbaikan Dokumen Kependudukan bagi Warga Terdampak Banjir di Tegal Alur

Megapolitan
Butuh Uang Usai Kena PHK, Pria di Ciputat Jual Kulkas Ibunya lalu Dilaporkan ke Polisi, Kini Jadi Terdakwa

Butuh Uang Usai Kena PHK, Pria di Ciputat Jual Kulkas Ibunya lalu Dilaporkan ke Polisi, Kini Jadi Terdakwa

Megapolitan
Pemkot Siapkan 60 RPTRA di Jakarta Selatan sebagai Sentra Vaksinasi 'Booster'

Pemkot Siapkan 60 RPTRA di Jakarta Selatan sebagai Sentra Vaksinasi "Booster"

Megapolitan
Disdamkar: 146 kebakaran terjadi di Kabupaten Bekasi sepanjang 2021

Disdamkar: 146 kebakaran terjadi di Kabupaten Bekasi sepanjang 2021

Megapolitan
Polisi Kejar Pemasok Sabu yang Diedarkan di Kawasan Kepulauan Seribu

Polisi Kejar Pemasok Sabu yang Diedarkan di Kawasan Kepulauan Seribu

Megapolitan
Advokat yang Memaki Ibu Korban Kekerasan Seksual di Depok Dinilai Langgar Kode Etik

Advokat yang Memaki Ibu Korban Kekerasan Seksual di Depok Dinilai Langgar Kode Etik

Megapolitan
Kronologi Pembongkaran Trotoar di Cilandak, Pemkot Jaksel Sebut PNS Tak Terlibat

Kronologi Pembongkaran Trotoar di Cilandak, Pemkot Jaksel Sebut PNS Tak Terlibat

Megapolitan
Pihak Keluarga Belum Terima Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan Kakek Tewas Dikeroyok di Cakung

Pihak Keluarga Belum Terima Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan Kakek Tewas Dikeroyok di Cakung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.