Kompas.com - 28/12/2016, 21:45 WIB
Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meninjau inspeksi Kali Ciliwung di Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, Rabu (28/12/2016). Nursita SariGubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meninjau inspeksi Kali Ciliwung di Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, Rabu (28/12/2016).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengaku telah menyetujui kenaikan anggaran hasil penyesuaian untuk transpor anggota DPRD DKI sebelum ia cuti kampanye untuk mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017.

Ahok menyebut kenaikan uang transpor per hari yang disetujuinya itu sesuai dengan peraturan yang ada.

"Kalau per harinya pasti masuk akal. Saya enggak mungkin berani memberikan uang per hari melampaui peraturan karena ada menteri keuangan segala macam. Kalau melampaui, saya salah," ujar Ahok di Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, Rabu (28/12/2016).

Meski telah menyetujui kenaikan anggaran transpor anggota DPRD, Ahok menyebut anggaran itu tidak harus digunakan maksimal.

"Itu kan ada penyesuaian, jumlahnya berapa, 'Masa sekali jalan (uang transpor) Rp 100.000, kan enggak cukup', kita naikin, oke, tetapi bukan berati kamu (anggota DPRD) bikin berhari-hari jalan-jalan kan enggak mungkin," kata dia.

(Baca juga: Ini Alasan Kemendagri Coret Anggaran Gaji Sopir DPRD DKI)

Ahok meminta anggota DPRD DKI tidak tidak terlalu banyak melakukan perjalanan kunjungan kerja yang membutuhkan uang transpor. Sebabnya, anggota DPRD telah memiliki mobil dinas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Masa kerjanya jalan-jalan mulu. Dia kan Jakarta, mobil dinas ada, sopir ada. Apa perlu kamu keliling jalan-jalan, nah itu saya enggak tahu," ucap Ahok.

Menurut Ahok, jumlah perjalanan kunjungan kerja DPRD DKI itu seharusnya bisa dicek di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

DPRD DKI Jakarta mengesahkan APBD DKI Jakarta 2017 dengan nilai Rp 70,19 triliun, tepatnya Rp 70.191.958.203.554,00, pada 19 Desember lalu.

Jumlah ini lebih kecil dibanding nilai RAPBD 2017 sebesar Rp 70,28 triliun. Pada dokumen APBD DKI 2017, tercantum pemeliharaan rumah dinas anggota dewan sebesar Rp 279.928.396.

Selanjutnya ada anggaran penyelenggaraan penyediaan kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dewan sebesar Rp 394.697.160.

Ada pula anggaran perbaikan rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 1.443.117.109.

(Baca juga: Kemendagri Coret Anggaran Renovasi Kolam di DPRD DKI Sebesar Rp 579 Juta)

Kemudian, anggaran pelaksanaan reses DPRD sebesar Rp 38 miliar pada tahun 2017 atau sebesar Rp 38.090.397.114.

Kunjungan kerja sister city anggota DPRD DKI sebesar Rp 2.073.162.000. Penerimaan tamu luar negeri bagi anggota dan pimpinan dewan sebesar Rp 405.925.000 serta kunjungan kerja komisi-komisi DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 12.575.710.000.

Kompas TV APBD Jakarta Tanggung Biaya Sopir Anggota Dewan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sopir Transjakarta Lupa Tarik Rem Tangan Saat Hendak ke Toilet, Polisi: Bus Berjalan Sendiri lalu Tabrak Tembok

Sopir Transjakarta Lupa Tarik Rem Tangan Saat Hendak ke Toilet, Polisi: Bus Berjalan Sendiri lalu Tabrak Tembok

Megapolitan
Wali Kota Pepen Pastikan Omicron Belum Masuk Bekasi

Wali Kota Pepen Pastikan Omicron Belum Masuk Bekasi

Megapolitan
Pedagang Korban Kebakaran Pasar Kalideres Demo ke Pemprov dan DPRD DKI, Minta Ganti Rugi

Pedagang Korban Kebakaran Pasar Kalideres Demo ke Pemprov dan DPRD DKI, Minta Ganti Rugi

Megapolitan
Bus Transjakarta Tabrak Tembok karena Sopir Lupa Tarik Rem Tangan

Bus Transjakarta Tabrak Tembok karena Sopir Lupa Tarik Rem Tangan

Megapolitan
Sopir Transjakarta Disebut Tak Perhatikan Keselamatan Pengguna Jalan Lain, “Mau Main Nabrak Aja”

Sopir Transjakarta Disebut Tak Perhatikan Keselamatan Pengguna Jalan Lain, “Mau Main Nabrak Aja”

Megapolitan
Ketua MPC PP Depok Sebut Junimart Girsang Tak Tahu Sejarah Pemuda Pancasila

Ketua MPC PP Depok Sebut Junimart Girsang Tak Tahu Sejarah Pemuda Pancasila

Megapolitan
Ayu Thalia Diperiksa Hari Ini atas Laporan Nicholas Sean soal Pencemaran Nama Baik

Ayu Thalia Diperiksa Hari Ini atas Laporan Nicholas Sean soal Pencemaran Nama Baik

Megapolitan
Warteg di Ancol Tetap Buka dan Ramai Pembeli meski Terendam Banjir Rob

Warteg di Ancol Tetap Buka dan Ramai Pembeli meski Terendam Banjir Rob

Megapolitan
Kendaraan yang Dijaganya Diderek, Juru Parkir di Matraman Adu Mulut dengan Dishub

Kendaraan yang Dijaganya Diderek, Juru Parkir di Matraman Adu Mulut dengan Dishub

Megapolitan
Kecelakaan Transjakarta Paling Banyak Disebabkan Bus Menabrak

Kecelakaan Transjakarta Paling Banyak Disebabkan Bus Menabrak

Megapolitan
Ditinggal Sopir ke Toilet, Bus Transjakarta Tabrak Tembok di Halte Puri Beta 2

Ditinggal Sopir ke Toilet, Bus Transjakarta Tabrak Tembok di Halte Puri Beta 2

Megapolitan
Hari Pertama Mogok Kerja di Kota Tangerang, Buruh 'Sweeping' Sejumlah Perusahaan

Hari Pertama Mogok Kerja di Kota Tangerang, Buruh "Sweeping" Sejumlah Perusahaan

Megapolitan
Dirut Sebut Ada 502 Kecelakaan Bus Transjakarta pada Januari-Oktober 2021

Dirut Sebut Ada 502 Kecelakaan Bus Transjakarta pada Januari-Oktober 2021

Megapolitan
Masih Butuh Bukti dan Saksi, Polisi Belum Bisa Pastikan Penyebab Kebakaran Gedung Cyber

Masih Butuh Bukti dan Saksi, Polisi Belum Bisa Pastikan Penyebab Kebakaran Gedung Cyber

Megapolitan
Demo di Gedung DPRD, Ormas PP Depok Tuntut Junimart Girsang Dipecat dari DPR

Demo di Gedung DPRD, Ormas PP Depok Tuntut Junimart Girsang Dipecat dari DPR

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.