Pemilih Non-DPT pada Putaran Pertama Pilkada DKI Akan Dimasukkan ke Dalam DPT Putaran Kedua

Kompas.com - 25/01/2017, 19:54 WIB
Ilustrasi: e-KTP yang telah selesai dicetak. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROIlustrasi: e-KTP yang telah selesai dicetak.
Penulis Nursita Sari
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPU DKI Jakarta Moch Sidik mengatakan, pemilih yang memakai E-KTP atau surat keterangan dari Disdukcapil untuk menggunakan hak suaranya pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017 akan dimasukkan ke dalam DPT putaran kedua.

Dengan demikian, pemilih yang bersangkutan tidak perlu lagi memakai E-KTP atau surat keterangan.

"Di putaran kedua itu, pemilih-pemilih yang tadi tidak terdaftar dalam DPT, nanti kami masukkan ke dalam DPT putaran kedua karena betul-betul itu warga DKI sebenarnya, hanya saja di putaran pertama dia tidak ada di DPT," ujar Sidik di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2017).

Sidik menuturkan, pemilih yang menggunakan E-KTP dan surat keterangan pada putaran pertama akan dimasukkan terlebih dahulu sebagai daftar pemilih tambahan (DPTB). Menjelang putaran kedua, KPU DKI akan kembali mendata DPT.

DPTB pada putaran pertama itulah yang akan dimasukkan ke dalam DPT untuk putaran kedua.

"Di putaran kedua, harapan kami DPTB udah enggak ada, sudah bersih, karena di putaran pertama sudah teridentifikasi, sudah ada, maka kami masukkan semuanya, kami input menjadi DPT untuk putaran kedua," kata dia.

Sidik mengatakan, ada dua surat keterangan yang bisa digunakan pada Pilkada DKI 2017. Pertama, yakni surat keterangan yang memiliki barcode dan foto. Selain untuk pilkada, suket tersebut bisa digunakan untuk mengurus pajak, perbankan, dan lainnya karena suket tersebut merupakan pengganti E-KTP. (Baca: Bagaimana jika Surat Suara Tambahan di TPS untuk Pemilih Non-DPT Habis?)

Sementara suket kedua yakni yang tidak memiliki barcode dan foto. Suket tersebut diterbitkan khusus untuk Pilkada DKI 2017.

"Kalau dia ternyata belum mendapatkan suket yang ber-barcode itu, yang sudah uji ketunggalan, maka alternatif dari Dukcapil dikeluarkan suket yang tidak pakai barcode dan foto, memang fungsinya hanya untuk pilkada," ucap Sidik.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

Megapolitan
Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

Megapolitan
UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

Megapolitan
Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

Megapolitan
Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Megapolitan
Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Megapolitan
FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Megapolitan
Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Megapolitan
Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Megapolitan
Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Megapolitan
Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Megapolitan
350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

Megapolitan
Kasusnya Menggantung, Komnas PA Antar Saksi Pencabulan oleh Ayah Kandung ke Kantor Polisi

Kasusnya Menggantung, Komnas PA Antar Saksi Pencabulan oleh Ayah Kandung ke Kantor Polisi

Megapolitan
Polisi Buru 2 Lagi Komplotan Polisi dan Wartawan Gadungan yang Peras Pedagang

Polisi Buru 2 Lagi Komplotan Polisi dan Wartawan Gadungan yang Peras Pedagang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X