Pihak Ahok Janji Tunjukkan Bukti Telepon SBY-Ketua Umum MUI dalam Sidang

Kompas.com - 01/02/2017, 07:25 WIB
Humphrey Djemat, salah satu kuasa hukum terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama dalam jumpa pers dengan awak media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusHumphrey Djemat, salah satu kuasa hukum terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama dalam jumpa pers dengan awak media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2017).
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), akan menunjukkan bukti telepon antara Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin dan Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam persidangan.

Anggota tim kuasa hukum Ahok, Humprey Djemat, menolak membeberkan buktinya kepada wartawan.

"Mengenai soal buktinya nanti kami akan melalui proses hukum di pengadilan ya, kami enggak bisa kemukakan di sini. Karena tidak boleh mendahului proses di pengadilan," kata Humphrey, dalam konferensi pers di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).

(Baca juga: Sekjen PPP: Dari Mana Ahok Tahu SBY Telepon Ketua MUI? Sadapan?)

Namun, Humphrey tidak menyebutkan dalam persidangan kapan ia akan menyampaikan bukti tersebut.

Sebelumnya, dalam persidangan, kuasa hukum Ahok menyebut SBY menelepon Ma'ruf pada 6 Oktober 2016.

Dalam percakapan telepon itu, kata Humphrey, SBY meminta Ma'ruf menerima anaknya yang juga calon gubernur nomor pemilihan satu DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, di Kantor PBNU.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, kata Humphrey, SBY meminta MUI menerbitkan fatwa terkait kasus penodaan agama oleh Ahok.

Hanya saja, Ma'ruf membantah hal tersebut. Ma'ruf yang juga menjabat Rais Aam PBNU itu menolak disebut mendukung pasangan Agus dengan Sylviana Murni.

Di sisi lain, Humphrey juga menolak menyebut bentuk barang bukti percakapan antara SBY dengan Ma'ruf.

"Kami mendahulukan proses hukum yang ada di pengadilan agar semuanya menjadi barang bukti dan alat bukti, itu yang kami utamakan. Sekarang kami minta maaf kalau kami sampaikan, kami mendahului apa yang seharusnya dilakukan kepada majelis hakim dan itu tidak boleh," kata Humphrey.

(Baca juga: Pelapor Ahok Hanya 35 Menit Tonton Video Ahok di Kepulauan Seribu)

Menurut Humphrey, pihaknya menyinggung hal tersebut dalam persidangan pada Selasa (31/1/2017) untuk mengonfirmasikannya kepada Ma'ruf.

Dia menginginkan kasus ini tak bersifat politis. "Ini memang perlu ditanyakan kepada saksi Ma'ruf Amin," kata Humphrey.

Kompas TV Ahok Jalani Sidang Ke-8 Dugaan Penodaan Agama
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Megapolitan
Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Megapolitan
Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel 82,9 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel 82,9 Persen

Megapolitan
Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Megapolitan
Bandar Sabu Jaringan Internasional Akui Tabrak Lari Polisi di Tol Palikanci

Bandar Sabu Jaringan Internasional Akui Tabrak Lari Polisi di Tol Palikanci

Megapolitan
Warga Diminta Mengungsi Selama Evakuasi Crane Terguling di Depok

Warga Diminta Mengungsi Selama Evakuasi Crane Terguling di Depok

Megapolitan
Empat Bandar Narkoba Jaringan Internasional Ditangkap, Sabu Senilai Rp 91 Miliar Disita

Empat Bandar Narkoba Jaringan Internasional Ditangkap, Sabu Senilai Rp 91 Miliar Disita

Megapolitan
Kumpul di Bogor, 40 Kepala Daerah Bahas Isu Budaya

Kumpul di Bogor, 40 Kepala Daerah Bahas Isu Budaya

Megapolitan
Diminta Jokowi Tak Sowan ke Ormas, Polda Metro: Kami Sudah Laksanakan Jauh-jauh Hari

Diminta Jokowi Tak Sowan ke Ormas, Polda Metro: Kami Sudah Laksanakan Jauh-jauh Hari

Megapolitan
Polisi yang Tembak Dua Orang Belum Jadi Tersangka dan Ditahan

Polisi yang Tembak Dua Orang Belum Jadi Tersangka dan Ditahan

Megapolitan
19 WNA Dilarang Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

19 WNA Dilarang Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Persiapan Hadapi Lonjakan Kasus, RSUD Cengkareng: Kamar dan Alat Siap

Persiapan Hadapi Lonjakan Kasus, RSUD Cengkareng: Kamar dan Alat Siap

Megapolitan
UMK Bekasi Naik Rp 33.000, Wali Kota Pepen: Kita Patut Bersyukur

UMK Bekasi Naik Rp 33.000, Wali Kota Pepen: Kita Patut Bersyukur

Megapolitan
Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Anggota DPRD: Direksi Harus Dicopot!

Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Anggota DPRD: Direksi Harus Dicopot!

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.