JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid membantah keras ada intervensi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam sikap dan pandangan MUI soal dugaan penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Itu enggak benar, enggak benar. Independensi MUI dalam menetapkan fatwa itu harus ditekankan, harus dijadikan pedoman bagi kami semuanya," kata Zainut di Gedung MUI, Jakarta, Kamis (2/2/2017).
Zainut memastikan tak ada intervensi dari pihak mana pun saat MUI menetapkan fatwa atau sikap dan pandangan keagamaan. Menurut dia, tudingan intervensi SBY merupakan fitnah keji.
"Jaminannya bahwa kami tidak pernah ada pihak-pihak yang menekan," ujar Zainut.
Dia mempersilakan pembuktian oleh masyarakat bila melihat atau memiliki bukti MUI diintervensi dalam mengeluarkan sikap terkait suatu hal. Terlebih lagi, kata Zainut, Indonesia merupakan negara demokrasi dan terbuka bagi aduan.
Dalam persidangan kasus penodaan agama, Selasa (31/1/2017), Ahok sempat mengancam akan memproses hukum Ma'ruf. Menurut Ahok, Ma'ruf yang hadir sebagai saksi dari jaksa penuntut umum itu menutupi latar belakangnya yang pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Baca: Bantah Diintervensi, MUI Beberkan Proses Penetapan Fatwa Pidato Ahok)
Selain itu, kata Ahok, pengacaranya memiliki bukti tentang adanya telepon dari SBY kepada Ma'ruf agar Ma'ruf bertemu dengan Agus-Sylviana. Namun, Ma'ruf membantah adanya telepon itu. Perihal percakapan pada 7 Oktober 2016 itu juga sudah dijelaskan oleh SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat.
SBY mengatakan, percakapan itu tidak ada kaitannya dengan kasus Ahok.
Belakangan, Ahok menyatakan permintaan maaf kepada Ma'ruf Amin. Dia juga menegaskan tidak akan melaporkan Ma'ruf Amin. Terkait permohonan maaf Ahok, Ma'ruf mengaku sudah memaafkan.
"Namanya orang sudah minta maaf masa tidak dimaafkan," kata Ma'ruf, Rabu (1/2/2017).
Ma'ruf yang juga Ketua Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini mengimbau kepada semua kader PBNU di seluruh Tanah Air untuk juga memaafkan Ahok. Menurut dia, kader PBNU harus tenang dan bisa menahan diri.
"Kami enggak ada yang musuh-musuhan," ucap Ma'ruf.