Kuasa Hukum Ahok Sebut Bukti Komunikasi SBY-Ma'ruf Amin Legal

JAKARTA, KOMPAS.com — Humphrey Djemat, kuasa hukum terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengatakan bahwa tim kuasa hukum memiliki bukti adanya pembicaraan melalui telepon antara Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Pembicaraan antara Ma'ruf dan SBY itu sempat ditanyakan Humphrey dalam sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).

"Dikesankan bahwa bukti itu dimiliki kuasa hukum (Ahok) dengan melanggar hukum, sadapan, rekaman, transkrip, itu tidak benar. Bukan itu yang kami miliki," kata Humphrey di Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Humphrey menegaskan, tim kuasa hukum Ahok memiliki bukti adanya percakapan antara Ma'ruf dan SBY. Namun, bukti tersebut hanya akan diungkapkan di pengadilan.

"Kalau ada pihak yang mempersoalkan melalui jalur politik, ada upaya apa pun, angket, dengan asumsi barang bukti (pembicaraan) kami merupakan suatu yang bersifat ilegal, melanggar hukum, tegas kami sampaikan itu tidak benar, kami sudah perhitungkan sebelumnya," ucap Humphrey.

"Kami tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, tetapi kami punya sesuatu," ucap Humphrey lagi.

(Baca: Pengacara Ahok Tanya soal Telepon dari SBY kepada Ketua Umum MUI)

Sementara itu, koordinator tim kuasa hukum Ahok, Fifi Leiti Indra, menegaskan bahwa bukti adanya pembicaraan antara Ma'ruf dan SBY diperoleh tim kuasa hukum Ahok dari jalur yang tidak melanggar hukum. Dia membantah jika bukti pembicaraan itu diperoleh dari lembaga pemerintahan.

"Pokoknya bukan dari negara, bukan kejaksaan, bukan polisi," kata Fifi.

(Baca: Ahok dan Ma'ruf Amin Saling Memaafkan...)