Kompas.com - 14/02/2017, 20:31 WIB
Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nursita SariKomisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Komisioner KPU DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos, mengatakan hasil penghitungan cepat atau quick count yang dilakukan lembaga survei atau jajak pendapat baru boleh dipublikasikan paling cepat dua jam setelah pemungutan suara berakhir. Adapun pemungutan suara ditutup pukul 13.00 WIB, Rabu (15/2/2017).

"Pedoman bagi lembaga penyiaran publik untuk menayangkan hasil jajak paling cepat dua jam setelah pemungutan suara," ujar Betty, melalui pesan singkat, Selasa (14/2/2017).

Betty menuturkan, selain dipublikasikan di lembaga penyiaran, ketentuan yang sama juga berlaku apabila hasil hitung cepat dipublikasikan di media atau laman resmi lembaga survei tersebut.

"Untuk publish hasil jajak cepat, baik di lembaga penyiaran atau cetak atau online ataupun yang publish mandiri seperti tayang di website-nya misal," kata Betty.

(Baca: Ini Lokasi Pencoblosan Agus, Ahok, dan Anies pada Pilkada DKI 2017)

Ketentuan tersebut, lanjut Betty, sudah dikomunikasikan oleh KPU DKI ke KPU RI karena telah menjadi kesepakatan gugus tugas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Bawaslu, dan KPU.

Dari gambar salinan surat pedoman pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye melalui lembaga penyiaran yang diterima Kompas.com, ketentuan tersebut didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Selanjutnya, Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Bersama Bawaslu, KPU, dan KPI tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pilkada melalui Lembaga Penyiaran.

Dalam surat tersebut, lembaga survei yang boleh memublikasikan hasil hitung cepat hanyalah lembaga survei yang telah terdaftar atau memiliki izin dari KPU DKI.

Kompas TV Polda Metro Jaya mengatakan telah siap untuk mengamankan jalannya Pilkada DKI Jakarta. Tentang beredarnya kabar jika ada ormas yang ingin melakukan intimidasi kepada warga di TPS saat pencoblosan, Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan melarang hal ini. Polda Metro Jaya dengan tegas siap menindak anggota ormas yang melakukan intimidasi di TPS.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 20 Oktober: Jakarta Catat Penambahan 103 Kasus Covid-19

UPDATE 20 Oktober: Jakarta Catat Penambahan 103 Kasus Covid-19

Megapolitan
UPDATE 20 Oktober: Tambah 4 Kasus Covid-19 dan 3 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 20 Oktober: Tambah 4 Kasus Covid-19 dan 3 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Masih Bisa Pakai Tes Antigen sebagai Syarat Terbang

Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Masih Bisa Pakai Tes Antigen sebagai Syarat Terbang

Megapolitan
Kembali Dibuka, Tempat Bermain Anak TangCity Mal Mulai Dikunjungi

Kembali Dibuka, Tempat Bermain Anak TangCity Mal Mulai Dikunjungi

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Pengunjung Supermarket-Pasar Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

PPKM Level 2 Jakarta, Pengunjung Supermarket-Pasar Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

Megapolitan
Pemkot Bogor Siapkan 68 Motor Sampah untuk Angkut Sampah di Wilayah yang Sulit Dijangkau Truk

Pemkot Bogor Siapkan 68 Motor Sampah untuk Angkut Sampah di Wilayah yang Sulit Dijangkau Truk

Megapolitan
Kota Bogor Hadapi Cuaca Ekstrem, Bima Arya Minta Jajarannya Siaga

Kota Bogor Hadapi Cuaca Ekstrem, Bima Arya Minta Jajarannya Siaga

Megapolitan
Pengelola Catat Ada 15.000 Pengunjung pada Hari Pertama Anak Boleh Masuk Ancol

Pengelola Catat Ada 15.000 Pengunjung pada Hari Pertama Anak Boleh Masuk Ancol

Megapolitan
Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka pada Sabtu, 23 Oktober

Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka pada Sabtu, 23 Oktober

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Kapasitas Pasar yang Jual Non-kebutuhan Sehari-hari Jadi 75 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Kapasitas Pasar yang Jual Non-kebutuhan Sehari-hari Jadi 75 Persen

Megapolitan
Tempat Bermain Anak dan Tempat Hiburan di Mal di Jakarta Boleh Beroperasi Selama PPKM Level 2

Tempat Bermain Anak dan Tempat Hiburan di Mal di Jakarta Boleh Beroperasi Selama PPKM Level 2

Megapolitan
PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Gym Naik Jadi Maksimal 50 Persen

PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Gym Naik Jadi Maksimal 50 Persen

Megapolitan
Aturan PPKM Level 2, Kantor Non-esensial di Jakarta Bisa Terapkan WFO Maksimal 50 Persen

Aturan PPKM Level 2, Kantor Non-esensial di Jakarta Bisa Terapkan WFO Maksimal 50 Persen

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Jumlah Jemaah Tempat Ibadah Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

PPKM Level 2 Jakarta, Jumlah Jemaah Tempat Ibadah Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

Megapolitan
Aturan PPKM Level 2 di Jakarta, Anak di Bawah 12 Tahun Diizinkan Masuk Bioskop

Aturan PPKM Level 2 di Jakarta, Anak di Bawah 12 Tahun Diizinkan Masuk Bioskop

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.