Kompas.com - 20/02/2017, 06:20 WIB
Anggota DPRD DKIJakarta dari Fraksi PKS, PPP, PKB, dan Gerindra melakukan boikot terhadap Pemprov DKI Jakarta. DPRD menolak rapat dengan Pemprov DKI sebelum ada kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubenur DKI Jakarta, Senin (13/2/2017) Kompas.com/David Oliver PurbaAnggota DPRD DKIJakarta dari Fraksi PKS, PPP, PKB, dan Gerindra melakukan boikot terhadap Pemprov DKI Jakarta. DPRD menolak rapat dengan Pemprov DKI sebelum ada kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubenur DKI Jakarta, Senin (13/2/2017)
Penulis Jessi Carina
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta dari empat fraksi berkumpul di ruang pimpinan dewan di lantai 9, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (13/2/2017). Anggota DPRD DKI yang berkumpul saat itu berasal dari Fraksi PKS, PKB, PPP, dan Gerindra.

Dalam kesempatan tersebut, mereka mengumumkan rencana memboikot rapat bersama jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI.

Rencana melakukan aksi boikot dilakukan untuk menuntut kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama kepada Kementerian Dalam Negeri.

"Selama tidak ada statusnya, kami tidak akan mau membahas apa pun, tidak ada rapat kerja, tidak ada kegiatan lain-lain dengan eksekutif," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana atau Sani, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).

Sani menuturkan, empat fraksi di DPRD DKI itu mempertanyakan Basuki atau Ahok yang diperbolehkan aktif kembali menjadi gubernur padahal statusnya saat ini adalah terdakwa kasus dugaan penodaan agama.

Pada Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan, seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara.

Sani mengungkapkan, kejelasan status Ahok diperlukan untuk menentukan apakah nantinya kebijakan yang dikeluarkan seperti pergub, cacat hukum atau tidak. Aksi boikot akan dilakukan hingga ada keputusan resmi secara tertulis dari Kemendagri terkait status Ahok.

"Jadi dari Mendagri itu baru turun surat pemberhetian plt (pelaksana tugas) gubernur (Sumarsono), tapi belum ada surat putusan pengaktifan (Ahok) kembali. Jadi yang kami minta dari Mendagri adalah surat tertulis terkait dengan status Ahok sebagai gubernur," ujar Sani.

(Baca: DPRD Akan Boikot Rapat hingga Kemendagri Putuskan Status Ahok)

Politisi PKS itu mengatakan bahwa surat dari Kemendagri mengenai status Ahok akan menjadi dasar hukum bagi DPRD DKI melakukan rapat bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta.

Surat resmi dari Kemendagri terkait aktifnya Ahok, kata Sani, dapat mencegah terjadinya perselisihan atau cacat hukum terkait kebijakan yang diambil Pemprov DKI di kemudian hari.

Pekerjaan yang terhambat

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Peristiwa Kebakaran Terjadi di Jakarta Rabu Dini Hari

2 Peristiwa Kebakaran Terjadi di Jakarta Rabu Dini Hari

Megapolitan
Menelusuri Masjid Jami Tangkuban Perahu di Setiabudi

Menelusuri Masjid Jami Tangkuban Perahu di Setiabudi

Megapolitan
Depok 13 Pekan Bertahan di Zona Oranye Covid-19

Depok 13 Pekan Bertahan di Zona Oranye Covid-19

Megapolitan
Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19, Selasa Kemarin

Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19, Selasa Kemarin

Megapolitan
Depok Catat 10 Kematian akibat Covid-19, Jumlah Terbanyak dalam Sehari

Depok Catat 10 Kematian akibat Covid-19, Jumlah Terbanyak dalam Sehari

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Cara Ganti E-KTP yang Hilang atau Rusak bagi Warga Luar Domisili

[POPULER JABODETABEK] Cara Ganti E-KTP yang Hilang atau Rusak bagi Warga Luar Domisili

Megapolitan
[Update 20 April]: Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang Sebanyak 26, Pasien Aktif 216

[Update 20 April]: Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang Sebanyak 26, Pasien Aktif 216

Megapolitan
Warga Depok Diminta Tak Mengendurkan Protokol Kesehatan Saat Ramadhan

Warga Depok Diminta Tak Mengendurkan Protokol Kesehatan Saat Ramadhan

Megapolitan
[Update 20 April]: Tangsel Catat 10.672 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat Sebanyak 578

[Update 20 April]: Tangsel Catat 10.672 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat Sebanyak 578

Megapolitan
Ruhana Kuddus, Wartawati Pertama yang Gencar Menentang Poligami, Nikah Dini dan Dominasi Laki-laki

Ruhana Kuddus, Wartawati Pertama yang Gencar Menentang Poligami, Nikah Dini dan Dominasi Laki-laki

Megapolitan
BMKG: Jakarta dan Sekitarnya Cerah Berawan, Kecuali Bogor

BMKG: Jakarta dan Sekitarnya Cerah Berawan, Kecuali Bogor

Megapolitan
Remaja Diperkosa Anak Anggota DPRD lalu Dijual, Praktisi Hukum Pidana: Berdamai Tak Bisa Hentikan Penyidikan

Remaja Diperkosa Anak Anggota DPRD lalu Dijual, Praktisi Hukum Pidana: Berdamai Tak Bisa Hentikan Penyidikan

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 21 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 21 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 21 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 21 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Rabu 21 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Rabu 21 April 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X