Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU DKI Koordinasi dengan Disdukcapil soal Data Pemilih Berusia 17 Tahun

Kompas.com - 21/02/2017, 15:14 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPU DKI Jakarta Dahliah Umar mengatakan, KPU DKI akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta untuk mendata pemilih-pemilih yang berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI 2017.

Putaran kedua akan dilangsungkan apabila tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara 50 persen+1. Pemungutan suara putaran kedua rencananya dilangsungkan pada 19 April 2017 jika tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Untuk yang 17 tahun itu kami akan meminta data ke Dukcapil penduduk yang potensial memilih karena dia berusia 17 tahun di tanggal 19 April nanti," ujar Dahliah kepada Kompas.com di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017).

Dahliah berharap Disdukcapil memiliki data kependudukan lengkap mengenai warga yang berusia 17 tahun pada waktu tersebut. Namun, apabila data yang dimiliki Disdukcapil belum lengkap, KPU DKI tetap akan membuka pendaftaran agar mereka mendaftarkan diri sebagai daftar pemilih tetap (DPT) putaran kedua.

"Bisa saja mungkin kalau status kependudukan mereka baru diterima dukcapil, maka nama mereka belum ada. Jadi silakan mendaftar," kata dia.

Selain pemilih berusia 17 tahun, KPU DKI juga akan memasukkan pemilih yang sudah menerima surat keterangan (suket) dari Disdukcapil DKI ke dalam DPT putaran kedua. Hingga 14 Februari 2017, KPU DKI menerima data dari Disdukcapil bahwa ada 84.591 warga yang menerima surat keterangan apabila nama mereka belum terdaftar dalam DPT putaran pertama.

"Kami pada prinsipnya kalau Dukcapil menyatakan penerima suket adalah betul warga Jakarta dan mereka tercatat dalam database kependudukan, maka secara aturan perundang-undangan mereka memenuhi syarat sebagai pemilih," ucap Dahliah.

KPU DKI Jakarta saat ini masih merumuskan waktu dan mekanisme pendaftaran. Namun, syarat yang sudah pasti yakni mereka harus betul-betul terdaftar dalam DPT. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemilih ganda. (Baca: Warga yang Berusia 17 Tahun Sebelum Putaran Kedua Pilkada DKI Bisa Memilih)

KPU DKI Jakarta berharap peran aktif masyarakat untuk mendaftarkan dirinya apabila nanti KPU telah membuka pendaftaran. Sebab, KPU DKI tidak akan melakukan pemutakhiran data pemilih ke rumah-rumah jika putaran kedua dilangsungkan. Saat ini rekapitulasi manual hasil penghitungan suara masih digelar di tingkat kecamatan.

Rekapitulasi di tingkat provinsi rencananya digelar pada 25-27 Februari 2017. Sementara penetapan hasil Pilkada DKI Jakarta dan keputusan berlangsung satu atau dua putaran direncanakan pada 4 Maret 2017 apabila tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Kompas TV KPU DKI Jakarta, hari ini (19/2), akan menggelar pemungutan suara ulang di dua TPS. Bawaslu DKI Jakarta memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang, karena menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran. Pemungutan suara ulang akan dilakukan di TPS 29 Kalibata, Jakarta Selatan, dan TPS 1, Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dua orang di TPS 29 Kalibata, serta dua orang di TPS 1 Utan Panjang diduga menggunakan formulir C6 milik orang lain untuk mencoblos. Ketua KPU DKI Jakarta menegaskan, petugas KPPS akan diberi pendampingan khusus, agar tak mengulangi kesalahan yang sama saat pemungutan suara ulang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pelajar Depok Nyalakan Lilin dan Doa Bersama di Jembatan GDC untuk Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga

Pelajar Depok Nyalakan Lilin dan Doa Bersama di Jembatan GDC untuk Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga

Megapolitan
FA Curi dan Sembunyikan Golok Tukang Kelapa untuk Bunuh Pamannya di Tangsel

FA Curi dan Sembunyikan Golok Tukang Kelapa untuk Bunuh Pamannya di Tangsel

Megapolitan
Bentuk Tim Lintas Jaya untuk Tertibkan Juru Parkir Liar, Kadishub DKI: Terdiri dari Polisi, TNI, sampai Kejaksaan

Bentuk Tim Lintas Jaya untuk Tertibkan Juru Parkir Liar, Kadishub DKI: Terdiri dari Polisi, TNI, sampai Kejaksaan

Megapolitan
Korban Kecelakaan Bus di Subang Bakal Diberi Pendampingan Psikologis untuk Hilangkan Trauma

Korban Kecelakaan Bus di Subang Bakal Diberi Pendampingan Psikologis untuk Hilangkan Trauma

Megapolitan
Tak Setuju Penertiban, Jukir Liar Minimarket: Yang di Bawah Cari Makan Setengah Mati

Tak Setuju Penertiban, Jukir Liar Minimarket: Yang di Bawah Cari Makan Setengah Mati

Megapolitan
Mengaku Tak Pernah Patok Tarif Seenaknya, Jukir di Palmerah: Kadang Rp 500, Terima Saja…

Mengaku Tak Pernah Patok Tarif Seenaknya, Jukir di Palmerah: Kadang Rp 500, Terima Saja…

Megapolitan
Elang Kumpulkan Uang Hasil Memarkir untuk Kuliah agar Bisa Kembali Bekerja di Bank...

Elang Kumpulkan Uang Hasil Memarkir untuk Kuliah agar Bisa Kembali Bekerja di Bank...

Megapolitan
Pegawai Minimarket: Keberadaan Jukir Liar Bisa Meminimalisasi Kehilangan Kendaraan Pelanggan

Pegawai Minimarket: Keberadaan Jukir Liar Bisa Meminimalisasi Kehilangan Kendaraan Pelanggan

Megapolitan
Polisi Tangkap Tiga Pelaku Tawuran di Bogor, Dua Positif Narkoba

Polisi Tangkap Tiga Pelaku Tawuran di Bogor, Dua Positif Narkoba

Megapolitan
Yayasan SMK Lingga Kencana Sebut Bus yang Digunakan untuk Perpisahan Siswa Dipesan Pihak Travel

Yayasan SMK Lingga Kencana Sebut Bus yang Digunakan untuk Perpisahan Siswa Dipesan Pihak Travel

Megapolitan
Usai Bunuh Pamannya Sendiri, Pemuda di Pamulang Jaga Warung Seperti Biasa

Usai Bunuh Pamannya Sendiri, Pemuda di Pamulang Jaga Warung Seperti Biasa

Megapolitan
Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana di Subang, Yayasan Akan Panggil Pihak Sekolah

Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana di Subang, Yayasan Akan Panggil Pihak Sekolah

Megapolitan
Soal Janji Beri Pekerjaan ke Jukir, Heru Budi Akan Bahas dengan Disnakertrans DKI

Soal Janji Beri Pekerjaan ke Jukir, Heru Budi Akan Bahas dengan Disnakertrans DKI

Megapolitan
Profesinya Kini Dilarang, Jukir Liar di Palmerah Minta Pemerintah Beri Pekerjaan yang Layak

Profesinya Kini Dilarang, Jukir Liar di Palmerah Minta Pemerintah Beri Pekerjaan yang Layak

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Lepas 8.000 Jemaah Haji dalam Dua Gelombang

Pemprov DKI Jakarta Lepas 8.000 Jemaah Haji dalam Dua Gelombang

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com