Sekjen PDI-P: Boikot Itu Politik "Menang-menangan"

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyayangkan aksi boikot rapat yang dilakukan empat fraksi partai politik di DPRD DKI terhadap Pemprov DKI Jakarta. Hasto menilai, boikot itu mencerminkan politik yang tidak sehat yang terjadi saat ini.

Hasto menjelaskan, PDI-P sebagai partai politik pengusung Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, membuka ruang bagi semua partai untuk melakukan dialog. Ada baiknya, lanjut Hasto, empat partai itu melakukan musyawarah dengan PDI-P tanpa harus melakukan boikot yang juga akan berdampak pada kepentingan warga Jakarta.

Empat parpol yang melakukan boikot rapat terhadap Pemprov DKI ialah Gerindra, PKS, PKB, dan PPP.

"Boikot ini bukan mencerminkan demokrasi yang berkeadaban. Boikot itu politik 'menang-menangan'. Kita bisa musyawarah untuk itu terkait dengan polemik Pak Ahok aktif atau non-aktif," kata Hasto saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (24/2/2017).

Hasto mengatakan, Ahok memiliki hak untuk terus melanjutkan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI sesuai dengan konstitusi. Hal itu dijamin dalam konstitusi.

"Pada prinsipnya, kepala daerah yang dipilih langsung, begitu juga presiden, dipilih dan dijamin oleh konstitusi pada masa jabatan selama lima tahun, kecuali melanggar undang-undang. Itu hukumnya," ujar Hasto.

Empat partai yang melakukan boikot itu menuntut agar Kementerian Dalam Negeri memperjelas status Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahok merupakan terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama. Empat partai itu menyatakan, boikot akan terus dilakukan selama Kemendagri belum mengambil keputusan terkait status Ahok.