Djarot Berharap Petugas pada Pilkada DKI Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil  gubernur  DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berharap agar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI mengevaluasi seluruh petugas pemilu yang bekerja di lapangan pada Pilkada DKI 15 Februari 2017. Hal itu untuk meminimalisasi kesalahan yang bisa terjadi pada Pilkada DKI putaran ke dua pada April mendatang.

Salah satu kekhawatiran Djarot ialah akan terjadi lagi pemungutan suara ulang (PSU) seperti yang  terjadi pada Pilkada DKI putaran pertama. PSU antara lain terjadi di Kemayoran, Jakarta Pusat yang mengakibatkan perolehan suara Djarot dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, calon gubernur DKI pasangannya Djarot, tergerus.

"Harusnya akan dievaluasi ya penyelenggara pemilu mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK, sehingga kami betul-betul berharap bahwa nanti pada saat pemungutan suara 19 April itu kelemahan-kelemahan itu bisa diminimalisir," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Senin (27/2/2017).

Djarot juga berharap agar KPU DKI menindak tegas seluruh petugas yang dengan sengaja melakukan pelanggaran. Djarot mengatakan, pihaknya mendapat laporan ada petugas di TPS (tempat pemungutan suara) yang dengan sengaja menutup TPS meski masih banyak warga yang mengantre.

"Jadi karena ini barometer maka saya imbau kepada kita semua, utamanya pada KPU sebagai penyelenggara untuk mengevaluasi secara total dan apabila ada pelanggaran-pelanggaran di lapangan terhadap penyelenggara yang melanggar itu segera ditindak, diproses dan diganti kalau perlu," kata Djarot.

PSU antara lain dilakukan di TPS 01 Kelurahan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam PSU itu, pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, unggul dengan perolehan 134 suara. Pasangan Ahok-Djarot meraih 104 suara.

Padahal dalam pemungutan suara yang digelar pada 15 Februari, pasangan Basuki-Djarot mengungguli pasangan Anies-Sandiaga. Saat itu Basuki-Djarot mendapat 198 suara, sedangkan Anies-Sandiaga sebesar 177 suara.