Ahok Cuek Lihat Fenomena "Asal Bukan Ahok"

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat memasuki putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, dua lembaga survei menyebutkan elektabitas pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, jeblok. Survei-survei itu menyatakan bahwa ada fenomena pemilih yang memilih gubernur "Asal Bukan Ahok" dan anomali warga yang puas terhadap kinerja Ahok tetapi tak memilihnya saat pencoblosan.

Saat ditemui wartawan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2017) malam, Ahok terlihat cuek menanggapi hal tersebut.

"Kan Ahok itu anomali," kata Ahok sambil berusaha keluar dari kerumunan awak media.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anomali merupakan ketidaknormalan; penyimpangan dari normal; kelainan.

Ahok mengatakan dirinya sudah kebal terhadap berbagai bentuk penolakan warga. Sejak menjadi Bupati Belitung Timur, Ahok sudah menerima bentuk penolakan-penolakan tersebut. Bahkan, Front Pembela Islam, organisasi yang paling keras menolak Ahok menjadi gubernur, pernah menunjuk Fakhrurrozi Ishaq sebagai gubernur tandingan.

"Sejak Pak Jokowi terpilih jadi Presiden, waktu saya dilantik jadi gubernur sudah ada gerakan 'Asal Bukan Ahok'. Malahan sudah ada gubernur tandingan," kata Ahok tertawa.

Survei

Lembaga Media Survei Nasional (Median) sebelumnya menemukan sebuah anomali warga yang puas terhadap kinerja Ahok-Djarot saat memimpin Jakarta. Hanya saja, responden tak memilih Ahok-Djarot pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

Berdasarkan survei itiu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Ahok-Djarot sebesar 56,3 persen responden yang menyatakan puas, sedangkan 30 persen responden lainnya mengaku tidak puas.

Meski dianggap mampu dan kinerjanya memuaskan, ketika ditanya apa yang tidak disukai dari Ahok-Djarot, 28 persen responden menyebutkan soal tidak bisa menjaga kata-kata, disusul dengan kasus dugaan penodaan agama sebanyak 10,7 persen, arogan sebesar 9,3 persen, dan lainnya. Total tone negatif soal Ahok-Djarot sebesar 65,7 persen.

Survei dilakukan pada 21 sampai 27 Februari 2017, dengan margin of error sebesar plus minus 3,4 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Senada dengan Median, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA juga menemukan anomali tersebut. Berdasarkan survei LSI Denny JA, 73,5 persen responden menyatakan sangat puas atau cukup puas dengan kinerja Ahok.  Namun, elektabilitas mereka kalah dibanding pesaingnya, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Elektabilitas Anies Baswedan-Sandiaga Uno dinyatakan mencapai 49,7 persen, sedangkan elektabilitas Ahok-Djarot 40,5 persen.

Cerminan Demokrasi

Anggota tim pemenangan Ahok-Djarot, Charles Honoris, mengatakan anomali seperti itu jarang terjadi di kota lain yang juga menggelar pilkada.

"Ini anomali ya saya pikir bahwa di dunia ini belum ada survei dimana lebih dari 50 persen warganya puas terhadap kinerja. Tapi hanya setengahnya yang memilih," kata Charles, kepada wartawan, di Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2017).

Dengan melihat hal itu, kata dia, tim pemenangan bersama Ahok-Djarot berkampanye dengan mengedepankan kinerja. Tim pemenangan, kata dia, ingin mencerdaskan warga Jakarta. Apapun hasil Pilkada DKI Jakarta 2017, lanjut dia, mencerminkan penerapan demokrasi di Ibu Kota.

"Kami memberikan pencerahan kepada warga bahwa demokrasi yang kami inginkan adalah demokrasi yang menilai kandidat dari kinerja, bukan dari latar belakang SARA dan sebagainya," kata Charles.

Menurut dia, jika warga puas terhadap kinerja Ahok-Djarot, seharusnya juga memilih mereka saat pencoblosan. Jika hasilnya tak seperti itu, Charles menyebut, demokrasi di Jakarta masih mengedepankan primordialisme.

Charles mengatakan mereka tidak akan mengubah strategi kampanye.

"Pendekatan kinerja pasangan calon kami kan tidak sulit ya, hanya harus mengembalikan ingatan publik mengenai apa yang sudah dilakukan Ahok-Djarot selama dua tahun terakhir. Itu saya rasa seluruh warga Jakarta sudah merasakan kinerja Ahok-Djarot," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.