Program Anies yang Ingin Adopsi Rp 1 Miliar per RW Milik Agus-Sylvi Dilaporkan ke Bawaslu

Kompas.com - 09/03/2017, 21:08 WIB
Tim Advokasi Jakarta Bersih (TAJI) melaporkan program pemberian dana calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengadopsi program Rp 1 miliar per RW milik Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni ke Bawaslu DKI Jakarta, Kamis (9/3/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARITim Advokasi Jakarta Bersih (TAJI) melaporkan program pemberian dana calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengadopsi program Rp 1 miliar per RW milik Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni ke Bawaslu DKI Jakarta, Kamis (9/3/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Program calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengadopsi program Rp 1 miliar per RW milik pasangan cagub-cawagub Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dilaporkan ke Bawaslu DKI Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Advokat dari Tim Advokasi Jakarta Bersih (TAJI), Aidil Fitra, mengatakan, mereka melaporkan program tersebut karena tidak tercantum dalam visi dan misi yang disampaikan Anies dan cawagub pasangannya, Sandiaga Uno, ke KPU DKI Jakarta.

"Anies Rasyid Baswedan ini tidak pernah melaporkan program kerjanya ke KPU tentang pemberian Rp 1 miliar per RW. Makanya kami datang kemari, ke Bawaslu, untuk melaporkan beliau," ujar Fitra di Kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Kamis.

(Baca juga: Ungkapan Kekhawatiran hingga Harapan atas Program Rp 1 Miliar Per RW)


Program Anies yang disampaikan saat kampanye di Utan Kayu, Jakarta Timur, pada Selasa (7/3/2017) itu, juga dinilai rawan politik uang. Anies menjanjikan pemberian dana hingga Rp 3 miliar per RW.

"Jadi menurut kami itu posisi tidak masuk akal dan itu mungkin arahnya mau ke politik uang bisa, menjanjikan sesuatu juga bisa," kata dia.

Mereka membawa sejumlah barang bukti berupa video dan beberapa pemberitaan di media massa.

Advokat lainnya, Surya Chandra, mengatakan, program yang disampaikan Anies itu melanggar Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyatakan bahwa dalam kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara dan/atau pemilih.

Jika terbukti, menurut dia, calon yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon.

"Kan ancaman maksimalnya adalah pembatalan calon, itu mesti dipertimbangkan oleh Bawaslu," ucap Surya.

Menurut Surya, program yang disampaikan Anies tersebut tidak mendidik masyarakat dan hanya memberikan janji.

Jika satu RW mendapatkan dana Rp 3 miliar, kata Surya, anggaran APBD yang digelontorkan bisa mencapai Rp 8 triliun. Jumlah tersebut dinilainya fantastis.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPC Hanura Didorong Partainya Ikut Pilkada Tangsel 2020

Ketua DPC Hanura Didorong Partainya Ikut Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Anggarannya Sempat Dicoret, Disdik DKI Usulkan SMK Pariwisata jadi Sekolah Asrama

Anggarannya Sempat Dicoret, Disdik DKI Usulkan SMK Pariwisata jadi Sekolah Asrama

Megapolitan
Bocah yang Hanyut di Kali Angke Ciputat Ditemukan 13 Meter dari Lokasi Awal

Bocah yang Hanyut di Kali Angke Ciputat Ditemukan 13 Meter dari Lokasi Awal

Megapolitan
Kisah Penjaga Lintasan Kereta Tak Berpalang di Ancol, Lari-lari 500 Meter hingga Ribut dengan Pengendara 'Ngeyel'

Kisah Penjaga Lintasan Kereta Tak Berpalang di Ancol, Lari-lari 500 Meter hingga Ribut dengan Pengendara "Ngeyel"

Megapolitan
Untuk Pilkada Tangsel, Hanura Cari Kandidat yang Mau Dongkrak Kualitas SDM

Untuk Pilkada Tangsel, Hanura Cari Kandidat yang Mau Dongkrak Kualitas SDM

Megapolitan
Minta Pemulangan PMKS di Jakarta Digencarkan, Komisi E Soroti Pengemis Jutawan di Jaksel

Minta Pemulangan PMKS di Jakarta Digencarkan, Komisi E Soroti Pengemis Jutawan di Jaksel

Megapolitan
Kali Angke yang Sempit dan Penuh Sampah Jadi Kendala Tim SAR Cari Bocah yang Hanyut

Kali Angke yang Sempit dan Penuh Sampah Jadi Kendala Tim SAR Cari Bocah yang Hanyut

Megapolitan
Bocah yang Tenggelam di Kali Angke Ciputat Belum Ditemukan

Bocah yang Tenggelam di Kali Angke Ciputat Belum Ditemukan

Megapolitan
TPU Menteng Pulo 2 di Malam Hari, Jadi Tempat Kumpul Anak Muda hingga Narkoba

TPU Menteng Pulo 2 di Malam Hari, Jadi Tempat Kumpul Anak Muda hingga Narkoba

Megapolitan
Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Bikin Pergub soal Kriteria Warga Miskin

Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Bikin Pergub soal Kriteria Warga Miskin

Megapolitan
Viral Video Penumpang Merokok di KRL, PT KCI Sebut Itu Terjadi di Rute Tanah Abang-Rangkasbitung

Viral Video Penumpang Merokok di KRL, PT KCI Sebut Itu Terjadi di Rute Tanah Abang-Rangkasbitung

Megapolitan
Jembatan Rawa Buntu yang Retak Sudah Dilaporkan ke Kementerian PUPR

Jembatan Rawa Buntu yang Retak Sudah Dilaporkan ke Kementerian PUPR

Megapolitan
JPO Tanpa Atap, Antara Fungsi dan Estetika, Pilih Mana..?

JPO Tanpa Atap, Antara Fungsi dan Estetika, Pilih Mana..?

Megapolitan
Ada Longsor, Kereta Api Pangrango Lintas Sukabumi-Bogor Tak Beroperasi Hari Ini

Ada Longsor, Kereta Api Pangrango Lintas Sukabumi-Bogor Tak Beroperasi Hari Ini

Megapolitan
Penyangga Jembatan Rawa Buntu Retak, Warga Minta Segera Diperbaiki

Penyangga Jembatan Rawa Buntu Retak, Warga Minta Segera Diperbaiki

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X