Program Anies yang Ingin Adopsi Rp 1 Miliar per RW Milik Agus-Sylvi Dilaporkan ke Bawaslu

Kompas.com - 09/03/2017, 21:08 WIB
Tim Advokasi Jakarta Bersih (TAJI) melaporkan program pemberian dana calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengadopsi program Rp 1 miliar per RW milik Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni ke Bawaslu DKI Jakarta, Kamis (9/3/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARITim Advokasi Jakarta Bersih (TAJI) melaporkan program pemberian dana calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengadopsi program Rp 1 miliar per RW milik Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni ke Bawaslu DKI Jakarta, Kamis (9/3/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Program calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengadopsi program Rp 1 miliar per RW milik pasangan cagub-cawagub Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dilaporkan ke Bawaslu DKI Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Advokat dari Tim Advokasi Jakarta Bersih (TAJI), Aidil Fitra, mengatakan, mereka melaporkan program tersebut karena tidak tercantum dalam visi dan misi yang disampaikan Anies dan cawagub pasangannya, Sandiaga Uno, ke KPU DKI Jakarta.

"Anies Rasyid Baswedan ini tidak pernah melaporkan program kerjanya ke KPU tentang pemberian Rp 1 miliar per RW. Makanya kami datang kemari, ke Bawaslu, untuk melaporkan beliau," ujar Fitra di Kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Kamis.

(Baca juga: Ungkapan Kekhawatiran hingga Harapan atas Program Rp 1 Miliar Per RW)

Program Anies yang disampaikan saat kampanye di Utan Kayu, Jakarta Timur, pada Selasa (7/3/2017) itu, juga dinilai rawan politik uang. Anies menjanjikan pemberian dana hingga Rp 3 miliar per RW.

"Jadi menurut kami itu posisi tidak masuk akal dan itu mungkin arahnya mau ke politik uang bisa, menjanjikan sesuatu juga bisa," kata dia.

Mereka membawa sejumlah barang bukti berupa video dan beberapa pemberitaan di media massa.

Advokat lainnya, Surya Chandra, mengatakan, program yang disampaikan Anies itu melanggar Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyatakan bahwa dalam kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara dan/atau pemilih.

Jika terbukti, menurut dia, calon yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon.

"Kan ancaman maksimalnya adalah pembatalan calon, itu mesti dipertimbangkan oleh Bawaslu," ucap Surya.

Menurut Surya, program yang disampaikan Anies tersebut tidak mendidik masyarakat dan hanya memberikan janji.

Jika satu RW mendapatkan dana Rp 3 miliar, kata Surya, anggaran APBD yang digelontorkan bisa mencapai Rp 8 triliun. Jumlah tersebut dinilainya fantastis.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perbaikan Rumah yang Ambruk di Matraman Tunggu Pengerjaan Saluran Air Selesai

Perbaikan Rumah yang Ambruk di Matraman Tunggu Pengerjaan Saluran Air Selesai

Megapolitan
Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Pemprov DKI Usul Stasiun Transit MRT Diubah

Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Pemprov DKI Usul Stasiun Transit MRT Diubah

Megapolitan
Ketika Kebun Belimbing di Margonda Kota Depok Tinggal Sejarah

Ketika Kebun Belimbing di Margonda Kota Depok Tinggal Sejarah

Megapolitan
Sisir PIK Avenue Saat Malam Minggu, BPRD Temukan 50 Mobil Belum Bayar Pajak

Sisir PIK Avenue Saat Malam Minggu, BPRD Temukan 50 Mobil Belum Bayar Pajak

Megapolitan
Asal Usul Julukan Kota Belimbing untuk Depok, Bukan Sekadar karena Banyak Kebun Belimbingnya

Asal Usul Julukan Kota Belimbing untuk Depok, Bukan Sekadar karena Banyak Kebun Belimbingnya

Megapolitan
Wali Kota: Kontraktor Akan Perbaiki Rumah yang Ambruk karena Proyek Saluran Air di Matraman

Wali Kota: Kontraktor Akan Perbaiki Rumah yang Ambruk karena Proyek Saluran Air di Matraman

Megapolitan
Rusunami DP 0 di Cilangkap Akan Dilintasi Mikrotrans Jak 36

Rusunami DP 0 di Cilangkap Akan Dilintasi Mikrotrans Jak 36

Megapolitan
Jelang Tutup Tahun, BPRD Jakpus Klaim Sudah Penuhi 97 Persen Target Pajak Kendaraan

Jelang Tutup Tahun, BPRD Jakpus Klaim Sudah Penuhi 97 Persen Target Pajak Kendaraan

Megapolitan
Ketika Siswa SMP Bantu Bersih-bersih Sampah di Area CFD

Ketika Siswa SMP Bantu Bersih-bersih Sampah di Area CFD

Megapolitan
Ingat, Buang Puntung Rokok Sembarangan Saat CFD Bisa Kena Denda

Ingat, Buang Puntung Rokok Sembarangan Saat CFD Bisa Kena Denda

Megapolitan
Viral, PPSU Jelambar Disuruh Berendam di Saluran Air untuk Perpanjang Kontrak

Viral, PPSU Jelambar Disuruh Berendam di Saluran Air untuk Perpanjang Kontrak

Megapolitan
Razia Moge di Senayan City, BPRD Temukan Motor Triumph Tunggak Pajak Rp 8 Juta

Razia Moge di Senayan City, BPRD Temukan Motor Triumph Tunggak Pajak Rp 8 Juta

Megapolitan
Anies Akui Belum Minta Persetujuan Menhub untuk Bangun Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama

Anies Akui Belum Minta Persetujuan Menhub untuk Bangun Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama

Megapolitan
Tol Layang Jakarta-Cikampek Diprediksi Bisa Kurangi Kepadatan 40 Persen

Tol Layang Jakarta-Cikampek Diprediksi Bisa Kurangi Kepadatan 40 Persen

Megapolitan
Lepas Jalan Sehat, Anies Sebut Jumlah Pejalan Kaki di Jakarta Paling Rendah Sedunia

Lepas Jalan Sehat, Anies Sebut Jumlah Pejalan Kaki di Jakarta Paling Rendah Sedunia

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X