Permenhub Direvisi, Ini Kebijakan Baru soal Transportasi "Online"

Berdasarkan perundingan dengan pihak pengelola angkutan umum khusus, tanda uji berkala kendaraan bermotor (KIR) disesuaikan menjadi dengan pemberian tanda dengan teknik emboss (efek timbul) pada plat. Sedangkan untuk kendaraan bermotor dengan minimal waktu keluar STNK enam bulan, hanya perlu melampirkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

7. Pool

Penyelengara angkutan umum tidak harus memiliki 'pool', melainkan disesuaikan menjadi memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan. Adapun tempat tersebut harus mampu menampung jumlah kendaraan yang dimiliki.

8. Bengkel

Penyelenggara angkutan umum menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) atau bisa melalui kerjasama dengan pihak lain.

9. Pajak

Pajak dikenakan pada perusahaan angkutan sewa umum/khusus dengan subtansi kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan angkutan umum. Seluruh perhitungan diserahkan kepada Ditjen Pajak.

10. Akses Dashboard

Berdasarkan masukan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), dibuatlah digital dashboard sebagai sarana pengawasan operasional taksi online.

"Misalnya ada yang belum dapat izin (beroperasi) tapi sudah punya aplikasi, bisa jadi catatan (Dishub) untuk selanjutnya diberikan sanksi terhadap yang bersangkutan," jelas Pudji.

11. Sanksi

Pemberian sanksi dikenakan baik ke perusahaan angkutan umum ataupun perusahaan aplikasi.

Sanksi atas pelanggaraan perusahaan aplikasi diberikan oleh Menteri Kominfo dengan melakukan pemutusan akses (pemblokiran) sementara terhadap aplikasi sampai dengan dilakukan perbaikan.

"Penerapannya itu misalnya kalau 2x24 jam tidak dilakukan perubahan, (Kominfo) akan blokir. Nanti berdampak juga sama yang sudah dapat izin kena juga (terblokir)," ujar Pudji.

Adapun Revisi Permenhub Nomor 32 tahun 2016 ini sudah mengalami dua kali uji coba yang dilaksanakan pertama di Jakarta (17/2/17) dan kedua, diadakan di Makassar (10/3/17). Selain itu menurut Pudji hasil revisi ini sedang dalam tahap persetujuan dan direncanakan berlaku per 1 April 2017 mendatang.