Djarot Yakin Kartu Jakarta Lansia Dapat Tingkatkan IPM

Kompas.com - 21/03/2017, 17:47 WIB
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta no urut 2, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat saat debat kandidat program acara Rosi dan Kandidat Pemimpin yang di selenggarakan Kompas TV Jakarta di Djakarta Theater Ballroom, Jakarta, Kamis (15/12/2016).


JAKARTA, KOMPAS.com -
Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan program Kartu Jakarta Lansia (KJL) akan digulirkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).

Harapannya, IPM DKI Jakarta bisa meningkat dalam waktu dua tahun ke depan.

"Itulah yang kami kerahkan supaya IPM Jakarta dalam dua tahun ke depan sampai angka 80. Ini adalah terjemahan program ini," ujar Djarot, di kawasan Grogol Petamburan, Selasa (21/3/2017).

(baca: Bertemu Warga Berusia 77 Tahun di Gang, Djarot Sampaikan "Kartu Jakarta Lansia")

Djarot mengatakan, saat ini IPM Jakarta baru mencapai 78,99. Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah menyampaikan IPM di negara maju biasanya mencapai 80. Itu artinya IPM Pemprov DKI kurang dari 1,01 untuk memenuhi standar dunia.

Djarot mengatakan KJL akan dikelola Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.

"Nanti kartu ini enggak bisa salah sasaran dan sifatnya harus cashless, langsung transfer ke rekening dia," kata Djarot.

(baca: Ahok: Lansia Akan Dapat Rp 600 Ribu Tiap Bulan Secara Non-tunai)

Setiap bulan, lansia akan menerima bantuan sebesar Rp 600.000. Program tersebut akan direalisasikan setelah Ahok-Djarot selesai cuti kampanye dan aktif kembali menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Adapun masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI 2017 berakhir pada 15 April.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorIndra Akuntono
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jakarta Tuan Rumah Formula E, antara Klaim Anies dan FIA yang Belum Ambil Keputusan

Jakarta Tuan Rumah Formula E, antara Klaim Anies dan FIA yang Belum Ambil Keputusan

Megapolitan
Adu Klaim Polemik Sekolah Swasta dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Adu Klaim Polemik Sekolah Swasta dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Megapolitan
Wali Kota Tidak Ada, Pertemuan BMPS dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Buntu

Wali Kota Tidak Ada, Pertemuan BMPS dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Buntu

Megapolitan
Selain yang Dinyanyikan Wali Kota Depok, Dishub Siapkan Lagu Lain untuk di Lampu Merah

Selain yang Dinyanyikan Wali Kota Depok, Dishub Siapkan Lagu Lain untuk di Lampu Merah

Megapolitan
'Seabrek' Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

"Seabrek" Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

Megapolitan
Lagu yang Disetel di Lampu Merah Depok Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga

Lagu yang Disetel di Lampu Merah Depok Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga

Megapolitan
Penjelasan Dishub soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Penjelasan Dishub soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Megapolitan
Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Megapolitan
Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Megapolitan
Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Megapolitan
Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Megapolitan
Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

Megapolitan
Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Megapolitan
Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Megapolitan
Close Ads X