Penjelasan Lurah Pondok Bambu soal Surat Pemberitahuan Posko Anies-Sandi

Kompas.com - 29/03/2017, 22:55 WIB
Kantor Lurah Pondok Bambu yang terletak Jl. Pahlawan Revolusi No.21, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. KOMPAS.com/Dea AndrianiKantor Lurah Pondok Bambu yang terletak Jl. Pahlawan Revolusi No.21, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Penulis Dea Andriani
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Lurah Pondok Bambu, Syahrul Munir, mengatakan tidak ada maksud ajakan pada warga untuk hadir di peresmian posko Anies-Sandi dalam isi surat yang diedarkan Ketua RT 003 RW 010 Kelurahan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Menurut Syahrul pemberitahuan tersebut semata-mata agar warga mengetahui keberadaan posko Anies-Sandi yang dapat berimplikasi pada lingkungan sekitar, bukan untuk mendukung pemenangan paslon tertentu.

Ia menambahkan, kalau pelaporan ini terjadi karena penafsiran bahasa yang berbeda oleh pihak pelapor, yakni tim kuasa hukum dan advokasi Ahok-Djarot.

“Ini bahasa tertulisnya (dalam surat edaran) untuk diketahui dan dimaklumi warga, sebetulnya tidak ada ajakan atau apa yang seperti dilaporkan. Itikadnya adalah pemberitahuan, misalnya akan ada penggunaan lahan parkir lebih atau semacamnya” ujar Syahrul saat ditemui Kompas.com di kantornya, Rabu (29/3/2017).

Baca: Imbauan RT/RW Hadiri Posko Anies-Sandi, Tim Ahok-Djarot Lapor Bawaslu

Sementara itu, berdasarkan data dari pihak Kelurahan Pondok Bambu, Ketua RT 003 yang dilaporkan tersebut tidak terdaftar di kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Sehingga menurut Syahrul pengedaran surat tersebut bersifat antisipatif dalam hal kewilayahan semata.

“Dia (Ketua RT 003) menyandang jabatan status pengurus RT, ketika dia menggunakan fasilitas pengurus RT/RW untuk kepentingan politik itu jelas melanggar. Tapi kalau ini lebih kepada pemberitahuan ke warga dan tidak ada fasilitas (RT/RW) yang digunakan,” jelas Syahrul.

Sedangkan sejauh ini belum ada pemberitahuan resmi dari RT setempat untuk pendirian posko pemenangan Anies-Sandi. Dalam konteks ini, pihak kelurahan bertanggung jawab terkait ketertiban umum sekitar posko.

 

Baca: Tim Ahok-Djarot Akan Laporkan Anies yang Dinilai Fitnah soal Penggusuran

Namun terkait pengesahan atau perizinan pengadaan posko diserahkan pada pengawas pemilihan lapangan (PPL) beserta pengawas pemilu kecamatan (Panwascam).

“Selayaknya (akan didirikan) posko kan pasti ada legalitas apakah diakui partai atau kader yang bersangkutan, sejauh ini jujur kami belum ada pemberitahuan dari RT setempat,” ujar Syahrul.

Adapun Syahrul akan secepatnya meninjau lokasi pendirian posko pemenangan bersama PPL dan Panwascam. Menurut dia, hak-hak warga yang bermukim tetap menjadi prioritas yang menentukan sebuah posko dapat didirikan atau tidak.

Selanjutnya pihak kelurahan Pondok Bambu akan mengklarifikasi hal ini kepada tim kuasa hukum dan advokasi Ahok-Djarot. Syahrul berharap, pelaporan ini hanya sebatas kesalahan komunikasi karena dari kawasan Pondok Bambu sendiri tidak ada pihak yang dirugikan maupun diuntungkan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pro dan Kontra Warga Jakarta Menyikapi Penerapan Tilang ETLE

Pro dan Kontra Warga Jakarta Menyikapi Penerapan Tilang ETLE

Megapolitan
Polisi Duga Komplotan Penganiaya Wartawan Bukan Calo SIM, tetapi Tukang Ojek

Polisi Duga Komplotan Penganiaya Wartawan Bukan Calo SIM, tetapi Tukang Ojek

Megapolitan
Masuk Daftar Pilkada Paling Rawan, Ini Tanggapan KPU Tangsel

Masuk Daftar Pilkada Paling Rawan, Ini Tanggapan KPU Tangsel

Megapolitan
Petinggi Sunda Empire Ditangkap di Tambun Saat Mampir ke Rumah Saudaranya

Petinggi Sunda Empire Ditangkap di Tambun Saat Mampir ke Rumah Saudaranya

Megapolitan
 Tanggapan PKS soal Rencana Koalisi Gerindra dan PDIP untuk Menghadapinya di Pilkada Depok

Tanggapan PKS soal Rencana Koalisi Gerindra dan PDIP untuk Menghadapinya di Pilkada Depok

Megapolitan
Siap Evakuasi WNI dari Wuhan, TNI AU Tinggal Tunggu Perintah

Siap Evakuasi WNI dari Wuhan, TNI AU Tinggal Tunggu Perintah

Megapolitan
Pemindahan Sampah dari TPA Cipayung ke Lulut Nambo Rencananya Dilakukan Juli 2020

Pemindahan Sampah dari TPA Cipayung ke Lulut Nambo Rencananya Dilakukan Juli 2020

Megapolitan
Sebelum Tabrak Gardu Tol Halim, Sopir Sempat Lompat Keluar dari Truk Bersama Anak Kecil

Sebelum Tabrak Gardu Tol Halim, Sopir Sempat Lompat Keluar dari Truk Bersama Anak Kecil

Megapolitan
Pegawai Honorer Dinilai Sangat Membantu, Kadisdukcapil Tangsel Minta Jangan Dihapus

Pegawai Honorer Dinilai Sangat Membantu, Kadisdukcapil Tangsel Minta Jangan Dihapus

Megapolitan
Ramai Virus Corona, Penjualan Masker di Apotek Tangsel Meningkat

Ramai Virus Corona, Penjualan Masker di Apotek Tangsel Meningkat

Megapolitan
PLN: Tiang Roboh di Sawangan Bukan Punya Kita

PLN: Tiang Roboh di Sawangan Bukan Punya Kita

Megapolitan
Angka Kematian Virus Corona Masih Rendah, Warga Diharap Tidak Panik

Angka Kematian Virus Corona Masih Rendah, Warga Diharap Tidak Panik

Megapolitan
Begini Kelengkapan Ruang Isolasi RSPI Sulianti Saroso untuk Pasien Diduga Terinfeksi Corona

Begini Kelengkapan Ruang Isolasi RSPI Sulianti Saroso untuk Pasien Diduga Terinfeksi Corona

Megapolitan
Kisah Soekarno Ditipu Raja dan Ratu Fiktif, Idrus dan Markonah

Kisah Soekarno Ditipu Raja dan Ratu Fiktif, Idrus dan Markonah

Megapolitan
Polisi Sebut Lokasi Pengeroyokan Wartawan Bukan di Area Kantor Satpas SIM Daan Mogot

Polisi Sebut Lokasi Pengeroyokan Wartawan Bukan di Area Kantor Satpas SIM Daan Mogot

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X