Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Anies-Sandi Minta KPU DKI Telusuri DPT Invalid

Kompas.com - 07/04/2017, 06:29 WIB
Akhdi Martin Pratama

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sempat mempermasalahkan mengenai dugaan adanya data invalid dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

Pembahasan mengenai data invalid tersebut terjadi cukup panjang saat rapat pleno terbuka penentuan DPT di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (6/4/2017) malam hingga Jumat (7/4/2017) dini hari.

Hingga akhirnya, KPU DKI memutuskan untuk melanjutkan pembahasan hal tersebut pada Jumat sore di Kantor KPU DKI di Jalan Salemba, Jakarta Pusat.

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menjelaskan, hal yang dipermasalahkan oleh tim pemenangan Anies-Sandi terkait adanya NIK dan NKK invalid pada DPT putaran kedua.

Baca: Total DPT Pilkada DKI Putaran Kedua Mencapai 7,2 Juta Pemilih

"Misalnya NIK depannya 10 tapi kan memang tidak ada provinsi yang kodenya 10. Ada juga standar NIK yang seharusnya 16 ini hanya 14 digit. Mereka minta itu ditelusuri. Besok kita lanjutkan dengan melibatkan Dukcapil, Bawaslu dan dua tim paslon," ujar Sumarno di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat dini hari.

Sumarno menjelaskan, agenda besok tidak akan merubah keputusan jumlah DPT putaran kedua yang berjumlah 7.218.280 orang. Dalam agenda tersebut nantinya hanya menyaring sejumlah pemilih yang masuk DPT, tetapi memiliki kecacatan secara administrasi.

"Oh enggak (mempengaruhi). Kita akan tandai saja diarsir dan mereka tidak akan kita daftarakan C6-nya. Jadi hanya dicantumkan tidak memenuhi syarat. Sama seperti pemilih yang meninggal dunia," ucap dia.

Baca: Soal Penambahan DPT, Anies Harap Tidak Ada Keanehan Saat Pemungutan Suara

Sumarno menambahkan, tidak semua data yang diberikan tim Anies-Sandi soal data invalid dapat diterima. Pihaknya perlu menkaji terlebih dahulu data-data tersebut.

"Misal kita temukan NIK luar DKI. Nah itu didefinisikan invalid. Padahal tidak seperti itu. Belum tentu kode luar DKI itu invalid. Sama seperti kalau pindah (tempat tinggal), NIK DKI itu tidak akan berubah. Yang berubah itu NKK-nya. Tapi itu dikategorikan invalid (oleh tim paslon)," kata Sumarno.

Kompas TV  Jaring Pemilih, KPU DKI Gelar Sosialisas Pendataan DPT
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada Kebakaran di Revo Town, Stasiun LRT Bekasi Barat Tetap Layani Penumpang

Ada Kebakaran di Revo Town, Stasiun LRT Bekasi Barat Tetap Layani Penumpang

Megapolitan
HUT Jakarta, Warga Asyik Goyang Diiringi Orkes Dangdut di Monas

HUT Jakarta, Warga Asyik Goyang Diiringi Orkes Dangdut di Monas

Megapolitan
Ada Perayaan HUT Jakarta di Monas, Jalan Medan Merdeka Barat Menuju Thamrin Macet Total

Ada Perayaan HUT Jakarta di Monas, Jalan Medan Merdeka Barat Menuju Thamrin Macet Total

Megapolitan
Revo Town Bekasi Kebakaran, Api Diduga dari Salah Satu Tempat Makan

Revo Town Bekasi Kebakaran, Api Diduga dari Salah Satu Tempat Makan

Megapolitan
Heru Budi Bagi-bagi Kaus Saat Hadiri Perayaan HUT Jakarta di Monas

Heru Budi Bagi-bagi Kaus Saat Hadiri Perayaan HUT Jakarta di Monas

Megapolitan
Ahok: Secara Teori Saya Sulit Maju di Pilkada Jakarta Lagi

Ahok: Secara Teori Saya Sulit Maju di Pilkada Jakarta Lagi

Megapolitan
Warga Padati Monas untuk Rayakan HUT Ke-497 Jakarta

Warga Padati Monas untuk Rayakan HUT Ke-497 Jakarta

Megapolitan
Cerita Keluarga Asal Cipanas yang Rela Menginap untuk Merasakan Euforia HUT Jakarta

Cerita Keluarga Asal Cipanas yang Rela Menginap untuk Merasakan Euforia HUT Jakarta

Megapolitan
Ahok: Sekarang Saya Lebih Siap Jadi Gubernur

Ahok: Sekarang Saya Lebih Siap Jadi Gubernur

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai Gubernur Baru Tak Teruskan Ide Gubernur Lama

Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai Gubernur Baru Tak Teruskan Ide Gubernur Lama

Megapolitan
Cerita Ahok Ingin Reklamasi 17 Pulau di Utara Jakarta Agar Pemprov DKI Bisa Raup Pendapatan Rp 127,5 Triliun

Cerita Ahok Ingin Reklamasi 17 Pulau di Utara Jakarta Agar Pemprov DKI Bisa Raup Pendapatan Rp 127,5 Triliun

Megapolitan
Rayakan HUT Jakarta ke-497, TMII Bagi-bagi Roti Buaya ke Pengunjung

Rayakan HUT Jakarta ke-497, TMII Bagi-bagi Roti Buaya ke Pengunjung

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Kemacetan dan Banjir di Jakarta Saat Rapat Paripurna

DPRD DKI Soroti Kemacetan dan Banjir di Jakarta Saat Rapat Paripurna

Megapolitan
Anies dan Ahok Tak Hadiri Rapat Paripurna HUT ke-497 Jakarta

Anies dan Ahok Tak Hadiri Rapat Paripurna HUT ke-497 Jakarta

Megapolitan
Sejarah Pulau Bidadari, Dahulu Tempat Menampung Orang Sakit yang Kini Jadi Destinasi Memesona

Sejarah Pulau Bidadari, Dahulu Tempat Menampung Orang Sakit yang Kini Jadi Destinasi Memesona

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com