Kompas.com - 18/04/2017, 17:02 WIB
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2017). KOMPAS.com/KAHFI DIRGA CAHYAKoordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2017).
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, menilai ada ragam faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Salah satunya adalah budaya permisif.

Kondisi ini lumrah terjadi pada kelas menengah. Donal menyebut pihak dalam situasi ini merupakan kelas menengah labil karena mau menerima dari kanan dan kiri.

“Jadi terima semuanya, kalau ada yang ngasih Rp 100.000 dari nomor dua dan tiga, soal pilihan nomor dua (setelah uang atau pilihan masing-masing),” kata Donal di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2017).

Kelas menengah labil ini dianggap pragmatis dan hanya menjadi momen Pilkada atau Pemilu untuk mencari uang secara instan. Uang tersebut tak memperkaya mereka.

Baca: ICW: Enggak Mungkin Politik Uang Terjadi di Menteng

“Mereka juga sadar uang Rp 200.000-Rp 300.000 tidak akan mengubah nasib mereka, tapi karena mereka permisif dengan politik uang, ya sudah terima saja, soal pilihan urusan lain,” kata dia.

Selain budaya permisif, Donal mengatakan faktor lain politik uang adalah penegakkan hukum yang lemah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, dalam pasal 187 a ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pilkada udah mengatur dengan tegas sanksi kepada setiap orang atau kandidat yang melakukan kegiatan berkaitan dengan politik uang. Namun, tak banyak publik mengetahui pesan dari aturan tersebut.

Baca: ICW: Kandidat Berjudi Lakukan Politik Uang Tanpa Pikir Dampaknya

“Banyak masyrakat belum sadar, ketika mereka menerima politik uang, mereka bisa jadi subjek yang dijerat secara hukum,” kata dia.

Oleh karena itu, pemahaman soal politik uang harus lebih digaungkan lagi kepada publik. Dengan demikian, politik uang bisa diminimalisir.

Kompas TV Masa Tenang, Bagi Sembako & Kampanye Hitam Lanjut
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketakutan Penumpang Setelah Rentetan Kecelakaan Menimpa Transjakarta

Ketakutan Penumpang Setelah Rentetan Kecelakaan Menimpa Transjakarta

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Motor Bak Terbuka Terbakar di Pondok Indah

Diduga Korsleting Listrik, Motor Bak Terbuka Terbakar di Pondok Indah

Megapolitan
Saat Terduga Pelaku Penganiayaan Nicholas Sean Bebas dari Jerat Hukum, tapi Korban Terancam

Saat Terduga Pelaku Penganiayaan Nicholas Sean Bebas dari Jerat Hukum, tapi Korban Terancam

Megapolitan
Kecelakaan Berulang Transjakarta Berujung Penghentian Sementara 2 Operator Bus

Kecelakaan Berulang Transjakarta Berujung Penghentian Sementara 2 Operator Bus

Megapolitan
UPDATE 4 Desember: 2 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel, 39 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 4 Desember: 2 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel, 39 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 4 Desember: Tambah 2 Kasus di Kota Tangerang, 17 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 4 Desember: Tambah 2 Kasus di Kota Tangerang, 17 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Uji Coba Ganjil Genap di Depok, Enam Titik Pemeriksaan Disiapkan

Uji Coba Ganjil Genap di Depok, Enam Titik Pemeriksaan Disiapkan

Megapolitan
Saat Uji Coba Sistem Ganjil Genap di Depok Timbulkan Kemacetan Panjang

Saat Uji Coba Sistem Ganjil Genap di Depok Timbulkan Kemacetan Panjang

Megapolitan
Dinkes Tangsel Andalkan Kader Jumantik buat Tekan Kasus DBD

Dinkes Tangsel Andalkan Kader Jumantik buat Tekan Kasus DBD

Megapolitan
Besok, Ganjil Genap di Margonda Depok Kembali Berlaku

Besok, Ganjil Genap di Margonda Depok Kembali Berlaku

Megapolitan
Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penganiayaan Selebgram Ayu Thalia oleh Nicholas Sean

Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penganiayaan Selebgram Ayu Thalia oleh Nicholas Sean

Megapolitan
Seorang Remaja Tewas Saat Berenang di Pelabuhan Sunda Kelapa Saat Banjir Rob

Seorang Remaja Tewas Saat Berenang di Pelabuhan Sunda Kelapa Saat Banjir Rob

Megapolitan
Seorang Nenek Tewas Mengenaskan Tertabrak Kereta di Kebon Jeruk

Seorang Nenek Tewas Mengenaskan Tertabrak Kereta di Kebon Jeruk

Megapolitan
Imbas Ganjil Genap di Margonda, Akses Menuju Depok dari Lenteng Agung Macet Panjang

Imbas Ganjil Genap di Margonda, Akses Menuju Depok dari Lenteng Agung Macet Panjang

Megapolitan
Kasus DBD Naik, PMI Tangsel Sebut Permintan Trombosit Meningkat

Kasus DBD Naik, PMI Tangsel Sebut Permintan Trombosit Meningkat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.