Temuan Paket Sembako Jelang Putaran Kedua Dinyatakan Bukan Tindak Pidana Pemilu

Kompas.com - 25/04/2017, 18:02 WIB
Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, di Kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Kamis (17/11/2016). Nursita SariKetua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, di Kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Kamis (17/11/2016).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan, semua temuan paket sembako pada masa tenang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak dinyatakan sebagai tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan politik uang.

Pada Selasa (25/4/2017), Bawaslu DKI Jakarta melakukan rapat bersama panwaslu seluruh kabupaten/kota di DKI Jakarta untuk merekapitulasi hasil penanganan temuan sembako tersebut.

"Belum ada yang terbukti dari laporan atau temuan itu mengarah pada tindak pidana politik uang, belum memenuhi unsur tindak pidana pemilu," ujar Mimah, di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Sunter Agung, Jakarta Utara, Selasa sore.

(baca: Panwaslu Tangkap Orang Bawa Spanduk Ahok-Djarot dan Bagi-bagi Sembako)

Mimah mengatakan, temuan-temuan sembako di banyak wilayah di DKI Jakarta itu tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilu karena panwaslu melakukan tindakan pencegahan dan belum didistribusikan kepada masyarakat.

"Pencegahannya kan di beberapa titik wilayah di DKI Jakarta, sembako itu tidak tersebarkan," kata dia.

Selain itu, temuan sembako itu juga tidak dinyatakan sebagai tindak pidana pemilu karena orang yang diduga akan membagikan paket sembako itu tidak menyebutkan dari mana asal sembako tersebut dan ada yang menyatakan sembako itu tidak berkaitan dengan Pilkada DKI.

"Di Jakarta Selatan itu hasil penanganannya bahwa menurut terlapor yang kami duga orang yang akan menyebarkan itu bukan milik dirinya. Itu untuk acara yang akan disebarkan untuk istigasah," ucap Mimah.

Panwaslu Jakarta Barat sebelumnya menyatakan temuan paket sembako di tiga wilayah di Jakarta Barat tidak dinyatakan sebagai tindak pidana pemilu yang terkait dengan politik uang.

Sebab, tidak ada ajakan memilih salah satu pasangan calon saat sembako tersebut diberikan. Selain itu, ada pula sembako yang belum didistribusikan.

Kemudian, Panwaslu Jakarta Selatan juga menyatakan kasus temuan sembako di Kantor DPC PPP Jakarta Selatan juga tidak dinyatakan sebagai tindak pidana pemilu yang terkait dengan politik uang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan bernomor 22/LP/PANWAS-JD/IV/2017 tanggal 17 April, Panwaslu Jakarta Selatan menyatakan sembako di kantor PPP Jaksel digunakan untuk istigasah dan konsolidasi internal.

(baca: Temuan Sembako di DPC PPP Jaksel Tidak Dinyatakan Tindak Pidana Pemilu)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkait Lurah Cabul di Bekasi, Kompolnas Ingatkan Polisi agar Tak Tebang Pilih Usut Kasus

Berkait Lurah Cabul di Bekasi, Kompolnas Ingatkan Polisi agar Tak Tebang Pilih Usut Kasus

Megapolitan
Manfaatkan Celah, Pembantu hingga Kenalan Pedagang Ikut Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Manfaatkan Celah, Pembantu hingga Kenalan Pedagang Ikut Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
7 Tahun Lalu, Sakit Hati dan Cemburu Melatarbelakangi Pembunuhan Ade Sara

7 Tahun Lalu, Sakit Hati dan Cemburu Melatarbelakangi Pembunuhan Ade Sara

Megapolitan
Guru Harapkan Belajar Tatap Muka, Pemkot Tangsel Tunggu Keputusan Pusat

Guru Harapkan Belajar Tatap Muka, Pemkot Tangsel Tunggu Keputusan Pusat

Megapolitan
Wali Kota Ali Maulana Buka Pelaksanaan Vaksinasi ASN, TNI-Polri di Jakarta Utara

Wali Kota Ali Maulana Buka Pelaksanaan Vaksinasi ASN, TNI-Polri di Jakarta Utara

Megapolitan
Soal Virus Corona Varian B.1.1.7, Wali Kota Depok Tunggu Arahan Resmi Kemenkes

Soal Virus Corona Varian B.1.1.7, Wali Kota Depok Tunggu Arahan Resmi Kemenkes

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 bagi ASN TNI-Polri di Jakarta Utara Mulai 8 Maret 2021

Vaksinasi Covid-19 bagi ASN TNI-Polri di Jakarta Utara Mulai 8 Maret 2021

Megapolitan
Komnas Perempuan Pertanyakan Lambannya Polisi Usut Kasus Lurah Cabul di Bekasi

Komnas Perempuan Pertanyakan Lambannya Polisi Usut Kasus Lurah Cabul di Bekasi

Megapolitan
Tangsel Masuk Zona Kuning Penyebaran Covid-19, Wali Kota Airin: Jangan Jemawa

Tangsel Masuk Zona Kuning Penyebaran Covid-19, Wali Kota Airin: Jangan Jemawa

Megapolitan
Terseret Dugaan Pelecehan Seksual, Lurah di Bekasi Dibina oleh Pemkot

Terseret Dugaan Pelecehan Seksual, Lurah di Bekasi Dibina oleh Pemkot

Megapolitan
Bandar Narkotika yang Ditangkap Polisi Punya Belasan Hektar Ladang Ganja di Mandailing Natal

Bandar Narkotika yang Ditangkap Polisi Punya Belasan Hektar Ladang Ganja di Mandailing Natal

Megapolitan
Penganiayaan 26 Jam oleh Sepasang Kekasih yang Terbakar Cemburu hingga Bunuh Ade Sara

Penganiayaan 26 Jam oleh Sepasang Kekasih yang Terbakar Cemburu hingga Bunuh Ade Sara

Megapolitan
Pemkot Tangerang Targetkan Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 Rampung Hari Ini

Pemkot Tangerang Targetkan Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 Rampung Hari Ini

Megapolitan
Polisi Lambat Tangani Kasus Lurah Diduga Cabul di Bekasi, Komnas Perempuan: Bisa Perburuk Kondisi Korban

Polisi Lambat Tangani Kasus Lurah Diduga Cabul di Bekasi, Komnas Perempuan: Bisa Perburuk Kondisi Korban

Megapolitan
Komnas Perempuan Desak Polisi Usut Kasus Lurah di Bekasi Diduga Cabuli Pedagang Warung

Komnas Perempuan Desak Polisi Usut Kasus Lurah di Bekasi Diduga Cabuli Pedagang Warung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X