Kompas.com - 05/05/2017, 18:13 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pasangan calon terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, bisa memasukkan program mereka pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018, bukan pada APBD Perubahan DKI 2017.

Meski demikian, Anies dan Sandi masih bisa memberi usulan untuk APBD-P 2017.

"Silakan saja masukkan di (APBD) 2018, kami lagi proses selesaikan (APBD-P). Dia boleh usul saja," ujar pria yang biasa disapa Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (5/5/2017).

(Baca juga: Program Anies-Sandi Bisa Masuk APBD-P 2017)

Namun, Ahok tidak bisa menjamin ada alokasi anggaran untuk program Anies-Sandi. Ia mencontohkan program rumah DP 0 rupiah.

Ahok menilai, tak masuk akal menganggarkan uang APBD untuk warga yang ingin membeli rumah. Dia pun tidak akan memasukan program itu ke APBP-P DKI 2017.

"Kalau usul soal mesti sediakan uang DP 0 persen, ya enggak masuk akal buat kami beli rumah. Menyediakan uang buat warga bisa cari rumah sendiri, beli sendiri, ya menyalahi aturan, kita enggak bisa," ujar Ahok.

(Baca juga: Ahok Diharapkan Beri Ruang Dalam APBD-P DKI untuk Anies-Sandi)

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, APBD-P DKI 2017 masih dalam tahap inventarisasi.

Pemprov DKI akan melakukan percepatan dalam penyusunan APBD-P 2017. "Kita akan lakukan percepatan, kalau jadwal normatif kan dikirim (ke DPRD DKI) saja kan Agustus," ujar Tuty.

Kompas TV Pembahasan APBD Jakarta Jadi Fokus Ahok & Anies
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

8 Rekomendasi Tempat Nongkrong di Fatmawati

8 Rekomendasi Tempat Nongkrong di Fatmawati

Megapolitan
Panggung Apung Situ Rawa Kalong Depok Masih Ditutup, Pengunjung: Kirain Bisa Buat Foto-foto

Panggung Apung Situ Rawa Kalong Depok Masih Ditutup, Pengunjung: Kirain Bisa Buat Foto-foto

Megapolitan
Kenaikan Tarif Ojol Dinilai Bisa Tingkatkan Penumpang Transportasi Umum di Jakarta

Kenaikan Tarif Ojol Dinilai Bisa Tingkatkan Penumpang Transportasi Umum di Jakarta

Megapolitan
Kasus Covid-19 Kota Bekasi Tertinggi Kedua di Provinsi Jabar, Aktivitas Masif Disebut Pemicunya

Kasus Covid-19 Kota Bekasi Tertinggi Kedua di Provinsi Jabar, Aktivitas Masif Disebut Pemicunya

Megapolitan
Kuasa Hukum Salah Satu Terdakwa Pengeroyokan Ade Armando Ajukan Klemensi

Kuasa Hukum Salah Satu Terdakwa Pengeroyokan Ade Armando Ajukan Klemensi

Megapolitan
Plt Wali Kota Bekasi Sebut Jembatan Antilope Lama jangan Dibongkar, Bisa untuk Area Bermain Anak

Plt Wali Kota Bekasi Sebut Jembatan Antilope Lama jangan Dibongkar, Bisa untuk Area Bermain Anak

Megapolitan
Istri Ferdy Sambo Hanya Bisa Ucapkan 'Malu', LPSK Tidak Dapat Keterangan Apa-apa dalam Asesmen

Istri Ferdy Sambo Hanya Bisa Ucapkan "Malu", LPSK Tidak Dapat Keterangan Apa-apa dalam Asesmen

Megapolitan
Korban Penganiayaan Petugas PPSU Enggan Bikin Laporan, Aktivis Ini Ungkap Kemungkinan Pemicunya

Korban Penganiayaan Petugas PPSU Enggan Bikin Laporan, Aktivis Ini Ungkap Kemungkinan Pemicunya

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Terlindas di Kedoya Utara, Diduga Gagal Menyalip Mobil Boks

Pengendara Motor Tewas Terlindas di Kedoya Utara, Diduga Gagal Menyalip Mobil Boks

Megapolitan
Ada Dugaan Intoleransi di SMA 101, Pemkot Jakarta Barat Telusuri

Ada Dugaan Intoleransi di SMA 101, Pemkot Jakarta Barat Telusuri

Megapolitan
Siswa di Jakarta Jadi Korban Diskriminasi, F-PDIP DPRD DKI Buka Layanan Pengaduan

Siswa di Jakarta Jadi Korban Diskriminasi, F-PDIP DPRD DKI Buka Layanan Pengaduan

Megapolitan
Berkat Muharram Fest, Anak Kelas 2 SD Ini Bisa Beli Sepatu Baru

Berkat Muharram Fest, Anak Kelas 2 SD Ini Bisa Beli Sepatu Baru

Megapolitan
Tersangka Kasus Korupsi Pemotongan Gaji Pegawai Damkar Depok Ditahan karena Khawatir Hilangkan Bukti

Tersangka Kasus Korupsi Pemotongan Gaji Pegawai Damkar Depok Ditahan karena Khawatir Hilangkan Bukti

Megapolitan
Ada Petugas PPSU Aniaya Pacar, DPRD DKI: Rekrutmen Anggota Selama Ini Terlalu Terbuka

Ada Petugas PPSU Aniaya Pacar, DPRD DKI: Rekrutmen Anggota Selama Ini Terlalu Terbuka

Megapolitan
Ini Alasan Pemprov DKI Jakarta Tetap Keluarkan Pergub Meski Perda RDTR Belum Dicabut

Ini Alasan Pemprov DKI Jakarta Tetap Keluarkan Pergub Meski Perda RDTR Belum Dicabut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.