Rencana Pelebaran Jalan di Jalur Puncak Dimantapkan

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pelebaran badan jalan jalur Puncak, Bogor, dikerucutkan. Tim kajian pembangunan strategis Kabupaten Bogor bertemu tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta, Kamis (4/5/2017). Badan jalan akan dilebarkan 4 meter, paling cepat tahun 2018.

"Kami akan fokus di jalan nasional yang sekarang ada, yakni dari Gadog sampai Gunung Mas, Cisarua. Ruas jalan itu yang akan kami lebarkan," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Moerwanto, di Jakarta, kemarin.

Kamis siang, tim kajian pembangunan Pemkab Bogor bertemu dengan Ditjen Bina Marga dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR di kantor Badan Litbang.

Jelang pertemuan berakhir, Menteri PUPR juga menyempatkan hadir. Rencana pelebaran jalur Puncak telah dibicarakan Bupati Bogor Nurhayanti dengan Presiden Joko Widodo pada pertemuan khusus, Kamis (27/4/2017).

Pelebaran badan jalan itu masuk kategori program jangka pendek. Badan jalan Gadog hingga Gunung Mas akan dilebarkan dari 7 meter menjadi 11 meter.

Di Bogor, anggota Komite Percepatan Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor, Yayat Supriyatna, yang memfasilitasi pertemuan kemarin, mengatakan, pelebaran badan jalan Puncak pasti akan dilaksanakan pemerintah pusat.

"Sudah pasti akan dilebarkan. Namun, yang direncanakan itu adalah pekerjaan fisik, jadi harus ada rencana detailnya dan diukur pasti kebutuhan anggarannya dulu," katanya.

Proses pelebaran

Sebagai langkah awal pelebaran, Pemerintah Kabupaten Bogor lebih dulu akan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berada di pinggiran ruas jalan tersebut. Nantinya, para pedagang akan dipusatkan di satu atau dua lokasi yang masih dalam kajian.

Setelah PKL ditertibkan, Kementerian PUPR akan melakukan konstruksi pemadatan bahu jalan dan pengaspalan hingga badan jalan mencapai 11 meter. Untuk konstruksi itu, kemungkinan baru akan dimulai tahun 2018.

"Tidak bisa langsung dilaksanakan pelebaran jalan pada tahun ini juga," kata Yayat Supriyatna, yang juga pengamat perkotaan.

Dalam waktu dekat ini, kata Yayat Supriyatna, rencana yang segera dilaksanakan Pemkab Bogor, sebagai bagian dari solusi mengatasi permasalahan jalur Puncak, adalah menata persimpangan-persimpangan di jalur Puncak yang masih atau menimbulkan masalah terhadap kelancaran arus lalu lintas.

Solusi lain adalah meningkatkan kualitas jalan perdesaan yang akan menjadi jalan alternatif menunjuk Puncak tanpa harus lewat jalur utama. "Pemerintah Kabupaten Bogor sudah siap mengeksekusi dua solusi ini, mulai tahun ini juga," kata Yayat.

Pertemuan lanjutan

Untuk mematangkan data kondisi riil jalur Puncak, Kementerian PUPR akan kembali bertemu dengan Pemkab Bogor. Pertemuan itu direncanakan pada Senin pekan depan.

Data riil dibutuhkan untuk dimatangkan dan diklarifikasi di lapangan untuk selanjutnya diputuskan apa yang bisa dilakukan pemerintah pusat tahun ini. Sebagai contoh, sebelum pelebaran jalan, apa dimungkinkan pemerintah melakukan revitalisasi jembatan.

"Jalur Puncak itu memang wewenang pemerintah pusat dan memang ada jembatan yang menjadi bottleneck arus lalu lintas di situ. Contohnya, jembatan dekat Tanjakan Selarong di Desa Pasir Angin, Megamendung. Ini juga tergantung dari anggaran tahun ini di Kementerian PUPR, apa masih sisa," kata Yayat.

Yang jelas, pemerintah pusat akan membantu menangani masalah jalur Puncak berikut anggaran pembangunan fisik yang disiapkan kementerian pada tahun anggaran 2018. "Komitmen pusat sangat jelas," katanya.

Rencana penataan jalur Puncak, termasuk pelebaran jalan, telah diusulkan lama. Dua pekan terakhir, belasan orang meninggal di jalur Puncak karena kecelakaan akibat bus wisata yang tidak layak jalan menabrak mobil dan sepeda motor.

Adapun jalur Puncak 2 atau yang ke arah Kota Bunga hingga kini masih dikaji kemungkinan pelebarannya. (NAD/RTS)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 5 Mei 2017, di halaman 28 dengan judul "Pelebaran Jalan Dimantapkan".