Adakah Ruang untuk Program Anies-Sandi dalam APBD-P 2017?

"(Program Anies-Sandi) Bisa. Kalau nanti Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Gubernur dan DPRD sepakat," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (4/5/2017).

Saefullah menegaskan, program 100 hari atau 2,5 bulan yang dimiliki Anies-Sandi bisa diusulkan masuk APBD-P 2017 asal rasional dan mendapat persetujuan dari gubernur, Kemendagri, hingga DPRD DKI.

"Jadi enggak masalah. Kan enggak mungkin 2,5 bulan tanpa pembiayaan," kata dia.

Baca: Program Anies-Sandi Bisa Masuk APBD-P 2017

Ditolak Ahok

Namun, belakangan ini, Ahok menyatakan menolak sejumlah program Anies-Sandi masuk dalam APBD-P 2017. Terkait program rumah tanpa down payment (DP), Ahok ogah memasukkanya dalam APBD-P.

"Kalau usul soal mesti sediakan uang DP 0 persen, ya enggak masuk akal buat kami beli rumah. Menyediakan uang buat warga bisa cari rumah sendiri, beli sendiri, ya menyalahi aturan, kita enggak bisa," ujar kata Ahok.

Ahok meminta Anies dan Sandi untuk menjalankan program tersebut setelah mereka resmi menjabat saja sehingga masuk dalam pembahasan APBD selanjutnya tahun 2018.

"Kalau dia mau bikin, ya silahkan dia bikin sendiri. Duit dari mana? Semua warga boleh cari rumah sendiri, DP 0 persen, cicilan bunga 0 persen, dari mana? Kita enggak bisa," ujar Ahok.

Baca: Merasa Tak Masuk Akal, Ahok Tolak Masukkan Program DP 0 di APBD-P

Menanggapi pernyataan Ahok, Anies mengaku tidak menuntut program rumah tanpa DP masuk ke APBD-P 2017. Anies mengatakan, program rumah DP 0 rupiah itu juga tidak mungkin dilaksanakan pada masa awal jabatannya tahun 2017.

Sebab, setiap warga calon peserta program diharuskan lebih dulu memiliki rekening Bank DKI. Nantinya, rekening warga akan dicek secara rutin setiap bulan selama enam bulan.

"Jadi memang dilaksanakannya (program rumah tanpa DP) 2018, tidak bisa 2017," ucap Anies.

Selain itu, Ahok juga tak mau memasukkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dalam APBD-P 2017. Ahok tak setuju karena KJP Plus dari Anies-Sandi memperbolehkan pesertanya menarik uang tunai.

"KJP Plus itu cuma plusnya apa? Plus cuma dikasih kontan saja kok. Sama dia boleh anak-anak yang enggak sekolah dikasih juga," kata Ahok.

Untuk masalah ini, Anies tak mau berkomentar banyak. Dia mengaku ingin bicara langsung dengan Ahok mengenai hal tersebut.

"Nanti kami bicarakan dulu. Enggak mau buru-buru kita," kata Anies, usai menyapa warga di Jalan Sawahlunto, Pasar Manggis, Jakarta Selatan, Minggu (7/5/2017).

Baca: KJP Plus Tak Dimasukkan ke APBD-P 2017, Anies Akan Bicara dengan Ahok

Adapun mengenai APBD-P 2017 ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan masih dalam tahap inventarisasi. Ia mengatakan Pemprov DKI akan melakukan percepatan dalam penyusunan APBD-P 2017.

"Kami akan lakukan percepatan, kalau jadwal normatif kan dikirim (ke DPRD DKI) saja kan Agustus," ujar Tuty.