Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Mulai Bekerja Bersama Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Suasana peralihan menuju gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno mulai terasa di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Suasana itu muncul ketika tim sinkronisasi Anies-Sandi diterima untuk mendiskusikan anggaran bersama tim dari Pemprov DKI.

Pertemuan pertama mereka terjadi pada Sabtu (20/5/2017) lalu. Tim sinkronisasi yang dipimpin Sudirman Said datang ke Balai Kota DKI Jakarta. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati, dan pejabat Pemprov DKI lainnya menemui anggota tim sinkronisasi dalam pertemuan itu.

Mereka membahas rencana penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018.

Sudirman Said mengatakan, program dan kegiatan yang tengah mereka susun merupakan terjemahan dari 23 janji kampanye Anies-Sandi.

"Tim sinkronisasi sudah merinci dari 23 janji kampanye menjadi 154 program dan dirinci lagi menjadi 473 kegiatan. Ini yang bakan jadi bahan utama, ketika kita memberikan masukan kepada Bu Tuty," kata Sudirman.

Melalui pembahasan yang telah dilakukan, dia optimis nantinya program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut akan lebih cepat terlaksana.

"Tinggal memasukkan (Rancangan Anggaran Biaya) ke dalam format (e-budgeting) yang sedang dikembangkan di sini," kata dia.

Dengan adanya tim sinkronisasi, Sekda DKI Saefullah yakin penyusunan RPJMD 2018-2022 dan RKPD 2018 akan lebih cepat. Saefullah juga mengatakan komunikasi yang mulai terjalin ini juga atas izin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

"Pak Plt sudah OK," ujar Saefullah.

Perkenalkan e-budgeting

Sebelum berbicara soal program apa yang bisa masuk, Saefullah menjelaskan kepada tim sinkronisasi tentang sistem penganggaran di Pemprov DKI terlebih dahulu. Saefullah menjelaskan bahwa mereka menggunakan sistem e-budgeting yang begitu ketat, terperinci, dan transparan.

Dengan ketatnya sistem e-budgeting, kata Saefullah, oknum tidak mungkin bisa memasukan anggaran siluman. Saefullah mengatakan sistem tersebut menjamin semua program yang masuk ke dalam APBD untuk kepentingan masyarakat Jakarta.

Baca juga: Bertemu Tim Sinkronisasi, Sekda Jelaskan Ketatnya Sistem e-Budgeting

"Sehingga intervensi personal, intervensi kepentingan kelompok itu sudah tidak mungkin lagi kami akomodir. (Tidak diakomodir) kalau kepentingan itu tendensius untuk kepentingan pribadi atau kelompok," ujar Saefullah.

Sistem e-budgeting mulai diterapkan di era kepemimpinan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Selain ada pengawasan yang ketat dalam sistem e-budgeting, Saefullah mengatakan penganggaran juga semakin ketat karena tidak boleh lagi dilakukan secara gelondongan. Artinya, setiap program harus betul-betul dirinci agar penggunaan anggarannya menjadi jelas. Akibatnya, nominal anggaran tidak mungkin dalam bentuk pembulatan.