Kompas.com - 09/06/2017, 04:06 WIB
Penulis Nursita Sari
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya dan gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan tidak akan menghapus program ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).

Sandi menyatakan hal tersebut untuk menanggapi rencana Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang akan membuat peraturan daerah (perda) karena tidak ingin RPTRA dihentikan pada pemerintahan selanjutnya.

Menurut Sandi, dia justru ingin RPTRA lebih banyak diisi oleh partisipasi warga, bukan sekedar peraturan.

"Esensi agar ke depan masyarakat yang aktif mengisinya, bukan dengan peraturan, tapi dengan partisipasi aktif dari masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya," ujar Sandi kepada Kompas.com di Pelamampang, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2017) malam.

Baca: Ajukan Perda, Djarot Tak Ingin Program RPTRA Dihapus Pemerintah Baru

Sandi menuturkan, pengelolaan RPTRA pada masa pemerintahannya akan berbasis gerakan. Artinya, kegiatan-kegiatan di RPTRA itu diisi dengan kegiatan positif dan bermanfaat yang diinginkan warga setempat.

Sandi dan Anies akan mengangkat partisipasi masyarakat dalam menjalankan program di RPTRA.

"Sehingga RPTRA itu tidak kosong, terus diisi lagi kayak premanisme sekarang, seperti prostitusi kembali lagi karena RPTRA-nya tidak diisi dengan partisipasi dari masyarakat," kata Sandi.

Djarot sebelumnya mengatakan bahwa dia tidak ingin program RPTRA dihentikan dan berubah fungsi setelah berganti pemerintahan.

Baca: Sandiaga: Saya Dukung Pak Djarot daripada Ribut

Hal itulah yang menjadi alasan bagi Djarot untuk mengatur pengelolaan dan penggunaan RPTRA dalam perda.

"Jangan sampai pergantian pemerintahan, kemudian program yang dirasa ada manfaat bagi masyarakat itu diputus dan diganti dengan yang baru. Kapan kita bisa maju?" ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis pagi.

Dalam masa transisi ini, Djarot ingin ada jaminan bahwa program-program yang bermanfaat bisa dilanjutkan. Dengan perda, menurut dia, akan ada jaminan terhadap keberlangsungan program dan fungsi RPTRA.

Kompas TV Pemberdayaan Preman - Berkas KOMPAS
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panitia Ingatkan Peserta Reuni 212 Pakai Masker dan Terapkan Prokes

Panitia Ingatkan Peserta Reuni 212 Pakai Masker dan Terapkan Prokes

Megapolitan
Kebakaran Lapak Rongsok di Kebon Jeruk, Korban: Saya Siram Tidak Mati, Api Lalu Membesar

Kebakaran Lapak Rongsok di Kebon Jeruk, Korban: Saya Siram Tidak Mati, Api Lalu Membesar

Megapolitan
Panitia Reuni 212 Tak Undang Anies Baswedan: Kami Tidak Mengundang Orang yang Berpolitik

Panitia Reuni 212 Tak Undang Anies Baswedan: Kami Tidak Mengundang Orang yang Berpolitik

Megapolitan
BMKG: Fenomena Ratusan Ikan Terdampar di Pulau Onrust Bukan Pertanda Gempa dan Tsunami

BMKG: Fenomena Ratusan Ikan Terdampar di Pulau Onrust Bukan Pertanda Gempa dan Tsunami

Megapolitan
Yusuf Mansur Menang Lagi, Gugatan Kasus Wanprestasi Investasi Hotel Haji Ditolak Hakim

Yusuf Mansur Menang Lagi, Gugatan Kasus Wanprestasi Investasi Hotel Haji Ditolak Hakim

Megapolitan
Akun Twitter @TMCPoldaMetro Diretas, Foto Profil dan Semua Twit Hilang

Akun Twitter @TMCPoldaMetro Diretas, Foto Profil dan Semua Twit Hilang

Megapolitan
'Ngemper' di Trotoar, 75 Keluarga Korban Gusuran JIS Makan Siang Bareng Saat Demo di Balai Kota DKI

"Ngemper" di Trotoar, 75 Keluarga Korban Gusuran JIS Makan Siang Bareng Saat Demo di Balai Kota DKI

Megapolitan
Gelar Aksi di Balai Kota, Korban Gusuran JIS Desak Segera Huni Kampung Susun Bayam

Gelar Aksi di Balai Kota, Korban Gusuran JIS Desak Segera Huni Kampung Susun Bayam

Megapolitan
Besok, Lebih dari 500 Buruh Akan Demo Tolak UMP DKI 2023 di Balai Kota

Besok, Lebih dari 500 Buruh Akan Demo Tolak UMP DKI 2023 di Balai Kota

Megapolitan
Masih Ada Kelurahan di Jaksel Belum Punya Puskesmas, Warganya Berobat di Puskes Keliling

Masih Ada Kelurahan di Jaksel Belum Punya Puskesmas, Warganya Berobat di Puskes Keliling

Megapolitan
Warga Gusuran JIS Masak Sayur Bayam di Depan Kantor Heru Budi, Apa Maksudnya?

Warga Gusuran JIS Masak Sayur Bayam di Depan Kantor Heru Budi, Apa Maksudnya?

Megapolitan
Peringati Hari Disabilitas, PT Transjakarta Ajak Anak-anak Autis Hias Bus

Peringati Hari Disabilitas, PT Transjakarta Ajak Anak-anak Autis Hias Bus

Megapolitan
Warga Gusuran JIS Datangi Balai Kota, Dirikan Tenda dan Setel Dangdut

Warga Gusuran JIS Datangi Balai Kota, Dirikan Tenda dan Setel Dangdut

Megapolitan
Ogah Reuni 212 Dijadikan Ajang Berpolitik, Panitia Tak Undang Tokoh Politik

Ogah Reuni 212 Dijadikan Ajang Berpolitik, Panitia Tak Undang Tokoh Politik

Megapolitan
Rizieq Shihab Belum Dipastikan Hadir ke Reuni Aksi 212 di Masjid At-Tin

Rizieq Shihab Belum Dipastikan Hadir ke Reuni Aksi 212 di Masjid At-Tin

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.