Kompas.com - 20/06/2017, 14:17 WIB
Pimpinan FPI Rizieq Shihab di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2017). Akhdi martin pratamaPimpinan FPI Rizieq Shihab di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2017).
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan Polri untuk menghentikan penyidikan kasus percakapan via WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan Rizieq dan Firza Husein.

Permintaan itu disampaikan pihak Rizieq melalui surat yang dikirimkan kepada Jokowi. Pengacara Rizieq, Kapitra Ampera, mengaku telah mengirimkan surat tersebut ke Jokowi pada Senin (19/6/2017) malam.

"Dimohonkan kepada Bapak Presiden RI untuk memerintahkan penyidik/Polri agar menerbitkan SP 3 kepada Habib Rizieq Shihab karena melanggar peraturan perundang-undangan khususnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016," ujar Kapitra Ampera mengutip isi surat yang dikirimkan kepada Jokowi tersebut, Selasa (20/6/2017).

(Baca juga: Fokus Operasi Ramadniya, Polisi Tunda Pengusutan Kasus Rizieq)

Kapitra menilai, penyidikan terhadap kasus ini menyalahi aturan perundang-undangan. Untuk itu, dia meminta kasus ini segera dihentikan.

"Penyidikan kasus Habib Rizieq Shihab yang barang buktinya didapat penyidik melalui intersepsi atau penyadapan oleh pihak yang tidak berwenang/ilegal, dilakukan oleh situs website www.4n5hot.com dan situs baladacintarizieq.com bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," ucap dia.

Menurut dia, alat bukti dalam kasus yang dituduhkan kepada kliennya itu didapat dengan cara ilegal. Atas dasar itu, dia berpendapat bahwa alat bukti yang dimiliki penyidik tidak sah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Alat bukti dalam kasus Habib Rizieq Shihab didapat (intersepsi/penyadapan) secara ilegal yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam proses penyidikan maupun persidangan karena merupakan pelanggaran terhadap HAM, rights of privacy dan bertentangan dengan UUD 1945," kata Kapitra.

(Baca juga: "Red Notice" Ditolak, Polri Belum Siapkan Upaya Lain untuk Pulangkan Rizieq)

Dalam kasus ini, polisi menetapkan Rizieq dan Firza sebagai tersangka. Firza disangka melanggar Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sementara itu, Rizieq dijerat Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 9 juncto Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Keduanya terancam hukuman di atas lima tahun penjara.

Kompas TV Inginkan Rizieq, Polri Kerja Sama dengan Polisi Arab Saudi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kantor Pinjol Ilegal di Cengkareng Sudah Jaring 5.700 Nasabah dari 17 Aplikasi

Kantor Pinjol Ilegal di Cengkareng Sudah Jaring 5.700 Nasabah dari 17 Aplikasi

Megapolitan
Bongkar Jaringan Peredaran Ganja Jakarta-Jawa Barat, Polisi Ungkap Modus Klasik

Bongkar Jaringan Peredaran Ganja Jakarta-Jawa Barat, Polisi Ungkap Modus Klasik

Megapolitan
DKI Jakarta PPKM Level 2, Anak di Bawah Usia 12 Tahun Belum Boleh Masuk Ancol

DKI Jakarta PPKM Level 2, Anak di Bawah Usia 12 Tahun Belum Boleh Masuk Ancol

Megapolitan
PPKM Jakarta Turun Level 2, Ini Aturan Masuk Tempat Wisata

PPKM Jakarta Turun Level 2, Ini Aturan Masuk Tempat Wisata

Megapolitan
Kasus Penipuan Rekrutmen PNS oleh Anak Penyanyi ND Naik ke Tingkat Penyidikan

Kasus Penipuan Rekrutmen PNS oleh Anak Penyanyi ND Naik ke Tingkat Penyidikan

Megapolitan
Tangsel PPKM Level 2, Sejumlah Aturan Pembatasan Kegiatan Disesuaikan

Tangsel PPKM Level 2, Sejumlah Aturan Pembatasan Kegiatan Disesuaikan

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 2, Anies: Kita Ingin Kondisi Ini Bisa Terjaga Terus

Jakarta PPKM Level 2, Anies: Kita Ingin Kondisi Ini Bisa Terjaga Terus

Megapolitan
Polisi Tangkap Tiga Pengedar, Barang Bukti 15 Kilogram Ganja Diamankan

Polisi Tangkap Tiga Pengedar, Barang Bukti 15 Kilogram Ganja Diamankan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Telah Salurkan 173.340 Dosis Vaksin Covid-19 ke 5 Kabupaten di Jabar

Pemkot Bekasi Telah Salurkan 173.340 Dosis Vaksin Covid-19 ke 5 Kabupaten di Jabar

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 2, Tempat Permainan Anak di Blok M Plaza Mulai Beroperasi

Jakarta PPKM Level 2, Tempat Permainan Anak di Blok M Plaza Mulai Beroperasi

Megapolitan
Paksa Periksa Handphone Orang Saat Bertugas, Aipda Ambarita Diperiksa Propam

Paksa Periksa Handphone Orang Saat Bertugas, Aipda Ambarita Diperiksa Propam

Megapolitan
Hendak Berbelanja, Remaja 14 Tahun Malah Disekap dan Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang

Hendak Berbelanja, Remaja 14 Tahun Malah Disekap dan Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang

Megapolitan
Namanya Viral karena Periksa Paksa Ponsel Warga, Aipda Ambarita Dimutasi

Namanya Viral karena Periksa Paksa Ponsel Warga, Aipda Ambarita Dimutasi

Megapolitan
Diberi Rapor Merah, Anies Ucapkan Terima Kasih ke LBH Jakarta

Diberi Rapor Merah, Anies Ucapkan Terima Kasih ke LBH Jakarta

Megapolitan
Jelang Musim Hujan, Pemkot Tangerang Akan Normalisasi Sungai Cirarab

Jelang Musim Hujan, Pemkot Tangerang Akan Normalisasi Sungai Cirarab

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.