Kompas.com - 12/07/2017, 08:02 WIB
Suasana Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015, Senin (12/1). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015, Senin (12/1).
Penulis Jessi Carina
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya untuk menaikkan tunjangan anggota DPRD DKI memang merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Anggota dan Pimpinan DPRD.

Anggota DPRD DKI akan membuat peraturan daerah sebagai turunan dari PP tersebut agar kenaikan tunjangan bisa diterapkan.

Waktu yang mereka punya untuk mengesahkan perda itu memang sempit, yaitu hanya 3 bulan sejak PP keluar pada 2 Juni 2017. Jika tidak, PP tersebut tidak berlaku di Jakarta.

Memang, kenaikan tunjangan itu merupakan hak anggota Dewan. Namun, bagaimana dengan kewajiban mereka? Sudahkah anggota Dewan menjalankan kewajiban mereka dengan baik?

Ternyata, dari 32 perda yang masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2017, belum ada satu pun perda yang disahkan.

(Baca juga: DPRD DKI: Kenaikan Tunjangan Tidak Perlu Diperdebatkan)

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampeperda) DPRD DKI Jakarta Merry Hotma mengatakan, DPRD DKI Jakarta memiliki target realistis untuk mengesahkan 12 peraturan daerah (perda) hingga akhir 2017.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Realistis sampai Desember ya 12 (perda) bisa," ujar Merry di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

Merry menyampaikan, dari 12 raperda tersebut, 9 di antaranya diusulkan Pemprov DKI Jakarta.

Rinciannya, 2 raperda tentang kearsipan dan perpustakaan sudah dibahas DPRD DKI Jakarta dan diserahkan ke Kemendagri, 1 raperda tentang perindustrian yang masih dalam pembahasan di DPRD DKI Jakarta, dan 1 raperda tentang pengelolaan perusahaan umum daerah air Jakarta dikembalikan ke eksekutif karena banyak pasal tambahan.

Kemudian, 4 raperda lainnya baru diajukan Pemprov DKI Jakarta ke DPRD DKI Jakarta. "Yang baru itu baru masuk 2 minggu yang lalu, Perda Pasar Jaya, Perda Perpasaran, Perda Manajemen dan Pengembangan PD Pasar Jaya, sama Perda Pajak Penerangan Jalan," kata Merry.

(Baca juga: Lika-liku Upaya Menaikkan Tunjangan Anggota Dewan yang Terhormat... )

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Ingin Buat Lembaga Konsultasi untuk Anak Yatim Piatu Korban Covid-19

Depok Ingin Buat Lembaga Konsultasi untuk Anak Yatim Piatu Korban Covid-19

Megapolitan
Larang Warga yang Belum Vaksin Ambil Bansos, Lurah Utan Panjang: Bukan untuk Mempersulit

Larang Warga yang Belum Vaksin Ambil Bansos, Lurah Utan Panjang: Bukan untuk Mempersulit

Megapolitan
Sasar 3 Juta Warga Jakarta, Vaksinasi Covid-19 Merdeka Ditargetkan Rampung 17 Agustus

Sasar 3 Juta Warga Jakarta, Vaksinasi Covid-19 Merdeka Ditargetkan Rampung 17 Agustus

Megapolitan
Depok Kembali Jadi 'Kota Layak Anak' Predikat Nindya

Depok Kembali Jadi "Kota Layak Anak" Predikat Nindya

Megapolitan
Shalat Jumat Berjamaah di Masjid Dilarang di Jabodetabek Selama PPKM Level 4

Shalat Jumat Berjamaah di Masjid Dilarang di Jabodetabek Selama PPKM Level 4

Megapolitan
PPKM Level 4 di Tangsel: Kasus Covid-19 Harian Masih Melonjak

PPKM Level 4 di Tangsel: Kasus Covid-19 Harian Masih Melonjak

Megapolitan
Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini 2.925 Orang dalam Perawatan

Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini 2.925 Orang dalam Perawatan

Megapolitan
Roy Suryo Sodorkan 4 Poin jika Lucky Alamsyah Ingin Berdamai

Roy Suryo Sodorkan 4 Poin jika Lucky Alamsyah Ingin Berdamai

Megapolitan
Banyak Kasus Warga Meninggal di Rumah, Pemprov DKI Minta Pasien Isoman Pindah ke Tempat Isolasi

Banyak Kasus Warga Meninggal di Rumah, Pemprov DKI Minta Pasien Isoman Pindah ke Tempat Isolasi

Megapolitan
Fakta Pungli Bansos di Tangerang: Kini Korban Sebut Tak Ada Oknum, Polisi Selidiki

Fakta Pungli Bansos di Tangerang: Kini Korban Sebut Tak Ada Oknum, Polisi Selidiki

Megapolitan
Sudah 7 Bulan Gisel dan Nobu Jadi Tersangka tapi Berkas Belum P-21, Polisi Diminta Profesional

Sudah 7 Bulan Gisel dan Nobu Jadi Tersangka tapi Berkas Belum P-21, Polisi Diminta Profesional

Megapolitan
Imbas Gelar Pesta Ulang Tahun Saat PPKM, Seleb TikTok dan Hotel di Bekasi Didenda Belasan Juta

Imbas Gelar Pesta Ulang Tahun Saat PPKM, Seleb TikTok dan Hotel di Bekasi Didenda Belasan Juta

Megapolitan
Babak Baru Perseteruan Roy Suryo dengan Lucky Alamsyah, Bahas Mediasi di Polda Metro

Babak Baru Perseteruan Roy Suryo dengan Lucky Alamsyah, Bahas Mediasi di Polda Metro

Megapolitan
Pemprov DKI Minta Pasien Covid-19 Isoman di Rumah Pindah ke Tempat Isolasi Terkendali

Pemprov DKI Minta Pasien Covid-19 Isoman di Rumah Pindah ke Tempat Isolasi Terkendali

Megapolitan
Cara Lurah di Jakpus Paksa Warga Vaksinasi: Jemput ke Rumah hingga Tak Beri Bansos

Cara Lurah di Jakpus Paksa Warga Vaksinasi: Jemput ke Rumah hingga Tak Beri Bansos

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X